SEMARANG, Cinta-news.com – Rencana ambisius pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa wilayah Jawa Tengah ternyata tidak berjalan mulus. Dua kabupaten, yaitu Temanggung dan Wonosobo, mendadak menjadi pusat perhatian setelah warga setempat menyatakan penolakan terhadap proyek strategis ini. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini!
Warga Tolak Bukan Tanpa Sebab, Ini Faktor Utamanya
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, dengan terus terang mengungkapkan bahwa penolakan yang muncul di masyarakat sama sekali bukan termasuk konflik besar. Akan tetapi, sebagian warga merasa kebutuhan mereka belum terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah provinsi pun harus bergerak cepat.
Di Kabupaten Temanggung, meskipun secara teknis lahan seluas lima hektare telah memenuhi semua persyaratan, dinamika sosial di lapangan justru menjadi ganjalan tersendiri. Lantas, apa respons pemerintah terhadap situasi ini?
“Temanggung sebenarnya sudah lolos syarat lahan, namun yang menjadi masalah utama adalah penolakan dari warga. Penolakan ini tergolong kecil, tetapi masyarakat masih memerlukan pendekatan yang lebih intensif,” ujar Imam saat dikonfirmasi pada Selasa (5/5/2026). Dengan demikian, pihaknya akan terus melakukan komunikasi secara persuasif.
Wonosobo Minta Ganti Rugi Lapangan, Kadinsos Tetap Optimistis
Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Wonosobo. Awalnya, warga dengan sukarela menyetujui penggunaan lahan lapangan desa untuk lokasi sekolah. Namun, belakangan mereka berubah pikiran dan mengajukan syarat yang cukup mengejutkan. Mereka meminta fasilitas pengganti agar aktivitas olahraga warga tidak terganggu.
“Warga sempat setuju, tetapi kemudian mereka meminta tanah pengganti. Nanti akan kami carikan solusinya bersama Pemkab agar mereka tetap memiliki lapangan untuk berolahraga. Saya pribadi optimistis masyarakat pada akhirnya bisa menerima tawaran ini,” beber Imam dengan nada penuh keyakinan.
Karena itulah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif. Tim dari dinas terkait pun secara rutin turun ke lapangan agar warga memahami manfaat jangka panjang dari program ini. Namun, Imam juga membuka peluang untuk memindahkan lokasi jika pemerintah kabupaten setempat memiliki alternatif lahan lain yang lebih kondusif. Dengan kata lain, fleksibilitas tetap menjadi pilihan utama.
Kendala Lahan Sawah Dilindungi di Magelang, Progres Terhambat!
Selain menghadapi masalah sosial, berbagai kendala teknis dan regulasi juga turut membayangi kelancaran program Sekolah Rakyat ini. Imam dengan jujur mengakui bahwa dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru 11 titik lokasi yang berhasil memulai proses pembangunan fisik. Angka ini tentu masih sangat jauh dari target.
Lantas, apa penyebab utama keterlambatan ini? Ternyata, beberapa daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan yang cukup luas. Namun, rencana tersebut harus kandas karena terbentur peraturan tentang status Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Sesuai aturan yang berlaku, lahan-lahan ini sama sekali tidak boleh dialihfungsikan menjadi bangunan fisik.
“Daerah yang terkendala karena LSD ini salah satunya adalah Kabupaten Magelang,” lanjut Imam dengan nada sedikit kecewa. Akibatnya, proses pembangunan pun harus dihentikan sementara sambil mencari solusi terbaik. Pemerintah daerah pun kini berlomba-lomba mencarikan alternatif lokasi yang lebih aman secara regulasi.
Anggaran Menggiurkan Menanti, Siapa Cepat Dia Dapat!
Yang menarik, program Sekolah Rakyat ini ternyata merupakan inisiasi strategis dari pemerintah pusat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin. Bukan rahasia lagi bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar. Setiap usulan sekolah yang disetujui berpotensi menerima dana fantastis, yakni berkisar antara Rp200 hingga Rp230 miliar!
Bayangkan, berapa banyak fasilitas pendidikan yang bisa dibangun dengan nominal sebesar itu? Namun, tentu saja semua harus melalui prosedur yang ketat. Pemerintah pun terus mengawal setiap tahapan agar tidak ada lagi kendala di kemudian hari. Karena itulah, penting bagi semua pihak untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar terbaik.
Dengan adanya berbagai dinamika ini, publik pun kini menanti langkah selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apakah pendekatan persuasif akan membuahkan hasil? Ataukah justru akan ada pemindahan lokasi ke daerah lain? Yang jelas, proses negosiasi dengan warga Temanggung dan Wonosobo masih terus berlangsung. Sementara itu, masalah regulasi di Magelang pun harus segera dicarikan solusinya. Semua mata kini tertuju pada para pemangku kepentingan agar program mulia ini dapat segera terwujud demi masa depan pendidikan anak bangsa.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
