SAMARINDA, cinta-news.com – Penanganan kasus tambang ilegal di lahan seluas 3,2 hektare milik Universitas Mulawarman Samarinda mulai memasuki tahap penyidikan. Namun, dua bulan berlalu, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.
Rustam, dosen Fahutan Unmul yang menjadi saksi kunci, menyebut bahwa aparat masih kesulitan menangkap pelaku utama yang mengoperasikan alat berat di kawasan tersebut.
Di sisi lain, kerusakan lingkungan terus meluas. Bekas galian yang tak direklamasi kini menampung air hujan dan menjadi kolam besar, memperparah banjir di kawasan hutan yang sebelumnya sudah rentan.
Setelah rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Samarinda yang menjanjikan penetapan tersangka dalam dua minggu, belum ada perkembangan signifikan, bahkan pihak terkait belum juga menemukan jawaban yang jelas mengenai insiden ini.
“Kalau kemarin janjinya (DPRD) dua minggu dapat tersangkanya. Berarti kan belum dapat ini kalau sekarang, belum berproses,” ujar Rustam saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
Rustam menjelaskan, perkembangan terbaru yang ia terima adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SP2HP) dari Polda Kaltim yang ia terima minggu lalu. Ini menunjukkan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan.
Bertemu Puan, Senat Kamboja Sanjung RI Ketua DPR Perempuan
“Baru dapat SP2HP (dari Polda Kaltim) itu, meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan baru minggu lalu itu,” katanya.
Sementara itu, dari pihak Gakkum (Penegakan Hukum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga menangani kasus ini, Rustam menerima SP2HP lebih dulu sekitar dua minggu sebelumnya. Namun, ia menyayangkan Gakkum dan Polda Kaltim masih kesulitan menangkap saksi kunci yang merupakan pemilik alat berat.
“Kalau Gakkum belum ada kontak lebih lanjut. Kalau Gakkum itu kesulitannya dia juga belum bisa nangkap saksi kuncinya itu yang dua orang. Polda juga begitu. Sebenarnya kalau yang punya alat itu polisi, Polda. Kalau Gakkum kesulitan mereka karena mereka tidak punya alat untuk bisa sampai menangkap orang,” jelasnya.
Rustam sendiri dalam kasus ini berstatus sebagai saksi kunci dan juga sebagai Kepala Lab Alam KHDTK Lempake sehingga ia mendapatkan SP2HP untuk kelanjutan penyelidikan.
Banjir Mengancam
Kemudian Curah hujan deras yang melanda Samarinda belakangan ini memperlihatkan dampak nyata dari aktivitas tambang ilegal di kawasan UNMUL. Lubang bekas galian kini telah menjadi kolam air besar.
Jenderal Yayat Sudrajat Dukung Gubernur Dedi Mulyadi Lawan Hercules!
“Gak ada perubahan kontur tanah yang jelas. Yang jelas sekarang itu airnya jadi tertutup air itu lobang (bekas tambang). Jadi ada kolam gitu sekarang,” terang Rustam.
Kondisi ini, menurut Rustam, memperparah ancaman banjir di wilayah sekitar, khususnya di area tanjakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang sebelumnya sudah rawan banjir.
“Dan itu pasti mempengaruhi banjir yang kemarin di tanjakan dekat KHDTK itu. Pembukaan hutan itu meningkatkan volume air di sana karena area tersebut menyimpan air.”
Sekarang ya air run off-nya itu kencang sekali. Masuk ke kolam kita dan turun ke jalan yang tanjakan pemancingan itu. Itu kan banjir besar kemarin di situ,” paparnya.
Kembali lagi, Rustam mengaku belum ada komunikasi lanjutan dari pihak DPRD Kota Samarinda terkait janji dua minggu penetapan tersangka. Ia berharap DPRD terus mengawal kasus ini.
“Harusnya DPR sudah harus menanyakan saya karena mereka kemarin janji dua minggu kan,” ujarnya.
Namun, Rustam menegaskan fokus utamanya memastikan KHDTK mendapat perhatian, terlepas dari keberhasilan polisi menangkap pelaku.
Namun, ia menegaskan pentingnya penyelesaian kasus ini mengingat minimnya penindakan dan ganti rugi dalam kasus tambang ilegal selama ini.
“Kalau saya sebenarnya sejak awal saya sudah bilang bahwa saya sebenarnya tidak akan fokus ke polisi mau nangkap atau tidak menangkap ya.”
Saya fokus memperhatikan KHDTK. Nah yang mengejar ini kan DPR dah. DPR harus tegas menyelesaikan kasus ini,” tegasnya.
