JAKARTA,cinta-news.com – Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 tentang tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga-lembaga negara dan pemberantasan korupsi, memperlihatkan bahwa publik puas dengan kinerja Kepolisian berantas premanisme.
Sebab, dari hasil survei terlihat bahwa 67 persen responden puas dengan kinerja Kepolisian berantas Premanisme
“Tingkat kepuasan terhadap Kepolisian dalam memberantas premanisme di sekitar tempat tinggal responden, yang puas total mencapai 67 persen. Menurut laporan Antaranews, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan komentar “Jadi, cukup tinggi ya” saat menjadi pembicara dalam konferensi pers virtual, Selasa lalu.
Kemudian, Burhanuddin menyebut bahwa sebanyak 50,7 persen responden telah mendengar tentang operasi besar-besaran Kepolisian dalam memberantas premanisme, dan sekitar 24,3 persen responden tahu operasi tersebut terjadi di sekitar tempat tinggalnya.
Dalam kesempatan yang sama, hasil survei menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI dan Presiden sangat tinggi.
Berdasarkan hasil survei ini, 23,9 persen publik yang sangat percaya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sementara 61,8 persen menyatakan cukup percaya.
Sementara itu, ada 11,2 peesen publik tidak percaya dan ada 1,3 persen publik yang tidak percaya sama sekali. Asa 1,8 persen publik yang tidak jawab atau tidak tahu.
Kemudian, ada 17,3 persen publik yang sangat percaya kepada lembaga Presiden dan ada 64 persen yang cukup percaya kepada Presiden.
Di sisi lain, ada 15,8 persen yang tidak percaya dan 1,5 persen yang tidak percaya sama sekali. Hanya ada 1.9 persen yang tidak tahu atau tidak jawab.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei telepon secara nasional pada periode 17-20 Mei 2025.
Survei ini mencakup seluruh warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dengan 83% dari total populasi nasional memiliki telepon seluler saat survei berlangsung.
Tim peneliti memilih sampel survei menggunakan metode double sampling sebanyak 1.286 responden, dengan komposisi 50,4% laki-laki dan 49,6% perempuan.
Sementara itu, margin of error survei kurang lebih 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.
Instruksi Kapolri
Terkait pemberantasan terorisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebenarnya sudah menginstruksikan jajaran di bawahnya menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak.
Kapolri mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang menginstruksikan langkah ini kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.
Bahkan, operasi memberantas aksi premanisme ini telah dimulai serentak per 1 Mei 2025 lalu.
“Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya pada 6 Mei 2025.
Mahasiswa Indonesia di Harvard Tunggu Kepastian Trump
Ia menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan operasi ini dengan menggabungkan pendekatan penegakan hukum, intelijen, serta tindakan preemtif dan preventif.
“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi,” kata Trunoyudo.
Penegak hukum mengarahkan operasi ini untuk memberantas praktik pemerasan, pungli, ancaman, kekerasan fisik (pengeroyokan/penganiayaan), dan intimidasi oleh pelaku perorangan maupun kelompok.
“Kami akan menindak tegas semua bentuk premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha,” tegasnya.Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujarnya.
Pendiri Google “Cuti” Pensiun, Balik Kerja Lagi demi AI Gemini
Dalam melaksanakan operasi ini, Polri akan menjalin kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, serta pihak lain yang memegang kepentingan.
Satgas Antipremanisme
Kemudian, pada 6 Mei 2025, Menko Polkam Budi Gunawan mengumumkan pembentukan Satgas Antipremanisme sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum.
Udi menegaskan, “Negara harus hadir secara nyata dengan menjamin rasa aman, kebebasan beraktivitas, dan iklim usaha yang sehat serta kompetitif.”
Optimisme Acer soal Bisnis Laptop Edukasi di Indonesia
Menurut Budi Gunawan, langkah ini diambil guna memastikan jalannya investasi dan usaha berjalan kondusif, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
Apalagi, dia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa tanpa keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor sulit dibangun.
“Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara,” ujar Budi Gunawan.
Manfaat Bawang Merah untuk Rambut
Melalui satgas tersebut, eks Kepala BIN ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas aksi premanisme dan aktivitas ormas yang mengintimidasi masyarakat maupun pelaku usaha.
Budi menekankan, operasi ini akan dilakukan secara sinergis oleh TNI-Polri bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
Respon (3)