Cinta-news.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan para pekerja sama sekali tidak boleh dijadikan taruhan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, ia secara langsung memerintahkan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk segera tampil lebih proaktif serta menjadi ujung tombak utama dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Menaker Turun Langsung: Inspeksi Mendadak ke BBK3 Jakarta
Pernyataan keras tersebut disampaikan Yassierli ketika ia sedang melakukan peninjauan langsung ke Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 April 2026. Lebih lanjut, dalam arahannya yang penuh semangat, ia menekankan bahwa perlindungan terhadap para pekerja tidak akan pernah cukup jika hanya dilakukan setelah suatu insiden tragis terjadi. Sebaliknya, perlindungan tersebut harus diperkuat sejak awal melalui langkah-langkah promotif dan preventif yang jauh lebih masif dan terencana.
“Upaya promotif dan preventif itu memegang peranan yang sangat krusial, lho!” seru Yassierli dengan lantang. “Saya dengan tegas menginstruksikan seluruh jajaran BBK3 Jakarta untuk segera bergerak lebih masif lagi dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus edukasi. Kita semua harus mampu menekan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan dan berkelanjutan,” tambahnya sebagaimana dikutip dari rilis pers yang diterima pada Rabu, 15 April 2026.
Bukan Sekadar Angka: Setiap Korban Adalah Manusia dan Keluarga yang Menunggu
Menurut pandangan Yassierli, penguatan peran Balai K3 menjadi sangat penting karena setiap kecelakaan kerja yang terjadi bukanlah sekadar angka statistik belaka, melainkan menyangkut secara langsung keselamatan jiwa manusia, keberlangsungan hidup keluarga para pekerja, serta kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan kerja yang ada di negeri ini. Dengan demikian, Balai K3 dituntut untuk hadir tidak hanya sebagai pelaksana fungsi teknis biasa, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membaca berbagai potensi risiko secara jeli, membangun budaya K3 yang kuat dari akar rumput, dan memperkuat upaya pencegahan di lapangan secara nyata.
Yassierli juga menegaskan bahwa target besar untuk menurunkan angka kecelakaan kerja tidak akan pernah bisa dicapai oleh pemerintah secara sendirian. Kolaborasi yang erat dengan pihak swasta dan seluruh ekosistem pendukung K3 harus terus diperkuat, termasuk di dalamnya kerja sama dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). “PJK3 itu sama sekali bukan saingan kita, ya! Mereka justru adalah mitra strategis kita untuk mencapai tujuan bersama, yakni menurunkan angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia secara drastis,” ujarnya dengan nada optimistis.
Wajib Kuasai Data & Risiko! Pegawai K3 Tak Cukup Cuma Jago Teknis
Selain mendorong kolaborasi yang lebih luas, Yassierli juga meminta agar kapasitas para pegawai di lingkungan Balai K3 segera diperkuat. Ia menilai bahwa para pegawai tidaklah cukup hanya menguasai aspek teknis semata, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni serta kemampuan analisis data yang tajam. Hal ini penting agar hasil kerja mereka nantinya dapat menjadi dasar kebijakan yang kuat, tepat sasaran, dan berbasis bukti.
Menurut penegasan Yassierli, para penguji K3 harus terus berkembang menjadi sosok yang lebih komprehensif. Mereka dituntut untuk menguasai budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko yang adaptif, hingga statistika terapan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan oleh mereka tidak akan berhenti hanya pada temuan teknis semata, tetapi mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya pencegahan yang jauh lebih efektif dan berdampak luas.
“Setiap penguji itu wajib hukumnya menguasai budaya K3, SMK3, hingga manajemen risiko yang mumpuni. Selain itu, kemampuan untuk mengolah data statistik juga sangat penting, lho! Dengan begitu, output yang dihasilkan bisa menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan ke depan,” tegas Yassierli dengan penuh keyakinan.
Secara lebih khusus, ia juga mengingatkan kepada seluruh pejabat fungsional, mulai dari para instruktur, pengawas, hingga mediator, agar mereka terus berkembang seiring dengan peningkatan jenjang karier masing-masing. Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, kata Yassierli, maka orientasi kerja mereka harus semakin kuat tertuju pada aspek manajerial dan perumusan kebijakan yang strategis, bukan malah terjebak pada urusan teknis yang bersifat operasional.
“Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, maka orientasinya harus semakin mengarah ke pembuat kebijakan. Semakin manajerial, jangan sampai malah semakin teknis. Inilah yang nantinya akan membawa perubahan besar pada perlindungan tenaga kerja di masa depan,” pungkas Yassierli dengan nada optimis sekaligus penuh harapan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
