Cinta-news.com, MERAUKE – Wagub Paskalis Tolak Program Strategis Nasional. Sementara anggota DPRP Papua Selatan, Untung Gultom, mendesak pemerintah meninjau ulang Program Strategis Nasional (PSN) yang akan membuka 2 juta hektar lahan di Merauke, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, secara pribadi menyatakan penolakannya terhadap program tersebut.
“Sebenarnya, secara pribadi, saya menolak PSN dan tidak setuju,” tegas Wagub Paskalis Imadawa saat menjawab pertanyaan media, Kamis (8/5).
Baca Juga : Trump: India-Pakistan Sepakat untuk Gencatan Senjata
Ia menegaskan bahwa penolakannya muncul karena program ini berpotensi menggusur hutan dan tanah adat milik masyarakat asli Papua di Papua Selatan. Selain itu, program ini berjalan tanpa izin dari pemilik hak ulayat.
Sebagai mantan Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Selatan yang membidangi Pokja Adat, Paskalis sebenarnya mendukung pembangunan, termasuk PSN. Namun, ia menekankan bahwa masyarakat adat, khususnya masyarakat lokal, harus diberdayakan terlebih dahulu.
“Mengapa? Karena masyarakat lokal adalah identitas bangsa dan penentu kemajuan suatu daerah. Jangan sampai hutan digusur dan masyarakat lokal tersingkir,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur, sebelum menjalankan program seperti PSN. Menurutnya, gubernur dan wagub merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Tugas perbantuan pemerintah pusat ada di tingkat provinsi. Jadi, sebesar atau sekecil apa pun program pusat, kami di provinsi harus tahu. Dengan begitu, kami bisa menyosialisasikan dan menjelaskannya kepada masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat. “Jangan hanya menerapkan sistem top down. Saya dengar PSN melibatkan ‘pasukan hijau’. Untuk apa? Masyarakat setempat harus diberdayakan, diberi pelatihan, dan pendampingan. Jika perlu, program pendampingan berjalan selama enam bulan agar masyarakat bisa menjadi driver atau mekanik untuk alat-alat pertanian,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk mencetak tenaga terampil seperti mekanik, harus ada program magang. “Mereka perlu dikirim ke China karena banyak mesin pertanian berasal dari sana,” ucapnya.
Ringkasan Poin-Poin Penting:
- Penolakan Wagub: Paskalis Imadawa menolak PSN karena ancaman terhadap hutan dan tanah adat.
- Pemberdayaan Masyarakat: Pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek.
- Koordinasi dengan Daerah: Pemerintah pusat wajib berkoordinasi dengan pemda sebelum menjalankan program.
Dengan demikian, Wagub Paskalis menegaskan bahwa pembangunan harus inklusif, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat Papua.