JAKARTA, Cinta-news.com – Pemerintah menyalurkan beras bersubsidi secara khusus demi meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh pelosok negeri.
Namun, mafia pangan di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur justru nekat menyalahgunakan program mulia tersebut demi meraup keuntungan pribadi yang amat fantastis melalui praktik pengoplosan ilegal.
Secara mengejutkan, tim petugas gabungan menemukan sekitar 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sudah berpindah kemasan menjadi beras kelas premium.
Petugas gabungan sukses membongkar kejahatan ini setelah melancarkan penggerebekan mendadak ke sebuah rumah penampungan sekaligus lokasi pengoplosan pada Rabu (28/10/2026).
Padahal, para pelaku mengambil beras subsidi yang semestinya bernilai murah Rp12.500 per kilogram, lalu memasarkannya kembali secara ilegal ke masyarakat dengan harga selangit mencapai Rp17.000 per kilogram.
Melalui aksi licik ini, para pelaku mengantongi marjin keuntungan super tebal sebesar Rp4.500 bersih untuk setiap kilogram beras yang berhasil mereka jual ke pasaran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam keras aksi tega tersebut karena tindakan mafia ini secara nyata merampas hak-hak dasar masyarakat miskin yang sangat membutuhkan pangan terjangkau.
“Tindakan jahat ini sangat tidak manusiawi karena mereka nekat merampas hak warga miskin. Bahkan, para pelaku mencopot seluruh bungkus beras SPHP resmi milik negara,” tegas Amran saat memberikan keterangan video resminya pada Jumat (30/10/2026).
Tak hanya itu, penemuan angka fantastis sebesar 600 ton beras di lokasi penggerebekan tersebut langsung mengindikasikan bahwa jaringan mafia ini telah menjalankan praktik kejahatan dalam skala yang jauh lebih raksasa.
Bahkan, Amran mencurigai bahwa sindikat penjahat ini telah mengoplos ribuan ton beras negara selama ini dengan melibatkan jaringan-jaringan terselubung lainnya.
“Laporan awal memang mencatat angka 600 ton hari ini. Namun, itu barulah barang bukti yang tampak di permukaan, sehingga akumulasi totalnya pasti sudah menembus ribuan ton dan kita belum tahu pasti sejak tahun berapa mereka beroperasi,” ungkap Amran dengan nada amat geram.
Kegeraman Sang Menteri Pertanian
Selanjutnya, Amran sangat menyesalkan sikap para mafia yang malah memanfaatkan program beras penolong rakyat miskin ini demi mengeruk pundi-pundi rupiah pribadi dengan harga jual melambung tinggi.
Ia lantas menegaskan kembali bahwa pemerintah menyalurkan beras SPHP berkuantitas medium ini dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui jaringan Perum Bulog di bawah pengawasan ketat Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Oleh sebab itu, negara merancang program strategis ini untuk menjaga stabilitas pasokan pasar nasional sekaligus menjamin seluruh warga kurang mampu dapat membeli pangan dasar tanpa terbebani harga mahal.
“Pemerintah terus berjuang mempertahankan ketahanan pangan di tingkat atas saat kondisi dunia dilanda krisis pangan parah, dan Indonesia alhamdulillah sanggup bertahan. Namun, sebagian oknum justru tidak memiliki adab dan perasaan karena nekat mengoplos beras milik negara,” cecar Amran penuh amarah.
Padahal, Bapanas mengalokasikan beras SPHP ini secara tepat sasaran demi menopang kebutuhan hidup harian kelompok masyarakat rentan yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 5.
Sayangnya, mafia beras ini justru membongkar karung beras subsidi tersebut lalu mengemasnya ulang ke dalam karung beras premium bermerek agar konsumen terkecoh dan bersedia membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, Amran menandaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memberi toleransi sedikit pun atas kejahatan yang merugikan rakyat kecil serta merusak program bantuan negara ini.
“Jika ada vonis hukuman tertinggi di Republik ini, aparat wajib menjatuhkan hukuman tertinggi tersebut karena aksi mereka benar-benar sudah di luar batas keadaban,” ancam Amran dengan nada penuh ketegasan.
Diduga Libatkan Jaringan Pegawai Bulog
Selain itu, Amran meyakini kejahatan masif ini tidak mungkin berdiri sendiri karena pasokan 600 ton beras bukanlah jumlah kecil yang bisa bergerak hanya oleh ulah satu orang pemain tunggal.
Bahkan, penyelidikan awal menyingkap temuan mengejutkan bahwa ribuan karung beras subsidi tersebut terindikasi keluar langsung dari dalam gudang penyimpanan Perum Bulog.
Maka dari itu, tim gabungan pemerintah akan melacak seluruh jalur alur distribusi beras secara detail untuk mendeteksi bagaimana oknum pengoplos sanggup memperoleh komoditas bersubsidi dalam volume raksasa.
“Laporan menyebutkan pasokan beras ini mereka ambil langsung dari gudang, yang berarti ada keterlibatan pihak dalam. Oleh karena itu, kami akan langsung mengecek fisik lokasi sesudah agenda ini,” beber Amran.
Selanjutnya, Amran meminta pihak kepolisian mengusut tuntas seluruh jejaring mafia yang bermain, termasuk membongkar kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat dari internal Bulog.
Di samping itu, Amran menjamin kepolisian akan memproses hukum setiap pegawai Bulog yang terbukti terlibat, selain sanksi pemecatan tidak dengan hormat yang sudah pasti menanti mereka.
“Jika pemeriksaan membuktikan keterlibatan oknum Bulog, kami memastikan pemecatan seketika serta melimpahkan berkas penindakan ke kepolisian. Meski begitu, kita tetap menunggu proses resmi dan tidak boleh langsung menuduh tanpa bukti,” papar Amran.
Delapan Pejabat Bulog dan Bapanas Dicopot
Tak butuh waktu lama, Amran langsung mendepak delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas dari posisi mereka pada Kamis (29/10/2026) sebagai respons tegas atas kasus pengoplosan beras ini.
Secara keseluruhan, pimpinan kementerian menjatuhkan sanksi disiplin keras kepada 10 orang pejabat yang bertanggung jawab atas rantai pengawasan pasokan pangan tersebut.
Dari total pejabat tersebut, institusi mencopot delapan orang dari jabatannya, sedangkan dua pejabat lainnya menerima porsi sanksi berupa Surat Peringatan (SP) keras.
Lebih rinci lagi, enam pejabat yang terdepak merupakan pegawai Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta, sementara dua pejabat lainnya memegang posisi strategis di Bapanas.
“Kami menindak tegas siapa pun yang melanggar aturan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, maupun bersekongkol dengan mafia pangan. Hari ini kami memutuskan sanksi bagi 10 orang pejabat Bulog dan Bapanas, yaitu dua menerima surat peringatan dan delapan resmi kami copot,” urai Amran saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Kendati demikian, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membeberkan bahwa tim pemeriksa belum menemukan bukti keterlibatan langsung delapan anak buahnya dalam tindakan pengoplosan fisik beras tersebut.
Maka dari itu, manajemen menjatuhkan vonis pencopotan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban manajerial atas kelalaian pengawasan yang menyebabkan para pelaku leluasa mendapatkan beras SPHP dalam jumlah melimpah.
Penyelidikan Polisi
Sementara itu di tempat terpisah, jajaran Polres Metro Jakarta Timur terus mengusut secara intensif pengungkapan kasus beras subsidi 600 ton yang disulap menjadi premium ini.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi menyampaikan bahwa tim penyidik masih bekerja keras di lapangan untuk mengurai peran setiap pihak yang terlibat dalam pengoplosan.
“Betul sekali, saat ini perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik kami,” jelas Made saat mengonfirmasi kabar melalui pesan singkat pada Jumat (30/10/2026).
Di samping itu, awak media terus berusaha menghubungi Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal untuk meminta konfirmasi resmi mengenai perkembangan penanganan kasus kejahatan pangan ini.
Bahkan, para jurnalis menanyakan rincian penting terkait penangkapan pelaku utama, dugaan keterlibatan pegawai Bulog, hingga potensi kemunculan nama-nama tersangka baru dari sindikat pengoplos beras subsidi tersebut.
Namun demikian, Alfian belum memberikan tanggapan resmi atau pernyataan susulan hingga rilis berita ini ditayangkan ke publik.
Berdasarkan hasil pantauan langsung wartawan pada Jumat (30/10/2026), bangunan rumah yang menjadi tempat penampungan dan pengoplosan beras di Kayu Manis, Matraman tersebut kini tampak tertutup rapat.
Pemandangan di lokasi menunjukkan gerbang depan hingga pintu bagian dalam rumah tertutup rapat tanpa memperlihatkan aktivitas atau pergerakan apa pun.
Akhirnya, warga setempat mengonfirmasi bahwa para penghuni rumah sudah menghentikan seluruh kegiatan pengoplosan sejak petugas gabungan menggelar penggerebekan mendadak dua hari sebelumnya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
