JAKARTA, Cinta-news.com – Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya buka suara terkait dugaan malaadministrasi yang membayangi proses pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR). Setelah melakukan pendalaman intensif, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos berhasil mengendus potensi masalah serius ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf langsung memberi arahan tegas untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Menteri Buka Suara: Tupoksi Sudah Jelas, Tapi…
Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, dengan gamblang menjelaskan bahwa secara prosedur, tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa di program SR sebenarnya sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pihak. Namun, ternyata di lapangan ditemukan kejanggalan.
“Sebenarnya Menteri sudah memberikan kuasa kepada bagian-bagian yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang mau dibelanjakan. Ada yang dari bagian umum, ada juga dari pusat penelitian dan pengembangan. Semua tergantung tupoksi masing-masing. Itulah yang kami sebut KPA, atau Kuasa Penggunaan Anggaran,” ujar Gus Ipol di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Setelah itu, dalam proses pengadaan sepatu SR, Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Kepala Biro Umum kemudian menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggung jawab utama proses pengadaan. Sayangnya, penunjukan ini justru diduga menjadi akar masalah.
“Jadi, setiap pengadaan itu punya tanggung jawab dan proses-proses khusus. Semua pihak wajib mengikuti setiap ketentuan yang berlaku dengan disiplin,” tegas Gus Ipul menegaskan.
Langkah Tegas! Dua Pejabat Langsung Dicopot
Tanpa buang waktu, setelah tim khusus pimpinan Agus Jabo menemukan bukti awal potensi malaadministrasi, Gus Ipul langsung mengambil keputusan kontroversial. Ia membebastugaskan dua pejabat penting. Siapa saja? Salah satunya adalah PPK yang memegang peran krusial dalam pengadaan.
“Saya dengan tegas membebastugaskan sementara kedua pejabat ini dari jabatannya. Pertama, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di satuan kerja Sekretariat Jenderal. Kedua, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Mereka harus segera dicopot!” perintah Saifullah dengan nada keras.
Sebagai langkah lanjutan, Mensos menugaskan Inspektur Jenderal (Irjen) untuk terus melakukan pendalaman mendalam. Tidak hanya itu, Irjen juga diminta mengevaluasi dan menginvestigasi seluruh proses barang dan jasa, dengan fokus utama pada perlengkapan sepatu SR yang saat ini sedang ramai diperbincangkan publik.
“Semua proses yang sudah kami lakukan ini akan menjadi bagian penting dari evaluasi. Tujuannya jelas, yaitu untuk memperbaiki tata kelola pengadaan pada tahun 2026 mendatang,” tutur Gus Ipul penuh harap.
Wamensos Agus Jabo Beberkan Fakta Memalukan
Keputusan mencopot dua pejabat tersebut ternyata berawal dari hasil klarifikasi mengejutkan yang dilakukan Wamensos Agus Jabo bersama tim khusus. Mereka mengusut proses pengadaan sepatu SR tahun 2025 dan menemukan sejumlah kejanggalan serius.
Agus Jabo kemudian menuturkan apa saja temuan awal timnya. Berdasarkan klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, mereka mendapati volume pengadaan yang sangat besar. Namun, di sisi lain, terdapat keterbatasan waktu pengerjaan serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi inilah yang akhirnya menciptakan potensi malaadministrasi.
Oleh karena itu, Agus Jabo menegaskan bahwa timnya perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Mereka harus memastikan apakah benar ada ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, mereka juga akan menyelidiki kemungkinan adanya selisih yang mencolok antara perencanaan anggaran dengan realisasi di lapangan.
“Apabila nantinya kami benar-benar menemukan permasalahan sebagaimana dugaan di atas, maka pihak terkait tidak akan lolos begitu saja. Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, sanksi disiplin pegawai siap menanti pihak-pihak yang terbukti terlibat,” ujar Agus Jabo dengan nada mengancam.
Bahkan, Agus Jabo tidak menutup kemungkinan adanya aspek pelanggaran hukum. Jika ditemukan bukti kuat, maka penanganan kasus ini akan segera diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Isu ini menjadi pelajaran berharga sekaligus evaluasi penting bagi tata kelola pengadaan barang dan jasa Kementerian Sosial ke depan. Kami berkomitmen untuk semakin cermat, akuntabel, transparan, dan profesional,” pungkas Agus Jabo.
Mengapa Tidak Pakai Skema Swakelola? Ini Jawaban Sekjen!
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos RI, Robben Rico, kemudian angkat bicara untuk menjawab pertanyaan publik yang semakin meledak. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan skema swakelola saja? Bukankah dengan melibatkan langsung pihak sekolah akan lebih sederhana dan murah?
Robben Rico dengan santai namun tegas mengungkapkan alasannya. “Swakelola itu ternyata memiliki persyaratan yang cukup ketat. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa seperti ini, kami wajib melakukan proses pelelangan. Tujuannya supaya bisa terjadi kompetisi yang sehat dan adil di antara para penyedia jasa,” ujar Robben di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Robben kemudian menjelaskan lebih detail. Skema swakelola biasanya memerlukan syarat khusus, misalnya untuk proses pendidikan yang bisa dilaksanakan sendiri oleh pihak sekolah. Namun untuk kasus pengadaan barang seperti sepatu, situasinya berbeda.
“Ya masa iya kami boleh beli mobil sendiri secara langsung? Kan enggak bisa begitu. Semua ada prosesnya, dan proses itu wajib kami patuhi,” kata Robben sambil tersenyum tipis.
Ia menyebutkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa memang harus melalui tahapan yang panjang, termasuk pelelangan. Hal ini penting dilakukan agar tidak memutus rantai ekonomi di tingkat bawah. Dengan adanya pelelangan, banyak pelaku usaha kecil dan menengah bisa ikut berkompetisi.
Oleh karena itu, Robben dengan tegas meminta publik untuk tidak berspekulasi liar terkait harga sepatu Sekolah Rakyat yang dinilai lebih mahal dari harga pasaran. Menurutnya, spekulasi hanya akan memperkeruh suasana.
“Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa harga sepatu ini lebih mahal. Tidak sesederhana itu. Mari kita lihat dulu datanya, kita dudukkan pada porsi yang benar dan proporsional,” imbuh Robben mengakhiri pernyataannya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
