SEMARANG, Cinta-news.com – Bayangkan, kamu lagi asyik nongkrong di kafe hits Semarang, tiba-tiba ingat motor belum bayar parkir. Dompet kosong, receh nggak ada, tapi tenang—tinggal scan QRIS, beres. Tapi kok kenyataannya, juru parkir (jukir) malah minta duit cash? Nah, ini dia cerita lengkapnya!
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong digitalisasi pembayaran lewat sistem QRIS. Faktanya, dari total 860 titik yang tersebar di ibu kota Jawa Tengah ini, sekitar 700 titik sudah dilengkapi fasilitas pembayaran non-tunai. Namun, yang jadi pertanyaan besar: kenapa transaksi tunai masih mendominasi?
Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Semarang, Andreas Caturady Kristianto, mengungkapkan bahwa sistem pembayaran elektronik sebenarnya sudah menjangkau sebagian besar kawasan pusat kota. Mulai dari Jalan Mataram, Jalan Depok, Jalan Gajah Mada, Jalan Pandanaran, hingga Jalan MT Haryono, semua sudah terintegrasi dengan sistem digital.
“Jumlah titik parkir di Kota Semarang sekitar 860. Yang sudah menggunakan elektronik sekitar 700 titik. Di kawasan Mataram, Depok, Gajah Mada, Pandanaran sampai MT Haryono sudah elektronik semua,” jelas Andreas saat ditemui awak media, Selasa (28/7/2026).
Menurut Andreas, pembayaran digital ini dilakukan melalui aplikasi khusus yang dioperasikan langsung oleh jukir. Dengan begitu, masyarakat sebenarnya bisa dengan mudah melakukan transaksi hanya dengan memindai kode QRIS yang tersedia. Praktis, cepat, dan nggak perlu repot-repot nyari uang receh, kan?
Meski Ada QRIS, Uang Tunai Masih Jadi Raja
Nah, ini dia bagian yang menarik. Meskipun fasilitas pembayaran non-tunai sudah tersedia di sebagian besar titik parkir, implementasinya di lapangan ternyata masih belum berjalan mulus. Dishub mengakui bahwa pembayaran tunai masih tetap diperbolehkan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya beralih ke sistem elektronik.
“Kami masih menerima pembayaran tunai. Padahal masyarakat sebenarnya sudah bisa menggunakan QRIS,” ujar Andreas dengan nada optimis namun sedikit prihatin.
Dishub pun terus melakukan evaluasi bersama penyedia sistem pembayaran dan para jukir agar penggunaan parkir elektronik semakin meningkat. Digitalisasi ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi penerimaan retribusi parkir sekaligus meminimalkan potensi pungutan liar yang selama ini meresahkan masyarakat.
“Kami terus mengoptimalkan penggunaan parkir elektronik bersama seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegas Andreas.
Selain itu, Dishub juga secara rutin menggelar pelatihan kepada jukir tentang penggunaan aplikasi parkir elektronik. Tujuannya jelas: agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan profesional.
Mahasiswa: QRIS Memang Praktis, Tapi Jukir Sering Minta Cash
Di sisi lain, masyarakat sebenarnya sudah mulai merasakan manfaat dari sistem pembayaran digital ini. Gilang, seorang mahasiswa yang sering beraktivitas di kawasan Jalan Gajah Mada, mengaku sangat terbantu dengan adanya QRIS. Apalagi saat ia sedang tidak membawa uang receh atau dompet sedang tipis.
“Kalau ada QRIS saya lebih pilih pakai itu. Kadang enggak bawa uang receh, jadi tinggal scan saja lebih praktis,” ujar Gilang dengan antusias.
Namun, dalam kesehariannya, Gilang justru lebih sering menemui jukir yang langsung meminta pembayaran tunai. Alih-alih menawarkan opsi pembayaran digital, para jukir masih cenderung meminta uang cash. Kondisi ini membuat masyarakat belum terbiasa memanfaatkan sistem pembayaran elektronik yang sudah disediakan pemerintah.
Menurut Gilang, transaksi non-tunai sebenarnya dinilai lebih praktis dan bisa mengurangi masalah uang kembalian. Tapi sayangnya, sosialisasi dari pemerintah masih terasa kurang. “Sering kali saya harus minta ke jukir untuk scan QRIS, padahal mestinya mereka yang menawarkan,” keluhnya.
Jukir Resmi vs Juru Parkir Liar: Masyarakat Masih Bingung
Selain masalah kebiasaan transaksi, Gilang juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah pelik: masyarakat masih sulit membedakan jukir resmi dan jukir liar. Pasalnya, atribut seperti rompi atau perlengkapan parkir kini bisa diperoleh dengan mudah di pasaran. Akibatnya, tampilan fisik mereka hampir sama!
“Sebagai pengguna kami juga bingung membedakan mana jukir resmi dan mana yang liar. Soalnya atribut parkir sekarang bisa dibeli di mana saja, jadi kelihatannya hampir sama,” kata Gilang dengan nada prihatin.
Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat. Banyak pengguna kendaraan yang tidak tahu apakah uang yang mereka bayarkan benar-benar masuk sebagai retribusi daerah atau justru diterima oleh oknum yang tidak memiliki izin. Praktik pungutan liar pun sulit diberantas karena masyarakat tidak punya pegangan yang jelas.
Gilang berharap Dishub tidak hanya memperluas penggunaan QRIS, tetapi juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap juru parkir di lapangan juga harus lebih diperketat agar masyarakat bisa lebih mudah mengenali titik parkir resmi dan mendapatkan kepastian mengenai mekanisme pembayaran.
Harapan di Balik Digitalisasi
Dishub Kota Semarang sendiri menyatakan akan terus mengoptimalkan implementasi parkir elektronik di seluruh titik parkir resmi. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, digitalisasi pembayaran parkir diharapkan bisa mendorong transparansi pengelolaan retribusi sekaligus mempersempit ruang bagi praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap ke depannya sistem pembayaran parkir di Semarang bisa lebih tertib, transparan, dan menguntungkan semua pihak. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar untuk beralih ke transaksi non-tunai yang lebih modern dan efisien.
Jadi, siapkah kamu menjadi bagian dari perubahan? Mulai sekarang, jangan ragu untuk memilih QRIS saat bayar parkir, ya!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
