Cinta-News – KPK Tetap Bisa Menyikat Direksi dan Komisaris BUMN, Ini Celah Hukumnya. Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, menyatakan bahwa aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dapat menindak tegas direksi dan komisaris BUMN jika terbukti melakukan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Menurutnya, Pasal 9G dalam UU BUMN terbaru (UU Nomor 1 Tahun 2025) memang menyatakan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukanlah penyelenggara negara. Namun, hal ini tidak serta-merta membebaskan mereka dari jeratan hukum.
Sebagai informasi, UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan regulasi baru yang menggantikan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan telah berlaku sejak 24 Februari 2025.
Di sisi lain, KPK selama ini fokus memberantas korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Chandra menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap bisa memproses direksi dan komisaris BUMN melalui celah hukum berupa “kerugian keuangan negara”.
Chandra menegaskan bahwa pihak berwenang dapat memidana direksi dan komisaris BUMN apabila kebijakan korporasi mereka melanggar prinsip “business judgement rule” dan menimbulkan kerugian negara.
Dengan demikian, meskipun status mereka bukan penyelenggara negara, pelanggaran yang berdampak pada keuangan negara tetap dapat menjerat mereka secara hukum.
Selain itu, Chandra memaparkan bahwa definisi “keuangan negara” tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU BPK. Menurut aturan tersebut, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang bernilai uang. Artinya, setiap kerugian yang timbul akibat pengelolaan BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara jika melibatkan dana atau aset negara.
Sementara itu, penentuan kerugian negara tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada tiga lembaga yang berwenang menilainya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK. Berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, KPK bahkan memiliki kewenangan luas untuk membuktikan kerugian negara. Dengan demikian, KPK tidak sepenuhnya bergantung pada temuan BPK atau BPKP dalam mengusut kasus korupsi.
Sebagai contoh, Chandra menyebut bahwa KPK bisa meminta informasi dari Inspektorat Jenderal atau badan pengawasan internal di instansi pemerintah. Bahkan, mereka juga dapat menggali data dari pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta, untuk memastikan kebenaran materiil perhitungan kerugian negara.
Kesimpulannya, meski UU BUMN terbaru mengecualikan direksi dan komisaris BUMN dari kategori penyelenggara negara, celah hukum berupa kerugian keuangan negara tetap membuka peluang KPK untuk menindak mereka. Oleh karena itu, para pejabat BUMN harus tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak terjerat kasus korupsi. (HsW/cinta)
Satu tanggapan untuk “KPK Tetap Bisa Menyikat Direksi dan Komisaris BUMN”