KUALA LUMPUR, Cinta-news.com – Pemerintah Malaysia kini naik pitam dan melayangkan protes keras kepada Norwegia. Pasalnya, Oslo dengan tegas membatalkan izin ekspor sistem rudal angkatan laut yang sudah lama dipesan untuk kapal perang Malaysia. Bahkan, Kuala Lumpur sampai mengancam akan membawa kasus ini meja hijau sambil menuntut kompensasi besar-besaran. Sebab, mereka mengaku sudah menggelontorkan hampir 95 persen nilai kontrak sebelum pengiriman rudal itu tiba-tiba dibatalkan.
Sudah Bayar Hampir Lunas, Rudal Malah Tak Jadi Datang
Menukil laporan Reuters, Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah kini tengah sibuk menghitung besaran tuntutan yang bakal diajukan ke Norwegia. “Kami sedang melakukan perhitungan sekarang—kami tidak hanya akan menuntut jumlah yang sudah kami bayarkan, tetapi juga kerugian akibat pelanggaran kontrak,” ujar Mohamed Khaled dengan nada geram pada Kamis (14/5/2026). Dengan kata lain, Norwegia harus siap-siap menanggung beban ganda atas pembatalan sepihak ini.
Selanjutnya, sistem rudal canggih yang dimaksud adalah Naval Strike Missile (NSM) yang diproduksi oleh divisi pertahanan perusahaan asal Norwegia, Kongsberg. Pada 2018 lalu, perusahaan itu sudah meneken kontrak bernilai 124 juta euro atau sekitar Rp 25 triliun untuk memasok rudal NSM bagi enam kapal perang jenis Littoral Combat Ship (LCS) milik Angkatan Laut Malaysia. Tak hanya itu, Mohamed Khaled juga menambahkan bahwa ada kesepakatan kedua untuk memasok sistem serupa ke dua kapal lainnya. Namun, semuanya buyar seketika setelah Oslo menarik izin ekspor.
Malaysia Tak Terima dengan Keputusan Sepihak Norwegia
Sementara itu, dilansir dari CNA, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dengan lantang menyebut keputusan Norwegia mencabut izin ekspor rudal sebagai tindakan sepihak dan sama sekali tidak bisa diterima. Anwar mengaku sudah menyampaikan keberatan keras itu langsung lewat sambungan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Stoere.
“Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban dalam kontrak ini sejak 2018 dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan,” tulis Anwar dengan nada pedih di akun Facebooknya. Namun, lanjutnya dengan kecewa, “Norwegia tampaknya tidak merasa perlu memberikan kepada kami sikap yang sama serta itikad baik yang serupa.” Anwar pun menegaskan bahwa kontrak yang sudah ditandatangani adalah instrumen yang sakral dan bukan sekadar konfeti yang bisa disebarkan secara semena-mena. Ia juga memperingatkan bahwa jika pemasok pertahanan Eropa merasa bisa mengingkari kontrak tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan lenyap begitu saja.
Kemudian, Anwar juga menilai bahwa keputusan Norwegia ini bakal berdampak serius terhadap kesiapan operasional pertahanan Malaysia serta program modernisasi kapal tempur LCS. Akibatnya, armada perang Malaysia terancam mandek di tengah laut tanpa sistem rudal yang sudah dibayar mahal.
Norwegia Beralasan Perketat Ekspor Teknologi Pertahanan
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Norwegia coba memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa pencabutan izin itu dilakukan karena adanya perubahan aturan pengendalian ekspor pertahanan di Oslo. Pemerintah Norwegia beralasan bahwa situasi keamanan di Eropa dan dunia telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, kontrol terhadap teknologi pertahanan pun diperketat tanpa pandang bulu.
“Ekspor beberapa teknologi pertahanan paling sensitif yang dikembangkan Norwegia akan dibatasi hanya untuk sekutu dan mitra terdekat kami,” demikian pernyataan resmi kementerian tersebut. Meski begitu, Oslo mengaku tetap menghargai hubungan baik dengan Malaysia dan berharap bisa melanjutkan dialog secara konstruktif. Namun, janji manis ini jelas tak mampu meredakan amarah Kuala Lumpur.
Sementara itu, Kongsberg selaku produsen hanya bisa pasrah. Mereka menyatakan bahwa keputusan lisensi ekspor sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Norwegia, dan perusahaan mengaku sudah mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Artinya, Kongsberg melepas tangan atas kasus pelik ini.
Nasib Malang Program Kapal Tempur Malaysia Kembali Tersendat
Tak cuma soal rudal batal dikirim, program kapal tempur LCS Malaysia sendiri memang sudah lama dirundung masalah. Proyek yang dimulai pada 2011 itu semula ditargetkan bisa menyediakan lima dari enam kapal tempur pada 2022 dengan biaya awal 6 miliar ringgit (sekitar Rp 26 triliun). Namun, galangan kapal lokal yang ditunjuk gagal total menyelesaikan proyek tersebut. Pemerintah pun terpaksa meluncurkan kembali program itu pada 2023 di tengah tuduhan salah urus dan korupsi yang membusuk.
Akibatnya, pengiriman kapal pertama yang semula dijadwalkan pada Agustus tahun ini kembali mundur hingga Desember. Penyebabnya tak lain adalah keterlambatan pengiriman peralatan dan pekerjaan perbaikan yang masih berantakan. Mohamed Khaled pun berusaha optimistis dengan menyatakan bahwa program LCS akan tetap berjalan meski untuk sementara tanpa sistem rudal NSM terpasang. Saat ini, Malaysia sedang sibuk mengevaluasi sejumlah alternatif pengganti. Namun, prosesnya rumit karena sistem baru harus kompatibel dengan peralatan kapal yang sudah terlanjur terpasang.
Dengan kata lain, mimpi Malaysia untuk memiliki armada perang modern berbasis rudal NSM kini tinggal kenangan. Kegagalan Norwegia memenuhi kontrak yang sudah 95 persen dibayar ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghantam kredibilitas pertahanan negeri Jiran tersebut. Kini, semua mata tertuju pada apakah Oslo akan bertanggung jawab atau justru bersembunyi di balik aturan baru yang diskriminatif.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
