YOGYAKARTA, Cinta-news.com – Pemerintah Kabupaten Sleman justru membuat kebijakan yang membuat para guru resah dan keberatan. Alih-alih memfokuskan diri pada mendidik, para guru justru menerima instruksi untuk mencicipi Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum membagikannya ke siswa. Mereka pun bersuara lantang dan menuduh bahwa kebijakan ini sebagai reaksi panik pasca insiden keracunan di Kapanewon Mlati. Mereka menegaskan bahwa pihak berwenang sama sekali tidak mengkaji kebijakan ini dengan matang.
Selanjutnya, seorang guru SMP yang menyembunyikan identitasnya dengan inisial J membenarkan situasi ini. Ia membeberkan bahwa instruksi aneh ini benar-benar baru muncul setelah kasus keracunan makanan di Mlati terjadi. “Sebelum itu belum ada, adanya setelah kejadian di Mlati,” tegas J saat kami hubungi pada Senin (25/8/2025). Dengan kata lain, pemerintah daerah terlihat sedang melakukan damage control dengan cara yang sangat tidak profesional.
Selain itu, ketiadaan dasar hukum yang jelas semakin menggusarkan para guru. J mengungkapkan bahwa hingga detik ini, mereka sama sekali belum menerima surat resmi terkait kewajiban ini. “Kami belum menerima suratnya, cuman kemarin baru dari kepala sekolah,” ujarnya. Instruksi yang hanya menyampaikan secara lisan ini jelas menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
Akibatnya, kebijakan dadakan ini memantik perdebatan sengit di kalangan para pendidik. “Kebijakan ini menimbulkan kegaduhan di tempat kami. Dampak dari keracunan itu membuat kami merasa seperti korban dari kebijakan distribusi makanan yang belum matang,” tegasnya dengan nada kesal. Para guru merasa pihak berwenang mengorbankan mereka untuk menutupi kegagalan sistem yang seharusnya pemerintah jamin.
Tidak berhenti di situ, kebijakan ini juga sangat mengganggu konsentrasi belajar mengajar. J dengan lugas memaparkan bahwa pengecekan kualitas makanan harusnya menjadi tanggung jawab penuh pihak penyedia atau SPPG yang sudah pasti memiliki standar operasional prosedur (SOP) ketat. “Pihak penyedia lah yang harus mengecek. Aktivitas mencicipi justru mengurangi jam pelajaran. Proses distribusi saja sudah mengurangi jam belajar,” protesnya. Waktu mengajar yang seharusnya untuk siswa justru terkuras untuk urusan di luar tugas pokoknya.
Lebih parah lagi, para guru mengingatkan pemerintah tentang risiko besar yang mereka abaikan. Bayangkan jika guru yang mencicipi MBG ternyata mengalami gejala keracunan, maka proses belajar mengajar justru akan kacau balau. “Kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru dan memindahkan masalah ke sekolah,” katanya. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini justru memindahkan titik masalah dari penyedia makanan ke lingkungan sekolah.
Meski demikian, di tengah segala keberatan dan risiko yang jelas-jelas terlihat, para guru di sekolah J ternyata sudah mulai melaksanakan instruksi ini dengan berat hati. “Kami sudah memulai aktivitas mencicipi,” tuturnya dengan nada pasrah. Situasi ini menunjukkan betapa tingginya tekanan yang mereka terima, meski hati dan logika mereka menolak.
Di sisi lain, seorang guru SD yang hanya menyebut dirinya A juga menyoroti adanya kesalahan eksekusi dari niat baik pemerintah. “Niat baik itu mungkin perlu kajian ulang. Saya kurang setuju dengan kebijakan menyuruh guru mencicipi terlebih dahulu,” kata A. Ia menegaskan bahwa pencegahan keracunan harusnya dilakukan di hulu, yaitu oleh pihak katering, bukan oleh guru yang notabene berada di hilir.
Selanjutnya, A memberikan solusi yang jauh lebih masuk akal. Menurutnya, pihak katering harus memastikan kualitas masakan benar-benar prima. “Pihak katering harus menjamin kualitas masakan yang baik, dan mengatur waktu masak dan pendistribusian agar tidak terlalu lama sehingga makanan tidak basi,” paparnya. Poin ini menyentuh akar persoalan, yaitu pentingnya menjaga cold chain dan kecepatan distribusi.
Pada akhirnya, A menambahkan bahwa solusi utamanya adalah memperketat SOP pengolahan dan distribusi makanan, bukan dengan membebankan risiko pada guru. “Jika guru sampai keracunan, justru pembelajaran akan semakin terganggu,” pungkasnya. Sudah sangat jelas bahwa kebijakan mencicipi ini merupakan sebuah langkah mundur yang tidak menyelesaikan masalah, malah berpotensi melipatgandakan masalah yang ada. Pemerintah daerah harus segera mencabut instruksi ini dan menyusun langkah yang lebih profesional dan bertanggung jawab.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
