Jakarta, Cinta-news.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akhirnya berhasil bertatap muka langsung dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Pertemuan yang dinanti-nanti ini menghadirkan sejumlah Wakil Ketua DPR, seperti Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (Fraksi PKB), dan Saan Mustofa (Fraksi Nasdem). Dalam kesempatan langka ini, perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia pun menyampaikan berbagai aspirasi dan keluh kesah rakyat dengan lugas dan berani.
1. Desak Pembentukan Tim Independen: “Selamatkan Demokrasi Kita!”
Pernyataan pertama dan paling menohok datang dari Ketua BEM UI, Agus Setiwan. Dengan tajuk “Selamatkan Demokrasi, Debatkan Supremasi Sipil”, Agus secara blak-blakan menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya semakin memprihatinkan. Ia khususnya menyoroti tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojol, yang diduga akibat tindakan represif aparat. Tragedi inilah yang memantik gelombang demo besar-besaran dari kalangan mahasiswa. “Inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan pun juga hadirnya kami hari ini,” tegas Agus.
2. Tantang Prabowo: Buktikan Dugaan Makar atau Cabut Pernyataan!
Tak hanya itu, Agus juga menyoroti pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada upaya makar atau pelengseran kekuasaan. Pernyataan ini membuat mahasiswa geram dan merasa dicurigai. Oleh karena itu, BEM SI mendesak dengan sangat agar pemerintah membentuk tim investigasi independen yang menyelidiki semua peristiwa sejak Agustus, mulai dari aksi demonstrasi, tindakan represif aparat, hingga klaim makar itu sendiri. “Kami ingin investigasi ini menyelidiki tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan,” tantang Agus.
3. Sindir Joget Wakil Rakyat: Rakyat Susah, Tunjangan Naik!
Poin ketiga yang disampaikan Agus benar-benar menyentil nurani. Ia menyindir keras aksi ‘joget-joget’ yang sejumlah anggota dewan lakukan dalam Sidang Tahunan 15 Agustus 2025 lalu, yang mereka kaitkan dengan rencana kenaikan tunjangan. Menurut Agus, tindakan itu sangat tidak sensitif dan melukai hati rakyat yang sedang kesulitan ekonomi. “Masyarakat rentan menderita di-PHK, ekonomi lesu, daya beli menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru tunjangannya dinaikkan?” sindirnya pedas. Ia menambahkan, masyarakat merasa para wakil rakyat hanya menjadikan mereka alat politik untuk mencapai kekuasaan, dan melupakan mereka setelah terpilih.
4. Tagih Janji Gibran: Mana 19 Juta Lapangan Kerja?
Tuntutan tak kalah panas datang dari Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan. Kali ini, sasaran empuknya adalah janji kampanye Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang 19 juta lapangan kerja. Muzammil dengan tegas menagih janji yang Gibran ucapkan dalam debat Cawapres Desember 2023 itu. “Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden… yang kita lihat sampai dengan saat ini kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan ‘Indonesia Emas’,” ujarnya sambil berseloroh. Faktanya, yang terjadi justru gelombang PHK masif di berbagai perusahaan seperti Sritex yang mem-PHK 10.669 karyawan, Adis Dimension Footwear yang mem-PHK 1.500 karyawan, dan Victory Ching Luh yang mem-PHK 2.000 karyawan. Lulusan baru pun kebingungan mencari pekerjaan.
5. Tegaskan Aksi Damai: Hentikan Kriminalisasi Aktivis!
Di akhir sesi, perwakilan BEM Trisakti, Jili Colin, menekankan bahwa mahasiswa adalah kaum terpelajar yang menjunjung tinggi perdamaian. Jili membantah keras segala propaganda yang mencitrakan mahasiswa sebagai provokator dan anarkis. “Saya berani bersaksi bahwasannya kami di sini kaum terpelajar… Tidak mungkin, Pak, kami menyuarakan pendapat kami dengan tindakan-tindakan anarkis,” tegasnya. Sebaliknya, ia justru menuntut pemerintah melindungi hak menyampaikan pendapat dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan mahasiswa. “Hentikan kriminalisasi… Jauhkan budaya represivitas terhadap hak-hak kita selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara,” pungkasnya.
Pertemuan ini jelas membuktikan bahwa suara mahasiswa tetap kritis dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kini, bola ada di tangan DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti semua tuntutan tersebut, bukan sekadar mendengar lalu melupakannya.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
