Cinta-news.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat pernyataan mengejutkan dengan secara terbuka menolak kedatangan atlet Israel untuk World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta, 19-25 Oktober 2025. Partai berkuasa ini dengan tegas menyatakan sikap mereka bersumber dari konstitusi, bukan sekadar wacana politik biasa.
Mereka mengangkat amanat Pembukaan UUD 1945 yang secara jelas menentang penjajahan sebagai dasar argumentasi. “Kami memilih sikap konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh bekerja sama dengan pihak penjajah, terutama selama Israel masih menduduki tanah Palestina,” tegas juru bicara PDIP Guntur Romli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/10/2025).
Tak hanya itu, PDIP juga menguatkan posisi mereka dengan merujuk pada sejarah politik luar negeri Indonesia. Guntur Romli menunjukkan bahwa sikap ini melanjutkan tradisi Soekarno yang sejak dulu menolak hubungan diplomatik dengan Israel. “Bung Karno mengambil sikap ini sebagai wujud solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,” jelasnya.
PDIP pun menegaskan komitmen mereka bukan sekadar retorika. “Kami mewujudkannya melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan nyata untuk kemerdekaan Palestina,” tandas Romli.
Sementara PDIP bersikap tegas, pemerintah justru menunjukkan sikap lebih hati-hati. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan akan memantau perkembangan isu ini. “Saya akan memantau perkembangannya, namun penyelenggara event ini kan Persani. Mari kita lihat bersama bagaimana kelanjutannya,” kata Sugiono di Istana Negara.
Sugiono kemudian mengungkapkan hal penting yang sering terlewatkan. Menurutnya, Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai penyelenggara tidak perlu mengajukan izin ke Kementerian Luar Negeri. Fakta ini mengalihkan fokus persoalan dari politik luar negeri ke ranah olahraga dan keimigrasian.
Lalu bagaimana peran Kemenlu? Sugiono menjelaskan bahwa kunci persoalan ada di pemberian visa. “Penerimaan atau penolakan mereka nanti tergantung pada pemberian visa. Dan kebijakan visa bukan wewenang Kementerian Luar Negeri, melainkan tanggung jawab pihak Imigrasi,” tegasnya.
Di tengah ketegangan antara PDIP dan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mendukung penolakan. “Sebaiknya tolak saja karena sesuai amanat konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus kita hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.
Amirsyah menegaskan sikap MUI mencerminkan dukungan konsisten Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Dia pun mengajak semua pihak bersatu menolak kedatangan atlet Israel. “Semua pihak harus menolak kehadiran mereka untuk mempertahankan independensi dan nama baik olahraga Indonesia di dunia internasional,” serunya.
Isu kedatangan atlet Israel ini memicu polemik multidimensi yang kompleks. PDIP dan MUI bermain di kartu konstitusi dan moral, sementara pemerintah memilih bersikap hati-hati dengan menekankan aspek prosedural. Dunia olahraga Indonesia kini menghadapi ujian diplomatik besar. Keputusan akhir pemerintah, khususnya Imigrasi, akan menentukan posisi Indonesia di peta politik global dan komitmennya pada nilai-nilai konstitusi. Mata internasional pun tertuju pada Indonesia, menunggu solusi atas dilema antara menjadi tuan rumah sportif versus menjaga prinsip dasar negara.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
