Cinta-news.com – Inspektorat Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, baru saja merampungkan audit mendalam terhadap laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru. Hasil investigasi ini kemudian mengungkap fakta mencengangkan. Ternyata, salah satu BUMD andalan Pemkab Lumajang ini mengalami kerugian usaha sangat besar yang mencapai Rp 3 miliar. Sebelumnya, Bupati Lumajang Indah Amperawati sudah mengonfirmasi kebangkrutan Perumda Semeru. Situasi ini semakin rumit setelah direktur utamanya memutuskan untuk mengundurkan diri.
Mochammad Bahrul Wahid sebagai Direktur Utama Perumda Semeru secara resmi mengajukan pengunduran diri pada 30 April 2025. Setelah surat pengunduran diri masuk ke Pemkab Lumajang, Inspektorat Lumajang langsung mengambil tindakan. Mereka segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan. Akhmad Taufik Hidayat selaku Inspektur Inspektorat Lumajang menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup seluruh masa jabatan sang direktur dari 2023 hingga 2025. “Kerugian usaha tersebut benar mencapai Rp 3 miliar,” tegas Taufik di Lumajang, Selasa (21/10/2025).
Taufik kemudian memperjelas makna ‘kerugian usaha’ tersebut. Menurutnya, perusahaan aktif memutar modalnya ke berbagai jenis bisnis. Namun, semua strategi bisnis yang mereka terapkan justru berakhir gagal. Alhasil, tidak ada pemasukan keuntungan yang masuk ke kas perusahaan. “Perusahaan mencoba berbagai penanaman modal dan joint venture, namun semua usahanya tidak berhasil. Modal yang tersedia habis untuk membangun usaha yang tidak menghasilkan profit,” paparnya.
Yang lebih mengejutkan, proyek pembangunan terminal pasir atau stockpile terpadu di Desa Sumbersuko menjadi penyumbang kerugian terbesar. Padahal, saat proyek berjalan, Bahrul Wahid baru menjabat sebagai Direktur Utama selama satu bulan. Stockpile itu pun akhirnya terpaksa tutup. “Proyek stockpile sendiri menelan kerugian sekitar Rp 500 juta hanya untuk biaya pembangunan, mulai dari pembersihan lahan, pengerasan jalan, sampai instalasi listrik. Belum lagi kami harus menanggung biaya sewa lahan per tahun yang mencapai Rp 200 juta,” terangnya.
Tim auditor akhirnya menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan laporan keuangan. Bupati Lumajang pun menyetujui pemberhentian Bahrul Wahid dari posisi Direktur Utama. “Pengunduran dirinya sudah kami setujui. Meski demikian, kami memintanya membuat surat pernyataan kesediaan untuk memberikan keterangan jika diperlukan di kemudian hari,” pungkas Taufik. Episode kelam kebangkrutan Perumda Semeru ini akhirnya meninggalkan lubang kerugian miliaran rupiah yang harus ditanggung daerah.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
