PATI, Cinta-news.com – Bayangkan, dari total uang negara yang dialokasikan untuk Kabupaten Pati tahun 2026, hampir separuhnya harus disiapkan hanya untuk menggaji para aparatur sipil negara! Angka fantastis ini mencuat setelah pemerintah daerah merilis rancangan APBD tahun depan.
Ya, belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk APBD 2026 kembali menjadi pos pengeluaran terbesar yang menyedot perhatian publik. Nilainya sungguh mencengangkan, menembus angka Rp1,346 triliun! Jumlah ini bahkan melampaui anggaran yang disiapkan untuk pembangunan fisik dan program-program prioritas daerah.
Jika dipersentasekan, porsi gaji dan tunjangan ASN ini mencapai sekitar 47 persen dari total keseluruhan belanja daerah. Dengan kata lain, dari setiap Rp100 yang dibelanjakan pemerintah kabupaten, hampir Rp47 di antaranya langsung mengalir ke kantong para pegawai negeri.
Angka yang Bikin Melongo
Mari kita bedah lebih dalam data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Total belanja daerah Kabupaten Pati pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp 2,867 triliun. Jumlah ini memang terbilang besar, namun ternyata alokasi terbesarnya justru bukan untuk infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat.
Hingga 26 Juni 2026, realisasi belanja telah mencapai Rp 1,031 triliun. Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai menjadi pos dengan pagu terbesar. Alokasi sebesar Rp 1,346 triliun itu mencakup pembayaran gaji, berbagai tunjangan, hingga uang makan aparatur sipil negara (ASN). Sampai akhir Juni, realisasinya telah mencapai Rp 656,87 miliar.
Coba bandingkan dengan pos belanja lain yang justru sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Belanja barang dan jasa yang menjadi penopang pelaksanaan program pembangunan hanya dianggarkan Rp 642,81 miliar dengan realisasi Rp 171,95 miliar. Jumlah ini masih di bawah anggaran gaji ASN!
Lebih memprihatinkan lagi, belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah hanya dianggarkan Rp 266,76 miliar. Namun hingga 25 Juni, realisasinya baru terserap Rp 9,51 miliar. Sungguh angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Sementara itu, belanja lainnya dialokasikan sebesar Rp611,63 miliar dengan realisasi Rp192,76 miliar.
Klarifikasi dari Petinggi Pati
Menanggapi data yang cukup mengejutkan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memberikan penjelasan menarik. Meski data APBD menunjukkan porsi belanja pegawai mencapai sekitar 47 persen dari total belanja daerah, pemerintah daerah mengklaim masih memperoleh kelonggaran dari Kementerian Keuangan.
Menurut perhitungan yang digunakan pemerintah pusat terhadap belanja pegawai Pemkab Pati, angkanya berada di kisaran 34 persen, bukan 47 persen. Selisih 13 persen ini tentu cukup signifikan.
“Belanja pegawai masih diberikan kelonggaran oleh pemerintah. Kita 34 persen. Kita pelajari lagi,” ujar dia dengan nada optimistis.
Ancaman Batas Maksimal
Meski demikian, tantangan sesungguhnya masih menghadang di depan mata. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah diwajibkan membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Ketentuan ini mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2027. Artinya, pemerintah Kabupaten Pati hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk menyesuaikan struktur belanjanya.
Namun Chandra meyakini Kabupaten Pati dapat memenuhi ketentuan tersebut. “Sebenarnya kalau transfer daerah ini turun kita 30 persen. Bukan 34 persen,” tandasnya dengan penuh keyakinan.
Dari Mana Sumber Dananya?
Tentu saja, untuk bisa membayar gaji dan tunjangan sebesar itu, diperlukan sumber pendapatan yang memadai. Dari sisi pendapatan, APBD Kabupaten Pati 2026 menargetkan penerimaan sebesar Rp 2,719 triliun. Hingga 25 Juni 2026, realisasinya mencapai Rp 855,98 miliar.
Sumber pendapatan terbesar masih berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan Rp 1,975 triliun. Hingga akhir Juni, realisasinya mencapai Rp 597,95 miliar. Ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat masih sangat tinggi.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 612,27 miliar dengan realisasi Rp 217,45 miliar. Jumlah ini masih jauh dari target yang diharapkan. Adapun pendapatan lainnya yang berasal dari transfer antardaerah diproyeksikan sebesar Rp132,22 miliar, dengan realisasi Rp 40,57 miliar hingga 25 Juni 2026.
Apa Implikasinya bagi Masyarakat?
Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah, apa dampak dari besarnya porsi belanja pegawai ini bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pati? Jika hampir setengah APBD habis untuk gaji dan tunjangan ASN, maka ruang fiskal untuk membiayai program-program pembangunan menjadi sangat terbatas.
Program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar terancam kekurangan dana. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Masyarakat Pati tentu berharap agar efisiensi dan efektivitas belanja pegawai terus ditingkatkan. Jangan sampai uang rakyat yang sangat besar ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang maksimal.
Ke depan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti penataan ulang struktur organisasi, pengurangan jumlah pegawai non-produktif, hingga peningkatan kapasitas ASN agar produktivitas mereka sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Dengan demikian, meskipun porsi belanja pegawai masih mendominasi, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin prima dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Pati.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
