JAKARTA, Cinta-news.com – PRAKTEK SADIS di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menguak empat akar masalah yang sangat mengkhawatirkan. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dengan tegas mengutuk keras kekerasan yang dialami 53 anak di tempat penitipan tersebut.
Menurut Jasra, penemuan anak-anak dengan kondisi kaki dan tangan terikat, serta mulut yang tersumpal kain agar tak bisa menangis, merupakan tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. “Ini jelas menampar wajah perlindungan anak di Indonesia,” tegasnya saat dihubungi pada Senin (27/4/2026). Oleh karena itu, KPAI langsung bergerak cepat menyoroti persoalan ini.
Lebih lanjut, Jasra memaparkan bahwa kasus di Yogyakarta dan rentetan kejadian serupa sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Sistem pengasuhan anak di Indonesia, menurutnya, sedang rapuh karena masalah struktural yang mendalam. Dari hasil peninjauan tim, KPAI pun menemukan empat akar masalah krusial yang saling terkait satu sama lain.
Tragedi di Balik Keputusasaan Orang Tua
1. Orang tua terjebak dalam situasi tanpa pilihan (Kehilangan Pengasuhan)
Jasra menjelaskan, banyak orang tua menitipkan anak ke daycare bermasalah bukan karena lalai, melainkan karena tak punya pilihan lain. Kita melihat kondisi ekonomi memaksa suami dan istri harus bekerja, sementara penghasilan mereka pas-pasan. Akibatnya, anak-anak secara sistemik kehilangan hak pengasuhan layak dari orang tua. Sayangnya, negara belum hadir memberikan solusi atas rantai kemiskinan dan tuntutan kerja yang tidak ramah keluarga ini.
2. Kondisi orang tua yang terdesak ini dimanfaatkan oleh oknum bisnis daycare yang kebanyakan tidak berizin
Jasra mengungkapkan, daycare nakal ini menawarkan tarif murah di bawah Rp2 juta per bulan. Tawaran murah itu pun kemudian memangkas habis biaya operasional, sehingga berujung pada pengorbanan keselamatan anak. Fasilitas tidak layak, seperti tanpa AC, ruang sempit, sirkulasi udara buruk, serta ketiadaan CCTV menjadi pemandangan umum. Bahkan, rasio anak yang melampaui kapasitas pun dibiarkan. Anak-anak kemudian diperlakukan layaknya komoditas atau barang titipan, bukan manusia yang sedang bertumbuh.
Siklus Stres yang Melahirkan Kekerasan
3. Kekerasan yang terjadi kerap kali dipicu oleh tingkat stres pengasuh yang tidak manusiawi
Merujuk pada Riset Kualitas Layanan TPA/Daycare KPAI Tahun 2019 di 9 provinsi, Jasra membeberkan fakta mengejutkan. Sebagian besar tenaga pengasuh didominasi lulusan SMA ke bawah yang minim pemahaman psikologi anak. Tidak ada standardisasi rekrutmen atau sertifikasi yang jelas. Beban kerja mereka berlebih (overwork) dengan rasio pengasuh dan anak yang sangat tidak ideal. Selain itu, gaji dan kesejahteraan pengasuh jauh di bawah standar layak. Akibatnya, profesi mulia ini sering menjadi pilihan terakhir, dan para pengasuh diperlakukan seperti pekerja kasar yang terpinggirkan.
Lemahnya Pengawasan yang Membiarkan Tragedi Berulang
4. Kasus penganiayaan di Yogyakarta ini menunjukkan pada lemahnya pengawasan dan regulasi daycare di tingkat daerah
Jasra menegaskan, kasus ini membuktikan bahwa banyak lembaga daycare beroperasi tanpa izin resmi. Mereka tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) pengasuhan, dan luput dari pantauan dinas terkait. Lebih parah lagi, tidak ada sistem rujukan (referral system) dan asesmen yang terhubung. Potensi kekerasan hingga ancaman perdagangan anak (human trafficking) pun gagal dideteksi sejak dini. “Untuk bayi dan balita, kita harus merespon dengan situasi kedaruratan karena mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Artinya, harus ada dukungan pengasuhan semesta,” tegasnya.
Lima Langkah Strategis yang Mendesak Dilakukan
Pertama, persoalan penitipan anak tidak boleh lagi dianggap urusan domestik keluarga semata.
Kedua, pemerintah daerah bersama kementerian terkait (Kemendikdasmen, KemenPPPA, Kemensos, Dinas Sosial) harus segera melakukan inspeksi mendadak (sidak). Audit perizinan, kelayakan fasilitas, dan rasio SDM di seluruh lembaga daycare pun harus segera dilakukan.
Ketiga, pemerintah daerah perlu merancang tata kota dan lingkungan kerja yang terintegrasi dengan fasilitas pengasuhan anak. Fasilitas ini harus aman, terjangkau, dan disubsidi oleh negara untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah.
Keempat, orang tua harus didorong untuk lebih kritis memilih lembaga pengasuhan. Mereka perlu memastikan adanya izin resmi, transparansi akses CCTV, rasio pengasuh yang ideal, serta mewaspadai perubahan perilaku drastis pada anak, seperti cemas berlebih atau ketakutan. Edukasi dalam memilih daycare bagi orang tua pun menjadi sangat penting.
Terakhir, regulasi mengasuh yang dibuat untuk lembaga juga harus disosialisasikan di luar lembaga. Dengan begitu, para orang tua bisa mendapatkan pelatihan rutin (refreshment) dan peningkatan kapasitas keterampilan mengasuh.
Fakta Baru dari Aparat Penegak Hukum
Sebelumnya, data sementara dari aparat penegak hukum mengungkapkan fakta yang tak kalah mencekam. Jumlah anak yang terdaftar di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 di antaranya diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiausiawi.
Polda DIY pun bergerak cepat! Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Langkah tegas ini diambil setelah Polresta Yogyakarta menggelar perkara pada Sabtu (25/4/2026) malam, menyusul penggerebekan di lokasi. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyatakan bahwa penahanan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi generasi penerus bangsa. Para tersangka terdiri dari berbagai elemen di lembaga tersebut, mulai dari pimpinan hingga staf lapangan.
“Kita kan setengah maraton, bertahap. Yang pasti, kita tetapkan 13 tersangka, yaitu kepala sekolah, ketua yayasan, termasuk pengasuh yang ada di lokasi. Nanti bisa berkembang lagi, tergantung proses pengembangan dan kemungkinan ada keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan,” ujar Ihsan pada Minggu (26/4/2026).
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
