SEMARANG, Cinta-news.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya mengambil langkah nyata dengan menggelontorkan dana segar sebesar Rp 24,5 miliar dari APBD 2026 untuk membenahi 21 sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Keputusan ini mereka ambil di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tersendat akibat penyesuaian transfer ke daerah (TKD), namun tekad untuk memajukan pendidikan tetap membara.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, secara gamblang menjelaskan bahwa alokasi ini akan segera mengalir ke berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pihaknya tidak asal tunjuk, melainkan mengandalkan hasil identifikasi cermat dari Dinas Pendidikan untuk memastikan sekolah yang menerima bantuan adalah yang benar-benar darurat dan memerlukan sentuhan perbaikan secepatnya.
“Khusus untuk tahun anggaran 2026, kami sudah menyiapkan pagu Rp 24,5 miliar dari APBD guna membenahi sarana dan prasarana di jenjang SMA, SMK, dan SLB,” tegas Dwianto saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (28/7/2026) sore. Ia menambahkan, uang negara ini bukan sekadar angka, melainkan nafas baru bagi ruang-ruang kelas yang selama ini terbengkalai agar proses belajar mengajar bisa kembali bergairah dan nyaman bagi para pelajar.
Rincian Anggaran: Mana yang Paling Dipedulikan?
Dwianto kemudian mengupas tuntas rincian alokasi anggaran tersebut. Dari total fantastis Rp 24,5 miliar, pihaknya mengalokasikan porsi terbesar, yakni sekitar Rp 15 miliar, khusus untuk memperbaiki gedung-gedung SMA yang dinilai paling kritis. Sementara itu, untuk SMK, mereka menyisihkan anggaran sebesar Rp 5 miliar, dan sisanya yang tidak kalah penting mereka khususkan untuk merehabilitasi fasilitas di SLB yang juga membutuhkan perhatian serius.
Lebih lanjut, Dwianto menyebutkan bahwa proyek rehabilitasi ini bakal menyasar sekolah-sekolah yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Banyumas, Jepara, Demak, Kota Pekalongan, Kota Magelang, serta sejumlah daerah lainnya. Mereka menyusun daftar ini berdasarkan data valid di lapangan, sehingga harapannya tidak ada lagi sekolah rusak yang terlewatkan seperti kasus yang sempat viral sebelumnya.
Meskipun langkah ini patut diapresiasi, Dwianto dengan jujur mengakui bahwa anggaran sebesar itu belum cukup untuk mengatasi seluruh masalah infrastruktur pendidikan di Jawa Tengah. Ia mengingatkan bahwa total aset yang dikelola Pemprov mencakup 598 SMA dan SMK negeri, ditambah lagi dengan 41 SLB negeri yang juga memerlukan perhatian. Dengan jumlah sebanyak itu, dana Rp 24,5 miliar ibarat setetes air di lautan kebutuhan.
“Apakah jumlah ini cukup? Tentu saja belum,” ujar Dwianto dengan terus terang. “Namun, karena kondisi fiskal yang serba terbatas, kami terpaksa harus pintar-pintar menentukan skala prioritas. Kami hanya bisa memilih mana sekolah yang kondisinya paling memprihatinkan dan harus segera kami tangani duluan,” tambahnya, menekankan bahwa pilihan ini adalah buah dari pertimbangan matang, bukan semata-mata asal tunjuk.
Dwianto menyebutkan bahwa dengan alokasi yang ada saat ini, pihaknya baru bisa menjangkau sekitar 21 sekolah yang dinilai paling kritis dan paling membutuhkan penanganan darurat. Meskipun jumlah ini hanya sebagian kecil dari total kebutuhan, ia berharap perbaikan yang mereka lakukan bisa memberikan dampak signifikan dan menjadi stimulus bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Efisiensi Bukan Alasan Mengorbankan Pendidikan
Menariknya, Dwianto menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar pendidikan. Menurutnya, efisiensi yang mereka terapkan bukan berarti memangkas pelayanan, melainkan memperbaiki metode dan cara kerja agar tujuan program tetap bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Intinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak didik.
“Pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas utama kami. Kami melakukan efisiensi bukan dengan mengurangi pelayanan, tetapi kami perbaiki metode pelaksanaannya agar semua program tetap on the track dan tujuan akhirnya bisa kami raih,” jelas Dwianto dengan penuh keyakinan.
Dia juga menambahkan bahwa nilai anggaran untuk perbaikan sekolah ini setiap tahunnya relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan berarti. Namun, pelaksanaan rehabilitasi mereka lakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang fluktuatif. Di luar skema APBD, Dwianto mendorong adanya terobosan pendanaan alternatif untuk menangani fasilitas publik yang sifatnya mendesak. Beberapa opsi yang ia tawarkan antara lain pemanfaatan belanja tidak terduga, menggandeng program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta memanfaatkan dukungan dari Baznas.
Fiskal Terbatas, Sekda Akui Prioritas Masih Tumpang Tindih
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, juga buka suara mengenai kendala klasik yang selalu menghantui, yaitu keterbatasan fiskal. Menurutnya, hal ini menjadi momok terbesar bagi pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas, tidak hanya untuk revitalisasi sekolah, tetapi juga untuk layanan pendidikan lainnya. Ia menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat Opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, pada Selasa (28/7/2026).
“Kalau bicara kendala, ya itu soal anggaran. Kapasitas fiskal kita memang terbatas, semua daerah juga merasakan hal yang sama. Hanya saja, mungkin dari sisi skala prioritas kita masih belum presisi, sehingga ada beberapa sektor yang tertinggal begitu saja,” ujar Sumarno dengan nada reflektif.
Menanggapi hebohnya kasus kerusakan parah di SDN Tanggirejo yang sempat viral beberapa waktu lalu, Sumarno mengakui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian dalam proses identifikasi. Kejadian ini otomatis menjadi pukulan telak sekaligus catatan evaluasi yang sangat berharga bagi mereka. Ke depannya, Sumarno berjanji akan mengkoordinasikan ulang seluruh data dan memastikan tidak ada lagi sekolah rusak yang terlewat dari radar penanganan pemerintah.
“Kejadian yang kemarin itu memang agak terlewat dari pantauan kami. Ini tentu akan menjadi pelajaran berharga dan akan kami koordinasikan dengan semua pihak terkait. Kami tidak mau kejadian serupa terulang, kami akan tindak lanjuti semua kondisi sekolah yang rusak dengan lebih serius,” pungkas Sumarno.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
