Jakarta, Cinta-news.com – Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk politik dan gejolak ekonomi global, para pejabat negara harus rela menerima kertas gaji yang lebih tipis dari biasanya. Bukan sekadar isapan jempol, wacana ini kini mengemuka sebagai tameng terakhir untuk menyelamatkan keuangan negara.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membuka tabir tentang kemungkinan tersebut. Dengan tegas ia menyatakan, pemotongan gaji para pejabat negara, mulai dari jajaran menteri hingga anggota DPR, bukan lagi hal tabu untuk dibahas. Langkah ini, menurutnya, bisa menjadi salah satu jurus jitu dalam kebijakan pengetatan fiskal yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Ketidakpastian Global Memanas, Anggaran Negara Ikut ‘Digoyang’
Herman menjelaskan, keputusan berani ini muncul sebagai respons atas situasi global yang kian memanas. Konflik di Timur Tengah, yang dipicu oleh aksi penyerangan antara Iran dan Amerika Serikat, telah menciptakan efek domino yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa tinggal diam.
“Dalam situasi genting seperti ini, kita semua harus bersiap dengan berbagai opsi. Pengetatan fiskal bukan lagi sekadar rencana, tapi sebuah keharusan. Dan itu termasuk memangkas alokasi belanja pegawai, tanpa terkecuali gaji para menteri dan kami di DPR,” ujar Herman dengan nada serius saat dihubungi pada Senin (16/3/2026).
Namun, jangan buru-buru berasumsi bahwa langkah ini hanya akan membuat para pejabat merana. Anggota Komisi VI DPR itu langsung menegaskan arah dari kebijakan ini. Ia menekankan bahwa setiap penghematan yang dilakukan tidak boleh melenceng dari tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas perekonomian nasional. Fokus paling krusial adalah melindungi daya beli masyarakat kecil yang paling rentan terkena dampak krisis.
Herman juga mengakui bahwa pemerintah memiliki segudang pilihan kebijakan untuk merespons dampak ekonomi global ini. Namun, ia dengan rendah hati menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan skenario terbaik. Ia menambahkan, “Oleh karena itu, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk merumuskan dan melahirkan skenario paling cemerlang dalam mengantisipasi dampak buruk akibat konflik di Timur Tengah.”
Prabowo Beri Contoh dari Pakistan: Gaji Pejabat Dipangkas Demi Rakyat
Wacana ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti langkah berani yang diambil pemerintah Pakistan. Di tengah gejolak global yang sama, Pakistan memilih untuk ‘menyedot’ pengeluaran negara dengan cara yang ekstrem namun humanis.
Dalam pidatonya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Prabowo mengungkapkan kekagumannya pada kebijakan Pakistan. Mereka menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji para menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Kebijakan ini dinilai sebagai contoh yang patut dikaji, terutama ketika harga minyak dunia melonjak dan membebani APBN.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet dan anggota DPR. Uangnya kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Prabowo di hadapan para menterinya. Dalam rapat tersebut, pemerintah memang tengah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik yang mendorong kenaikan harga energi global.
Dengan situasi yang semakin kompleks, wacana pemotongan gaji pejabat negara ini pun menguat. Apakah ini akan menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan para elit, atau hanya sekadar skenario darurat yang disimpan dalam lemari? Yang jelas, pemerintah kini tengah berjalan di atas tali tipis antara menjaga stabilitas fiskal dan melindungi rakyat kecil. Semua mata kini tertuju pada keputusan presiden.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
