JAYAPURA, Cinta-news.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, akhirnya angkat bicara dan secara tegas memerintahkan kedua kelompok yang sedang bertikai dalam perang suku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, untuk segera mengakhiri konflik berdarah ini. Pemerintah pusat benar-benar serius menangani masalah ini!
Rapat Kilat: Semua Pihak Dipanggil!
Merespons situasi yang mencekam, Ribka Haluk langsung menggelar rapat terbatas yang super cepat. Beliau memanggil Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, jajaran TNI dan Polri, perwakilan Majelis Rakyat Papua, lembaga adat, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat setempat. Mereka membahas langkah-langkah konkret untuk menangani konflik yang sudah memakan korban jiwa ini.
Fokus Utama: Pendampingan dan Pendataan Korban
Dalam rapat penting itu, Wamendagri memerintahkan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bergerak cepat. Mereka harus segera memberikan pendampingan psikologis dan logistik bagi para korban. Selain itu, tim gabungan akan melakukan pendataan menyeluruh di delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Pendataan ini bertujuan menghitung kebutuhan penanganan dan besaran dukungan yang diperlukan bagi warga terdampak.
“Kita semua bertanggung jawab bersama-sama, ya! Hasil pendataan ini akan menjadi dasar utama untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” ujar Ribka Haluk dengan tegas pada Minggu (17/5/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data tersebut akan menentukan penggunaan anggaran. Pemerintah akan mengalokasikan dana melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan langsung dari Pemerintah Pusat. Jadi, semua lapisan pemerintahan ikut turun tangan!
Seruan Damai: Hentikan Perang, Prioritaskan Pemulihan!
Tidak hanya soal pendataan, Wamendagri juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. Ia menginstruksikan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk segera berkoordinasi dengan kedua kubu yang bertikai. Tujuannya jelas: menghentikan pertumpahan darah dan mengutamakan langkah-langkah pemulihan bersama.
“Saya hadir di sini karena Bapak Mendagri menugaskan saya langsung untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga kondisi benar-benar pulih. Karena itu, kita harus segera menyampaikan kepada kedua kubu yang terlibat konflik: berhenti sekarang! Mari kita fokus menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak,” pintanya dengan nada mengayomi.
Komando Tunggal: Kepala Daerah Jadi Panglima!
Mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah itu juga menekankan poin krusial. Menurutnya, seluruh unsur penanganan harus bergerak dalam satu komando yang terintegrasi. Ia menegaskan bahwa komando tersebut berada di bawah kepala daerah masing-masing dari delapan kabupaten yang terdampak.
“Siapa pun yang masuk ke dalam tim penanganan ini, semuanya satu komando! Satu komando berarti tunduk pada kepala daerah di delapan kabupaten,” ujarnya dengan nada memerintah.
Kerja Sama Terpadu: BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri Bergerak Persuasif
Wamendagri juga menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, dan Polri untuk bekerja secara terpadu. Mereka harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif. Tujuannya menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca-konflik.
Ribka juga mengumumkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema pemulangan para pengungsi secara bertahap. Namun, pemulangan ini hanya akan dilakukan setelah situasi keamanan dinyatakan benar-benar kondusif oleh aparat setempat.
“Intinya, masyarakat harus segera kembali ke kehidupan normal. Mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya harus berjalan dengan baik,” tegasnya.
Pesan untuk Generasi Muda: Jangan Mudah Terprovokasi!
Di sela-sela pernyataannya, Ribka menyampaikan ajakan khusus kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda Papua. Ia meminta mereka untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang kebenarannya belum pasti, termasuk hoaks yang sering beredar liar di media sosial.
“Semoga kita semua bisa melakukan langkah-langkah yang baik, termasuk dalam proses komunikasi melalui media sosial. Jangan langsung percaya sama informasi yang belum jelas sumbernya!” katanya mengingatkan.
Kesepakatan Penting dalam Rapat: Emal Hal Krusial Disepakati!
Dalam rapat yang berlangsung alot namun produktif tersebut, para peserta berhasil menyepakati empat poin penting yang akan segera dieksekusi:
Pertama, proses pencarian korban yang hanyut di Sungai/Kali Uwe akan dilanjutkan oleh Tim SAR bersama TNI dan Polri. Tim ini akan bekerja maksimal hingga semua korban ditemukan.
Kedua, seluruh pihak yang bertikai wajib menghentikan aksi saling serang. Mereka tidak diperbolehkan membawa senjata tajam dalam bentuk apa pun. Yang lebih penting lagi, praktik pembayaran kepala (uang damai dengan syarat ekstrem) tidak diperbolehkan sama sekali!
Ketiga, para pelaku kekerasan yang menyebabkan korban jiwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu!
Keempat, pemerintah akan menyiapkan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terdampak. Proses rehabilitasi dimulai secara bertahap setelah para pengungsi dipulangkan ke rumah masing-masing.
Baca Juga: Begini Kronologi Perang Suku yang Memicu Kemarahan Publik!
Perang suku ini sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak. Konflik mematikan antara Suku Hubla (Kurima) dan Suku Lanny pecah di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Jumat (15/5/2026) pagi.
Dua kelompok massa terlihat saling serang menggunakan busur dan panah, parang, serta saling melempar batu di sekitaran Jalan Diponegoro dan Pasar Wouma, pusat Kota Wamena. Suasana mencekam langsung menyelimuti kota tersebut.
Dari data yang berhasil dihimpun hingga Sabtu (16/5/2026), perang suku ini mengakibatkan puluhan rumah dan Honai (rumah adat) dibakar habis. Dua orang dilaporkan meninggal dunia, belasan lainnya mengalami luka-luka parah. Bahkan, ratusan warga terpaksa mengungsi dan menyelamatkan diri ke Markas Polres Jayawijaya dan Kodim 1702/Jayawijaya. Mereka masih bertahan di sana hingga kini.
Akar Masalah: Denda Adat Rp2 Miliar dan 30 Ekor Babi Jadi Pemicu!
Kapolres Jayawijaya, AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, menjelaskan kronologi sebenarnya. Menurutnya, perang suku ini dipicu oleh persoalan pembayaran denda adat. Denda itu terkait dengan meninggalnya seorang anggota DPRD Lanny Jaya akibat kecelakaan lalu lintas di Megapura, Distrik Asolokobal, pada 17 Mei 2024 lalu.
Kecelakaan maut itu memicu perang pertama antara warga Suku Lanny Jaya melawan kelompok masyarakat gabungan dari Distrik Kurima, Asotipo, dan Asolokobal. Perang pertama itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.
“Setelah perang suku di tahun 2024 itu, para tokoh adat menyelesaikan masalah ini secara musyawarah adat. Hasilnya, mereka menyepakati denda adat sebesar Rp2 miliar dan 30 ekor babi,” jelas Anak Agung dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (16/5/2026).
Masalah baru muncul pada 6 Mei 2026. Saat itu, diadakan pertemuan untuk pembayaran denda adat. Namun, pihak Lanny Jaya menolak membayar karena denda yang disodorkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penolakan ini langsung memicu aksi saling serang lagi.
Nah, yang lebih tragis, saat penyerangan berlangsung, sebuah jembatan penyeberangan yang dilalui puluhan warga dari Suku Lanny Jaya tiba-tiba putus. Akibatnya, puluhan orang langsung jatuh ke Sungai/Kali Uwe dan hanyut terbawa arus deras. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Doakan semoga cepat ditemukan, ya!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
