Cinta News – Kabar Terkini, Penuh Inspirasi!
News  

Warga Tamalanrea Makassar Tolak Pemindahan Proyek PSEL, Khawatir Limbah Ganggu Kesehatan

MAKASSAR, Cinta-news.com – Pemerintah Kota Makassar kembali memicu kontroversi! Rencana pemindahan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ke Kecamatan Tamalanrea sontak membuat warga bergolak. Terutama kalangan ibu rumah tangga yang paling vokal menyuarakan kekhawatiran mereka.

“Kami Tinggal di Pintu Gerbang, Tentu Kami Paling Khawatir!”

Suara penolakan keras menggema dari para ibu rumah tangga di Tamalanrea. Mereka tak tinggal diam melihat rencana pemerintah yang dinilai nekat membangun PSEL di tengah pemukiman padat penduduk. Desina, salah satu warga perempuan yang rumahnya berada tepat di pintu gerbang kawasan tersebut, meluapkan keresahan mendalam saat audiensi bersama wali kota Makassar di Balai Kota pada Selasa (19/5/2026).

“Saya tinggal persis di pintu gerbang Tamalanrea, jadi wajar sekali kalau kami semua menolak proyek ini dibangun di wilayah kami,” tegas Desina dengan lantang di hadapan wali kota. Ia memohon agar pemerintah kota tidak terburu-buru mengambil keputusan gegabah. “Tolong, Pak, penandatanganan kontrak dengan PT SUS itu ditunda dulu. Jangan terburu-buru!”

Bukan Menolak Proyek, Tapi Menolak Lokasi!

Desina menjelaskan dengan gamblang bahwa warga sebenarnya mendukung program pengolahan sampah. Yang menjadi masalah utama adalah lokasinya yang sangat tidak tepat. “Kami tidak menolak proyeknya. Yang kami tolak mati-matian adalah lokasinya karena berada persis di tengah pemukiman warga,” jelasnya tanpa kompromi.

Dengan nada frustrasi, Desina mengkritik pemerintah pusat yang dianggapnya tidak memahami kondisi lapangan. “Seharusnya pembangkit listrik memiliki jarak aman minimal ratusan meter dari rumah warga. Tapi kenyataannya? Jaraknya sangat dekat, bahkan hampir berdempetan dengan tembok rumah kami!” keluhnya.

Ancaman Kesehatan Mengintai Perempuan dan Anak-anak

Kekhawatiran terbesar warga, terutama kaum perempuan, berkaitan dengan dampak kesehatan jangka panjang. Air bersih terancam tercemar, lingkungan bisa rusak parah, dan kesehatan keluarga dipertaruhkan. Para ibu rumah tangga paling merasakan beban ini karena merekalah yang setiap hari mengurus kebutuhan air, kebersihan rumah, dan kesehatan anak-anak.

“Bayangkan jika polusi dari pabrik sampah itu masuk ke rumah kami. Anak-anak kami yang paling berisiko,” ujar salah satu warga yang ikut hadir. Kekhawatiran ini bukan isapan jempol belaka, mengingat pengalaman proyek serupa di berbagai daerah kerap menimbulkan masalah kesehatan masyarakat sekitar.

Minta Pemerintah Pusat Jangan Sepihak!

Desina menyerukan dengan tegas agar pemerintah pusat melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. “Harapan kami, pemerintah pusat tidak mengambil keputusan sepihak. Libatkan kami, masyarakat yang akan terdampak langsung setiap hari!” pintanya.

“Kami Dijadikan Tumbal!”

Azis, tokoh masyarakat yang disegani di Tamalanrea, ikut buka suara. Dengan nada kecewa, ia mengungkapkan bahwa proses awal perencanaan proyek PSEL sangat tidak transparan. Masyarakat hanya dijadikan tumbal tanpa diajak berdiskusi sejak awal.

“Sejak pertama kali PT SUS datang ke kampung kami, mereka bukan datang sebagai tamu yang baik. Semuanya terkesan tertutup, banyak hal yang disembunyikan dari kami,” ujar Azis dengan nada kesal.

Sembunyi di Balik Isu Sengketa Lahan!

Azis mengungkap fakta mengejutkan: awalnya warga sama sekali tidak tahu ada rencana pembangunan PSEL. Informasi yang sengaja disebarkan hanya seputar sengketa lahan, tanpa ada sepatah kata pun tentang pabrik sampah.

“Awalnya kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Yang terdengar hanya soal sengketa lahan. Tiba-tiba kemudian ada kabar akan dibangun pabrik sampah. Saat itulah warga mulai resah dan panik,” cerita Azis.

Kecurigaan warga pun semakin memuncak. Mereka merasa sengaja dibiarkan dalam kegelapan informasi sementara proyek sudah berjalan di belakang layar.

Proyek Berjalan Dulu, Sosialisasi Belakangan!

Yang paling mengherankan, menurut Azis, proyek PSEL ini sudah berjalan sejak periode 2020 hingga 2023. Namun sosialisasi ke masyarakat baru dilakukan pada Mei 2025! Terbalik dan tidak masuk akal!

“Ini pertanyaan besar yang terus menghantui kami. Proyek sudah berjalan lebih dulu selama tiga tahun, tapi sosialisasi ke warga baru dilakukan belakangan. Apa ini tidak aneh?” tanya Azis retoris.

Warga pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah proyek sebesar PSEL bisa berjalan tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat terdampak? Siapa yang memberikan izin? Proses apa yang dilalui?

Amdal Juga Jadi Misteri!

Isu lain yang membuat warga semakin gelisah adalah ketidakjelasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hingga hari ini, belum pernah ada sosialisasi terbuka mengenai Amdal proyek PSEL kepada warga.

“Sampai sekarang kami belum tahu, apakah Amdal itu benar-benar ada atau hanya cerita belaka. Ini yang membuat kami semakin khawatir dan tidak percaya,” pungkas Azis dengan nada getir.

Tanpa Amdal yang jelas dan transparan, bagaimana mungkin proyek sebesar PSEL bisa dilanjutkan? Siapa yang menjamin kesehatan warga jika nanti terjadi pencemaran?

Tekanan Warga Makin Kuat, Pemerintah Diminta Cari Lokasi Alternatif

Warga Tamalanrea kini bersatu padu menolak pembangunan PSEL di wilayah mereka. Mereka tidak mau diam dan terus akan menyuarakan haknya untuk hidup sehat dan aman di lingkungan sendiri. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, kompak menyuarakan penolakan.

Pemerintah kota Makassar kini berada di persimpangan jalan. Mengabaikan suara warga bisa memicu konflik sosial berkepanjangan. Sementara memindahkan lokasi lagi tentu membutuhkan biaya dan waktu. Namun warga Tamalanrea sudah bulat: mereka rela proyek ini dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman dan tidak berdempetan dengan pemukiman.

“Kami mendukung program pengolahan sampah menjadi energi. Tapi jangan korbankan kesehatan keluarga kami. Carikan lokasi yang benar-benar aman, minimal ratusan meter dari rumah warga,” tutup Desina dengan tegas.

Pemerintah harus segera bertindak bijak. Jangan sampai proyek yang seharusnya bermanfaat justru menimbulkan bencana kesehatan dan konflik sosial di kemudian hari. Warga Tamalanrea sudah bersuara, saatnya pemerintah mendengar dan bertindak!

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

Exit mobile version