Cinta News – Kabar Terkini, Penuh Inspirasi!
News  

Tak Perlu Bikin TPA, Developer Perumahan Tetap Wajib Kelola Sampah Kawasan Sesuai Regulasi

JAKARTA, Cinta-news.com – Para pengembang properti ternyata memikul tanggung jawab besar yang sering luput dari perhatian pembeli rumah. Tak sekadar membangun deretan hunian modern dan infrastruktur jalan, developer juga wajib mengelola seluruh sampah yang muncul dari kawasan perumahan mereka.

Faktanya, aturan negara sejak lama sudah mengikat para pengembang perumahan untuk menjalankan kewajiban krusial tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, regulasi tersebut ternyata tidak mewajibkan setiap pelaku usaha properti membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) secara mandiri.

Menanggapi isu lingkungan ini, Guru Besar Rekayasa Sistem Limbah Padat Institut Teknologi Bandung (ITB), Mochammad Chaerul, memberikan penjelasan komprehensif. Pakar persampahan ITB tersebut menegaskan bahwa pengembang dapat menyediakan aneka fasilitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan serta karakteristik kawasan huniannya.

Secara konkret, pengembang bisa menghadirkan beragam fasilitas pengelolaan limbah yang jauh lebih praktis ketimbang TPA raksasa. Pilihan fasilitas tersebut meliputi pembangunan bank sampah warga, tempat penampungan sementara (TPS), hingga tempat pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R).

“Di undang-undang kita sudah ada kewajiban untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah. Apa pun bentuknya, bisa bank sampah, bisa TPS 3R, dan segala macam,” ungkap Chaerul di sela-sela acara APLAS 2026 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).

Lebih jauh lagi, akademisi senior ITB ini memaparkan bahwa kewajiban membangun TPA mandiri sangat tidak realistis bagi setiap pengembang perumahan. Pasalnya, skema tersebut akan membebani developer kecil maupun menengah yang memiliki keterbatasan modal serta luas area pengembangan.

Bukan tanpa alasan, pembangunan sebuah TPA membutuhkan hamparan lahan yang sangat luas beserta zona penyangga lingkungan. Alhasil, pengelola properti jelas tidak dapat menyamakan kebutuhan lahan TPA dengan fasilitas pengelolaan sampah berskala kawasan permukiman biasa.

“Kalau TPA, butuhnya enggak bisa cuma 100 meter persegi. Kalau 100 meter persegi mending dipakai buat rumah, kan? Kalau kemudian butuhnya 1 hektar, bangun lagi klaster yang baru,” ujarnya dengan analogi bisnis yang lugas dan realistis.

Berangkat dari kalkulasi teknis tersebut, pengembang memiliki kebebasan penuh untuk memilih model fasilitas kebersihan yang paling masuk akal. Dalam praktiknya, manajemen proyek tinggal menyesuaikan desain fasilitas pengelolaan sampah dengan luas kawasan sekaligus kebutuhan harian para penghuninya.

Tak Mau Pusing? Pengelola Perumahan Ternyata Boleh Lempar Urusan Sampah ke Pihak Ketiga!

Menariknya lagi, Chaerul membocorkan bahwa aktivitas pengelolaan sampah di kawasan hunian tidak melulu harus pengembang kerjakan sendiri. Banyak pengelola perumahan sering salah kaprah karena mengira mereka wajib membentuk unit kebersihan internal yang besar dan rumit.

Sebagai jalan keluar praktis, pengelola perumahan dapat menggandeng mitra pihak ketiga maupun bekerja sama dengan dinas kebersihan terkait. Melalui kolaborasi strategis ini, mitra profesional akan menjalankan operasional pengangkutan serta pengolahan limbah harian warga secara rutin.

Kendati bebas memilih skema operasional, Chaerul menekankan satu syarat mutlak yang wajib pengembang penuhi di lapangan. Menurut pakar ITB ini, poin terpenting ialah memastikan kawasan perumahan tersebut memiliki sistem pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai bukti nyata keberhasilan konsep tersebut, ia mencontohkan langkah tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menata lingkungan ibu kota. Sejak beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta gencar mendorong penerapan kawasan mandiri yang mewajibkan permukiman mengelola sampahnya sendiri.

“Jadi Jakarta itu ada kawasan-kawasan mandiri yang sebenarnya itu permukiman, perumahan yang diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri,” jelasnya memaparkan kebijakan tata kelola perkotaan yang kini sukses menekan beban pembuangan limbah ibu kota.

Tak berhenti di situ, ia menambahkan bahwa teknis pengelolaan mandiri tersebut menawarkan fleksibilitas tinggi bagi setiap manajemen komplek hunian. Berbagai opsi kemitraan pun dapat dipilih pengelola perumahan, mulai dari menggandeng pihak swasta, bekerja sama dengan dinas pemerintah, hingga mengelola limbah secara swadaya.

“Misalnya di Kota Baru Parahyangan, terserah mereka bisa menghadirkan pihak ketiga atau memang bekerja sama dengan dinas, itu boleh saja, atau mereka sendiri boleh,” kata Chaerul merujuk bukti nyata keberhasilan pengelolaan sampah di kawasan hunian terpadu tersebut.

Rahasia Tata Kelola Bersih: Mengapa Pemda Harus Berhenti Jadi “Pemain” Sekaligus “Wasit”?

Di luar urusan teknis perumahan, Chaerul juga membongkar celah besar dalam sistem tata kelola persampahan daerah di Indonesia. Dalam kesempatan diskusi tersebut, ia menyoroti urgensi pemisahan fungsi regulator dan operator demi menciptakan sistem pengelolaan sampah yang sehat.

Menurut analisisnya, pemerintah daerah selama ini terjebak dalam peran ganda yang memicu tumpang tindih kewenangan di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah merancang peraturan hukum, tetapi di sisi lain mereka juga bertindak langsung sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah.

Padahal, pemisahan kedua fungsi strategis tersebut dinilai sangat krusial untuk memperjelas batas tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Apabila kedua peran ini terpisah secara tegas, proses pengawasan kualitas pengelolaan sampah pun berjalan jauh lebih objektif dan profesional.

“Jadi, siapa yang membuat undang-undang? Pemda. Yang melaksanakan perdanya siapa? Pemda,” ujarnya menyentil fenomena rangkap peran yang kerap menghambat optimalisasi layanan kebersihan di berbagai wilayah.

Pada akhirnya, pembagian peran yang jelas antara regulator dan operator akan melahirkan tata kelola persampahan modern yang jauh lebih akuntabel. Dengan sistem baru ini, pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah, melainkan turut melibatkan pengelola kawasan serta pihak berkepentingan lainnya.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id

Exit mobile version