Cinta-news.com – Keriuhan besar mendadak memuncak di markas pemberantasan korupsi Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marcal, secara mengejutkan melangkah mantap mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu pagi, 11 November 2026. Langkah berani Hercules ini mendadak menyita perhatian publik nasional karena keterlibatannya dalam pusaran mega skandal suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret jajaran pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Berdasarkan hasil pantauan langsung tim jurnalis di lokasi kejadian, Hercules beserta rombongannya menginjakkan kaki di pelataran utama Gedung Merah Putih tepat pada pukul 10.22 WIB.
Menariknya, mantan penguasa kawasan Tanah Abang ini tidak hadir sendirian, melainkan memboyong puluhan anggota pengawal pribadinya dengan menumpangi deretan armada mobil mewah berwarna hitam legam.
Aksi Hercules Sambangi KPK: Siap Buka-Bukaan Soal Asal-Usul Uang!
Saat berjalan menembus kerumunan awak media, Hercules secara blak-blakan menegaskan bahwa kedatangannya bermaksud menyetorkan keterangan krusial terkait kemelut sengketa tanah raksasa PT Summarecon Tbk sekaligus membeberkan peranan sejumlah oknum pejabat negara yang terciduk dalam pengusutan skandal suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Kami siap memberikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai urusan persoalan sengketa tanah Summarecon serta keterkaitan pejabat-pejabat tinggi Dirjen ATR maupun petinggi Summarecon yang sudah ditangkap,” cetus Hercules dengan nada mantap di hadapan puluhan wartawan yang memberondongnya dengan berbagai pertanyaan.
Selanjutnya, sosok ketua ormas berpengaruh ini melontarkan pernyataan mencengangkan bahwa pihak penyidik KPK sengaja memanggil dirinya untuk menguraikan secara transparan mengenai riwayat aliran uang tunai yang pernah ia kembalikan ke lembaga rasuah tersebut.
“Oleh karena itu, kedatangan kami hari ini bertujuan untuk memenuhi pemanggilan penyidik KPK guna menjelaskan terkait asal-usul sebenarnya dari uang tersebut, dari mana sumbernya dan ke mana arahnya, sehingga semuanya menjadi terang benderang,” lanjut Hercules meyakinkan para awak media.
KPK Kirim Sinyal Bahaya: 8 Petinggi Swasta dan Orang Kepercayaan Menteri Resmi Tersangka!
Seirama dengan pernyataan Hercules, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, secara terpisah memberikan konfirmasi resmi bahwa tim penyidik memang sedang memeriksa Hercules sebagai saksi kunci dalam pengusutan dugaan suap pengurusan sertifikat HGB di Kementerian ATR/BPN.
“Pihak penyidik membenarkan bahwa saksi yang bersangkutan telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses pemeriksaan mendalam bersama tim penyidik,” tegas Budi Prasetyo secara singkat saat memaparkan keterangannya.
Melengkapi pengusutan skandal korupsi bernilai fantastis ini, penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan sebanyak 8 orang tersangka kelas atas usai melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menghebohkan pada Senin, 14 September 2026. Adapun deretan nama pejabat dan pihak swasta yang kini harus memakai rompi oranye KPK tersebut meliputi:
- Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung,
- Politikus senior Partai Golkar, Fahd El Fouz,
- Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitoyo Adhi,
- Mantan Bupati Kebumen, Arif Sugianto,
- Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri,
- Sosok orang kepercayaan menteri, Muhammad Fakhry,
- Sosok orang kepercayaan menteri, Erwin,
- Sosok orang kepercayaan menteri, Rizal Pahlefi.
Terbongkar Kode Rahasia “Dua”! Kronologi Uang Pelicin Rp1,5 Miliar Demi Sertifikat Sengketa
Lebih lanjut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menguraikan bahwa akar skandal korupsi ini bermula ketika pihak pengembang mengajukan permohonan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kawasan lahan yang dikelola oleh PT Summarecon Tbk di wilayah Kabupaten Bogor.
Namun demikian, proses administrasi sertifikat tersebut menemui jalan buntu lantaran sebagian dari kawasan tanah raksasa itu ternyata masih berstatus sengketa panas dengan sejumlah ahli waris sah yang memegang dokumen resmi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Akibat dugaan tumpang tindih lahan tersebut, para pemilik tanah lama langsung melayangkan gugatan hukum resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung demi membatalkan penerbitan 9 dokumen SHGB Summarecon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat serta Kepala Kantah Kabupaten Bogor.
Menyikapi eskalasi gugatan tersebut, pihak Kantah Kabupaten Bogor segera memanggil para ahli waris untuk menggelar proses mediasi, yang kemudian berlanjut pada tindakan para ahli waris mengajukan pemblokiran resmi atas SHGB milik Summarecon sembari bersedia mencabut gugatan hukum mereka di PTUN Bandung.
Tak lama setelah pemblokiran lahan tersebut berlaku, komunikasi rahasia mulai terjalin intensif antara Yaser Alfarisi selaku perwakilan manajerial PT Summarecon Tbk dengan Erwin yang memegang posisi strategis sebagai orang kepercayaan menteri.
Dalam jaringan komunikasi terselubung tersebut, Yaser melaporkan kendala besar kepada Erwin bahwa Kepala Kantah Bogor, Sontang Coin Manurung, menolak keras membuka pemblokiran sertifikat serta memproses pemecahan HGB tersebut sebelum memperoleh instruksi langsung dari pejabat atasan.
Oleh sebab itu, Yaser bersama Rizal Pahlefi yang bertindak sebagai perantara pihak Summarecon langsung mendesak Erwin agar mau berkomunikasi secara internal dengan Sontang demi meloloskan proses pembukaan blokir lahan tersebut.
Memasuki awal Agustus 2026, lobi-lobi terselubung itu akhirnya membuahkan hasil setelah Yaser dan Rizal memperoleh bocoran informasi penting bahwa mereka harus menggelontorkan sejumlah uang pelicin demi memuluskan penerbitan sertifikat tanah yang tertahan.
Bahkan, Sontang Coin melalui perantara Erwin tanpa ragu menetapkan tarif fee khusus dengan sandi kode rahasia “dua” yang diduga merujuk pada nominal angka Rp2 miliar, walaupun manajemen Summarecon pada akhirnya hanya mampu menyanggupi pembayaran tunai sebesar Rp1,5 miliar.
Kendati menyadari adanya potensi kecurangan di mana pihak-pihak perantara lain juga bakal menuntut fee broker dalam pengurusan dokumen ini, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitoyo Adhi melalui koordinasi Yaser dan Erwin tetap nekat mendistribusikan dana segar Rp1,5 miliar tersebut kepada Erwin.
Sebagai penutup transaksi haram ini, Erwin kemudian menyetorkan sebagian dari uang suap tersebut senilai Rp200 juta secara langsung kepada Sontang Coin di sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan sebagai imbalan utama atas pembukaan blokir serta pemecahan HGB milik PT Summarecon Tbk.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
