JAKARTA, Cinta-news.com — Gejolak baru tengah melanda benteng keuangan negara ketika Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara mengejutkan mengambil tindakan tegas untuk mengocok ulang susunan birokrasi vital Indonesia.
Secara mengejutkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meresmikan pengangkatan 14 posisi strategis pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Langkah berani ini diambil guna menyegarkan roda kepemimpinan demi menghadang ketidakpastian ekonomi global yang kian mengancam.
Oleh sebab itu, deretan perombakan besar ini mencakup pengisian posisi vital pada tingkatan pejabat pimpinan tinggi pratama serta jajaran pengambil keputusan penting di Sekretariat KSSK. Formasi baru ini sengaja dibentuk demi memperkuat garda terdepan pengawalan benteng finansial republik.
Sebagai alas hukum yang mengikat, pengangkatan 14 pejabat baru ini secara resmi berlandaskan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026. Keputusan krusial ini terbit guna memperbarui sekaligus mengubah regulasi terdahulu, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026, demi penyesuaian kebutuhan organisasi yang mendesak.
Arahan tegas untuk DJP, Bea Cukai, dan Perbendaharaan
Selanjutnya, dalam prosesi peresmian yang penuh dinamika tersebut, Suahasil tidak sekadar melantik, tetapi juga menyemprotkan sejumlah instruksi tajam dan peringatan keras yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran pejabat baru.
Khusus untuk jajaran elit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suahasil memberi peringatan menohok agar para pejabat anyar tersebut cermat dalam mengendus arah angin perekonomian nasional sekaligus menyelami psikologi serta perilaku para wajib pajak.
Sebab, ia menegaskan bahwa kedalaman pemahaman terhadap dinamika lapangan tersebut tidak boleh berhenti sebagai wawasan semata, melainkan wajib ditransformasikan secara instan menjadi keputusan yang tepat dan berorientasi hasil.
“Oleh karena itu, target penerimaan sangat penting dan kita wajib membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, serta mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” tegas Suahasil saat menyampaikan arahan berbobot dalam pelantikan pejabat Kemenkeu dan KSSK di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Senin (21/9/2026).
Sementara itu, beralih ke jajaran komando Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil melayangkan instruksi tak kalah tajam agar seluruh mekanisme pengawasan pabean dieksekusi semakin tajam dan berbasis risiko.
Bahkan, ia menuntut jajaran pabean untuk tidak sekadar bertindak pasif menindak setelah pelanggaran terjadi, melainkan wajib menguasai taktik pemetaan agar sanggup membaca pola pelanggaran secara antisipatif.
Sebab menurut penilaian mendalam Suahasil, pengawasan harus dilakukan sejak awal dengan memperhatikan kegiatan ekonomi secara cermat. Langkah taktis ini amat diperlukan untuk mengurangi kegiatan ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Padahal di sisi lain, DJBC juga memiliki fungsi vital untuk mengumpulkan penerimaan negara sekaligus melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi ekspor demi memacu roda perekonomian nasional.
Selanjutnya, bagi para pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Suahasil meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipandang sebagai instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian rakyat secara nyata.
Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kas yang semakin presisi demi efisiensi tinggi.
Hasilnya, dengan eksekusi pengelolaan kas yang presisi, belanja negara dapat hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, dan tetap memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
KSSK diminta perkuat koordinasi
Kemudian, ketika menguliti peran strategis Sekretariat KSSK, Suahasil secara tegas meminta para pejabat baru agar tidak hanya menjadi pengelola forum belaka.
Sebaliknya, ia meminta sekretariat juga berperan aktif sebagai penggerak utama koordinasi antar-lembaga secara bertenaga.
Koordinasi strategis ini tentu saja mencakup pilar utama KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS.
Bahkan yang menarik, dalam beberapa rapat terakhir, koordinasi juga mulai melibatkan Danantara sebagai salah satu elemen penting dalam pengelolaan Republik Indonesia.
Maka dari itu, menurut Suahasil, koordinasi strategis lintas sektor ini harus dilakukan secara berkelanjutan tanpa henti.
Sebab, proses komprehensif tersebut mencakup pemantauan kondisi ekonomi, pembacaan risiko, penghubungan informasi antar-lembaga, penyiapan early warning, hingga memastikan setiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring yang terukur.
Atas dasar itulah, Suahasil kemudian mengingatkan para pejabat tinggi bahwa posisi strategis tersebut menuntut kemampuan berpikir strategis tingkat tinggi.
Artinya, kemampuan tersebut harus melampaui pekerjaan operasional sehari-hari yang berpotensi menyita waktu dan fokus utama.
“Berpikir strategis berarti memiliki kemampuan untuk melihat keterkaitan antar fenomena dan memahami bahwa perekonomian itu harus dikelola secara sinergi,” katanya mengunci arahan.
Daftar 14 pejabat baru Kemenkeu dan KSSK
Untuk mengetahui siapa saja figur yang kini mengisi posisi strategis tersebut, berikut daftar pejabat baru yang dilantik Suahasil:
- Herman Saheruddin — Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan
- Ayu Sukorini — Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya
- Teddy Suhartadi Permadi — Sekretaris Pengadilan Pajak
- Bismar Fahlerie — Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
- Panca Putra Jaya — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
- Evy Mulyani — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
- Agus Amiwijaya — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
- Estty Purwadiani Hidayatie — Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
- Adhang Noegroho Adhi — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku
- Galih Elham Setiawan — Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
- Agung Krisdiyanto — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
- Sekti Widihartanto — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
- Ihsan Priyawibawa — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
- Ani Natalia — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
