Cinta-news.com – Sebenarnya, eksekusi Program 3 Juta Rumah tidak bakal berhasil kalau pemerintah nekat menerapkan pendekatan yang seragam di seluruh kawasan Indonesia.
Sebab, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menilai bahwa dinamika krisis hunian di pedesaan, perkotaan, sampai wilayah pesisir memiliki karakter masalah yang amat bertolak belakang satu sama lain.
Oleh karena itu, pemerintah sengaja membagi target raksasa tersebut ke dalam tiga zona wilayah utama, yaitu masing-masing satu juta unit untuk area pedesaan, wilayah perkotaan, serta kawasan pesisir dan permukiman kumuh.
“Maka dari itu, kalau target tiga juta rumah tersebut kita bagi secara merata, hasilnya adalah satu juta untuk desa, satu juta untuk kota, serta satu juta sisanya untuk kawasan pesisir atau slum,” tegas Fahri saat menyampaikan pidato resminya dalam ajang Urban Climate Forum 2026 di Jakarta pada Rabu (16/9/2026).
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa skema pembagian ini sangat krusial karena warga di tiap kawasan memikul beban persoalan yang sama sekali tidak sejenis.
Bahkan, jika di wilayah pedesaan kendala utamanya bukan masalah ketersediaan tanah, alhasil di perkotaan warga justru tercekik oleh harga lahan yang melangit, sementara masyarakat kawasan pesisir membutuhkan perbaikan skala kawasan secara menyeluruh.
1 Juta Rumah Desa: Warga Punya Lahan, tapi Kantong Kering?
Selanjutnya, khusus untuk kawasan pedesaan, Fahri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar berfokus mendirikan bangunan rumah yang baru dari nol.
Padahal, sebagian besar warga desa sebenarnya sudah menguasai tanah milik pribadi, sehingga mereka hanya membutuhkan dukungan pembiayaan untuk merenovasi atau mengembangkan bangunan yang ada.
“Alhasil, kalau di desa itu persoalan dasarnya bukanlah kelangkaan tanah karena warga setempat sudah memiliki tanah,” ujar Fahri secara blak-blakan.
Sebab itulah, kucuran pembiayaan menjadi instrumen paling penting agar masyarakat pedesaan mampu melakukan renovasi rumah, menambah ruangan tempat tinggal, serta membenahi sarana sanitasi dan lingkungan permukiman secara mandiri.
Guna memperjelas hal tersebut, Fahri menguraikan contoh fenomena keluarga besar yang terpaksa berdesakan mendiami satu rumah yang sama.
Maka dari itu, pemerintah tidak perlu memindahkan keluarga tersebut ke lokasi baru, melainkan cukup mendanai penambahan kamar atau perluasan bangunan di atas tanah yang sudah mereka miliki.
Bahkan, pendekatan perbaikan rumah swadaya ini kini resmi menjadi bagian terpadu dari strategi perumahan yang dijalankan oleh pemerintah.
Di samping itu, Badan Pusat Statistik (BPS) terus memasok data backlog kepemilikan serta tingkat kelayakhunian guna mengarahkan sasaran intervensi Program 3 Juta Rumah, termasuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Akhirnya, Kementerian PKP kini makin mempercepat pelaksanaan BSPS atau program Bedah Rumah sebagai langkah nyata menciptakan hunian yang layak sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
1 Juta Rumah Kota: Kena Mental Beli Tanah, Warga Terusir ke Pinggiran!
Sementara itu, cerita justru berbalik seratus delapan puluh derajat saat kita menengok benang kusut perumahan di kawasan perkotaan.
Akibatnya, Fahri menilai bahwa tantangan paling berat di wilayah kota adalah masalah harga tanah yang semakin tidak masuk akal.
Bahkan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) makin kesulitan mendapatkan lahan di wilayah perkotaan karena lonjakan harga tanah yang sangat tinggi.
“Akibatnya, orang kota itu tidak bakal sanggup membeli tanah, hingga alhasil mereka terusir ke kawasan pinggiran,” tutur Fahri prihatin.
Sebab situasi tersebut, masyarakat terpaksa tinggal di tempat yang amat jauh dari pusat lokasi pekerjaan harian mereka.
Alhasil, warga yang bekerja di pusat kota tetapi menetap di daerah pinggiran harus menjalani rute perjalanan panjang setiap hari, yaitu masuk ke kota pada pagi hari dan kembali ke pinggiran pada sore hari.
Dampaknya, pola mobilitas harian ini secara langsung memicu pembengkakan pengeluaran biaya hidup serta modal transportasi masyarakat.
“Sebab warga tinggal di luar kota, pagi masuk kota dan sore keluar kota, pada akhirnya pemerintah juga yang harus mensubsidi ongkos perjalanan mereka,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Fahri mendorong pemerintah agar segera memanfaatkan lahan yang tersedia di pusat kota untuk pembangunan hunian, terutama melalui pengembangan hunian vertikal.
Bahkan, pendekatan hemat lahan ini telah menjadi bagian penting dari arah pengembangan Program 3 Juta Rumah secara nasional.
Maka dari itu, pada Maret 2026, Kementerian PKP resmi mencanangkan pembangunan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah kota besar.
Melalui konsep ini, pemerintah mengarahkan agar masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas harian, sekaligus menghemat waktu perjalanan dan pengeluaran biaya transportasi.
1 Juta Rumah Pesisir & Kumuh: BUKAN Cuma Cat Ulang, Kawasannya Wajib Dirombak Total!
Di sisi lain, pembangunan satu juta rumah di kawasan pesisir dan permukiman kumuh membutuhkan pendekatan penanganan yang jauh berbeda lagi.
Sebab, Fahri menegaskan bahwa persoalan kompleks di kawasan tersebut tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya membangun atau merenovasi satu unit rumah saja.
Maka dari itu, penanganan wilayah ini harus mencakup perbaikan lingkungan tempat tinggal secara keseluruhan, mulai dari infrastruktur sanitasi, ketersediaan fasilitas publik, kondisi fisik bangunan, hingga peningkatan kualitas kawasan.
“Jadi, penanganan ini bukan hanya fokus pada bangunan rumahnya saja, melainkan lingkungan kotanya juga harus kita buat layak huni,” kata Fahri menegaskan.
Bahkan, Fahri mengaitkan strategi menyeluruh ini dengan konsep besar Indonesia ASRI, yaitu mewujudkan kawasan permukiman yang aman, sehat, resik, dan indah.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri wajah kota yang kumuh, mengatasi sanitasi yang buruk, serta membenahi lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat secara mendasar.
Di samping itu, BPS juga menekankan krusialnya pemetaan rumah tidak layak huni serta data backlog yang akurat demi menentukan wilayah target dan kelompok penerima manfaat secara tepat.
Alhasil, dalam mendesain program perbaikan rumah di kawasan perbatasan, BPS bersama Kementerian PKP kini memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan kebutuhan intervensi.
Beda Wilayah Beda Solusi: Solusi Tepat Sasaran bagi Perumahan Rakyat
Pada akhirnya, melihat pembagian wilayah tersebut, Fahri menilai target Program 3 Juta Rumah tidak boleh sekadar dihitung berdasarkan angka target unit yang selesai dibangun.
Sebab, setiap wilayah menuntut formulasi strategi yang berbeda; di desa, pemerintah harus memperkuat skema pembiayaan agar warga dapat merenovasi rumah dan memperkuat lingkungan di atas tanah pribadi mereka.
Sementara di kota, pemerintah harus menyelesaikan kebuntuan keterbatasan lahan melalui pembangunan hunian vertikal dan pemanfaatan tanah milik negara.
Sedangkan untuk kawasan pesisir dan permukiman kumuh, pemerintah wajib melancarkan intervensi komprehensif dengan memperbaiki kualitas seluruh kawasan tempat tinggal warga.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
