Cinta-news.com – Selasa (15/9/2026), ribuan murid dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas yang beraliansi dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) mendadak memadati jalanan demi melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) sembari menuntut layanan pendidikan gratis di bumi Papua.
Saat melangsungkan aksi tersebut, para massa mengonsentrasikan pergerakan mereka di kawasan Perumnas 3 Waena, Distrik Heram untuk wilayah Kota Jayapura, sedangkan aparat kepolisian justru membubarkan barisan siswa di Sentani serta mengamankan sebanyak 78 anak sekolah ke Polsek Sentani Kota.
Sementara itu di Nabire, rombongan pelajar nekat menggelar aksi long march dari kawasan Karang Tumatitis demi menerobos menuju Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, lalu pada saat yang bersamaan para murid di Wamena langsung mengepung gedung DPR Papua Pegunungan.
Sambil berjalan menyusuri rute aksi, anak-anak sekolah tersebut membentangkan deretan spanduk mencolok serta poster bernada protes keras yang mencerca kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
Secara tegas, mereka menolak mentah-mentah realisasi program MBG sekaligus mendesak otoritas negara agar segera membebaskan seluruh biaya sekolah bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang bermukim di Tanah Papua.
Sebab, kelompok pelajar ini meyakini betul bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang wajib masyarakat akses secara adil tanpa terhalang tembok biaya.
Soroti Kasus Keracunan MBG
Sebagai sosok yang memimpin barisan, Koordinator Lapangan SPWP Leo Mulikma mengutarakan bahwa gelombang protes ini murni meletus lantaran para siswa sangat memprihatinkan maraknya insiden keracunan massal yang menimpa anak sekolah saat menyantap menu MBG di pelbagai daerah.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar memindahkan alokasi dana MBG demi menyokong program sekolah gratis dan kucuran beasiswa bagi para pelajar.
“Bahkan kami menganggap gerakan ini sebagai bentuk kemanusiaan, sebab banyak sekali teman-teman kami di tanah air yang mendadak keracunan makanan MBG. Alih-alih membagikan makanan gratis, pemerintah mestinya mengalihkan anggaran itu untuk membiayai sekolah secara gratis,” cetus Leo saat menjawab pertanyaan wartawan di Kota Jayapura, Selasa siang.
Malahan, menurut pemantauannya, bencana keracunan yang terhubung dengan sajian makanan dari program MBG tersebut ternyata sudah merembet dan memakan korban di kawasan Papua.
“Akibatnya, kita semua menyaksikan bahwa dampak buruk MBG ini sudah terlampau besar lantaran menumbalkan ribuan siswa yang menderita keracunan. Lagipula, anak-anak di Papua pun sudah ikut menjadi korban, sehingga kami wajib bersuara keras hari ini,” tegasnya lantang.
Maka dari itu, Leo mendesak para pejabat di pemerintah pusat agar sudi mempertimbangkan ulang penggunaan alokasi anggaran MBG supaya dapat langsung menyasar pemenuhan kebutuhan dasar sekolah.
Pasalnya, realita pendidikan di pelosok Papua sampai saat ini masih menghadapi kendala besar, mulai dari langkanya sosok guru yang berkualitas, banyaknya bangunan sekolah yang rusak, hingga minimnya fasilitas penunjang belajar.
“Pada dasarnya, kami selaku murid masih bisa membawa bekal makan dari rumah yang disiapkan oleh orang tua. Sebaliknya, hal paling mendesak yang kami butuhkan saat ini adalah sekolah gratis dari negara,” ungkapnya.
Pelajar yang menimba ilmu di SMA Negeri 7 Jayapura ini menaruh harapan besar agar pemerintah mau menggeser dana MBG demi membenahi kualitas pendidikan, khususnya di kawasan pedalaman Papua yang selama ini terabaikan.
“Seandainya anggaran itu dialihkan, kami tentu bisa menikmati kehadiran guru-guru yang hebat, membenahi sekolah yang rusak, serta memakai fasilitas belajar yang lengkap. Makanya, kami meminta pemerintah segera menghapus MBG dan menggantinya dengan pendidikan gratis,” pintanya penuh harap.
Minta Pemerintah Prioritaskan Pendidikan
Tak berbeda jauh dari Leo, Sekretaris SPWP Wilayah Wamena Sehan Kabak turut menyuarakan keprihatinan serupa mengenai sengkarut dunia pendidikan di Tanah Papua yang tak kunjung menemui titik terang.
Sebab, anak-anak Papua terus menghadapi himpitan masalah klasik, seperti minimnya sarana dan prasarana belajar, krisis tenaga pengajar, hingga belum meratanya akses pendidikan di wilayah pedalaman.
“Melalui panggung demonstrasi ini, kami mendesak otoritas negara supaya menaruh prioritas tertinggi pada pemenuhan hak belajar serta memproduksi kebijakan yang benar-benar menjawab jeritan masyarakat,” ujar Sehan saat memberikan pernyataan sikap.
Dalam maklumat resminya, barisan siswa ini menyuarakan penolakan tegas atas keberlanjutan MBG sembari mempertanyakan relevansi program bagi-bagi makanan tersebut saat persoalan mendasar di bidang sekolah masih terbengkalai.
“Selain menyuarakan penolakan MBG, kami juga menegaskan tuntutan agar negara segera menggratiskan biaya sekolah di seluruh pelosok Indonesia, terutama di bumi Papua,” tegas Sehan dengan berani.
Bahkan, tuntutan tersebut mencakup pemerataan akses pendidikan secara menyeluruh, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Di samping itu, massa aksi menyoroti gelontoran dana jumbo yang disedot oleh MBG, sehingga mereka mendesak evaluasi total agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia.
“Oleh sebab itu, kami menuntut pejabat pemerintah segera mengevaluasi total kebijakan tersebut dan memastikan bahwa penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi gelombang penolakan dari para pelajar tersebut, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Mrsel Asyerem, menyatakan bahwa pihak institusinya sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak sekolah.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa MBG merupakan mandat langsung dari pemerintah pusat di Jakarta, sehingga jajarannya akan tetap menjalankan program bagi makanan tersebut meski mendapat penolakan keras di lapangan.
“Kami menyuarakan fakta bahwa selaku Korwil BGN Nabire, jajaran kami sama sekali tidak berwenang mengetok keputusan mengenai keberlanjutan program ini. Sebab, seluruh garis kebijakan berada penuh di tangan pemerintah pusat, sedangkan kami di daerah sekadar melaksanakan tugas dan tidak bisa melahirkan aturan sendiri,” terangnya saat memberikan konfirmasi.
Selain menjelaskan keterbatasan wewenangnya, ia membeberkan bahwa wilayah Nabire memegang data sekitar 27.000 jiwa sasaran penerima manfaat MBG yang mencakup anak PAUD/TK, ibu hamil, hingga para pelajar.
“Saat ini di Nabire, khusus untuk pelajar dan guru ada 27.000 penerima yang merespons positif program MBG ini, bahkan makanan tersebut membuat mereka makin rajin bersekolah. Walau begitu, kami tidak menutup mata bahwa sebagian masyarakat belum menerima program ini lantaran memendam kekhawatiran dari pihak orang tua maupun siswa itu sendiri,” pungkasnya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
