JAKARTA, Cinta-news.com – Publik masih terus menyoroti hebohnya Bupati Malang, HM Sanusi, yang dengan tegas melantik putra kandungnya sendiri sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. Perlu diketahui, HM Sanusi merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Wah, panas nih!
PDIP Langsung Angkat Bicara: Jaga Keadilan!
Menanggapi kejadian yang ramai diperbincangkan ini, PDIP dengan lantang menegaskan bahwa semua pihak wajib menjaga prinsip keadilan dan meritokrasi dalam setiap pengisian jabatan publik. Apalagi, isu nepotisme sekarang sedang mencuat ke permukaan.
Hasto Kristiyanto: “Kurang Elok, Bu!”
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dengan tegas mengingatkan bahwa meskipun pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga, hal itu sama sekali tidak boleh menjadi pembenaran atas praktik yang tidak adil. “Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga, tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDIP Perjuangan,” ujar Hasto dengan nada tegas di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Selain itu, Hasto juga menilai langkah tersebut secara etika terasa sangat kurang tepat. “Kalau orang Jawa itu bilang ‘kurang elok’ ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” sambungnya sambil menggeleng. Duh, pedas banget!
Menyimpang dari Meritokrasi? PDIP Suruh Fraksi Turun Gunung!
Lebih lanjut, Hasto langsung memerintahkan Fraksi PDIP untuk mengkritisi kebijakan kontroversial tersebut. Tujuannya jelas, agar kebijakan itu tidak semakin menyimpang dari prinsip meritokrasi yang sudah seharusnya dijunjung tinggi. “Fraksi PDIP Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” tegas Hasto dengan lantang.
Deddy Sitorus: Periksa Saja oleh yang Berwenang!
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, juga ikut buka suara. Ia menegaskan bahwa setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama, selama mereka memenuhi semua aturan yang berlaku. “Kalau semuanya sudah sesuai norma dan aturan, tidak adil menghalangi hak seseorang yang sudah didapat sesuai mekanisme yang ada. Jadi silakan saja diperiksa oleh yang berwenang seperti BKN atau Kemenpan RB,” ujarnya santai namun tetap serius.
Meski begitu, Deddy dengan keras mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh diperoleh melalui praktik-praktik menyimpang. “Yang tidak boleh itu apabila jabatan itu didapatkan karena hubungan kekerabatan, perkoncoan, dan memanfaatkan kekuasaan dengan cara yang bertentangan dengan aturan serta mekanisme yang ada,” kata Deddy. Ia lalu menambahkan, “Memang secara etik akan sulit untuk mengelak dari tudingan nepotisme, untuk itu mungkin perlu dipertanggungjawabkan dan diaudit secara benar.” Nah, ini baru respons berani!
Si Anak Siap Buktikan Kinerja, Bukan Cuma Omong Kosong!
Di sisi lain, Ahmad Dzulfikar Nurrahman—yang tak lain adalah putra Bupati Malang HM Sanusi—dengan percaya diri menegaskan bahwa ia siap menjawab semua keraguan publik melalui kerja nyata, bukan sekadar janji manis. “Tentu saya memahami kalau publik mempertanyakan kualitas pejabat publik selaku pelayan masyarakat. Saya tidak bisa memberikan tanggapan apa pun, kecuali dengan kinerja,” ujarnya penuh keyakinan.
Kalau melihat rekam jejak akademik dan kariernya, Dzulfikar ternyata punya kapasitas yang mumpuni banget di bidang lingkungan hidup. Ia tercatat sebagai lulusan doktoral (S3) Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya (UB) dengan predikat cumlaude—lulus dengan pujian, lho! Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi. Dzulfikar pun memastikan bahwa seluruh proses pengangkatannya sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Data dan history prosesnya silakan dilihat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang,” tegas Dzulfikar.
Bukan Karier Instan! Dzulfikar Sudah Merangkak dari Bawah
Yang menarik, karier Dzulfikar sebagai aparatur sipil negara (ASN) ternyata sudah dimulai jauh sebelum ayahnya, HM Sanusi, menjabat sebagai Bupati Malang. Ia dengan sabar meniti karier dari posisi paling bawah. Beberapa jabatan yang pernah ia emban antara lain: Pengawas Tata Bangunan dan Infrastruktur, Kepala Seksi Penanganan Limbah Domestik, serta Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Bahkan, Dzulfikar juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, bukan tiba-tiba nyelonong, ya!
Seleksi Terbuka dan Profesional, BKN Ikut Ngawas!
Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, dengan bersemangat memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional dan terbuka untuk umum. “Jadi bukan berdasarkan penunjukan, main mata, atau sebagainya,” ungkap Nurman dengan tegas. Ia bahkan menambahkan bahwa tidak ada celah sedikit pun untuk praktik nepotisme dalam proses seleksi tersebut. “Selain itu, semua tahapan dan hasil seleksi tersebut langsung kami laporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara real-time,” tuturnya.
Menurut Nurman, Dzulfikar memang unggul dibanding kandidat lain dalam berbagai tahapan seleksi. “Misalnya pada saat pemaparan, penguji meminta ia memaparkan dalam bahasa Inggris. Kemudian prestasi serta riwayat akademiknya di bidang lingkungan hidup, Pak Dzulfikar memang mumpuni di bidang itu,” ujar Nurman memaparkan fakta.
Meski demikian, Nurman dengan hormat meminta publik agar tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif. “Sebab kami pastikan pelaksanaannya dilakukan secara profesional. Tidak ada celah untuk melakukan nepotisme dalam setiap tahapan seleksi tersebut,” pungkas Nurman dengan penuh keyakinan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
