LA PAZ, Cinta-news.com – Suasana mencekam menyelimuti Bolivia! Presiden Rodrigo Paz resmi mengumumkan status keadaan darurat nasional pada Sabtu (20/6/2026) dan langsung memerintahkan pengerahan tentara lengkap dengan buldoser berat untuk meratakan seluruh penghalang jalan yang sudah berbulan-bulan mengganggu aktivitas warga. Langkah tegas ini diambil sebagai respons terhadap gelombang protes anti-pemerintah yang kian memanas dan mengancam stabilitas negara.
Lebih dari enam minggu lamanya, berbagai elemen masyarakat mulai dari serikat pekerja, kelompok masyarakat adat, hingga para petani koka terus berbaris dan memblokade sejumlah ruas jalan vital di seluruh penjuru negeri. Mereka menggunakan tumpukan puing-puing, kayu gelondongan besar, dan reruntuhan bangunan sebagai senjata untuk menghentikan laju transportasi dan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Protes masif ini menjadi bentuk penolakan keras mereka terhadap kebijakan pemerintah konservatif yang dinilai semakin merugikan rakyat kecil.
Akibat blokade yang meluas tersebut, kota-kota besar di Bolivia kini dilanda krisis akut. Pasokan bahan bakar mulai menipis, distribusi makanan terganggu, dan stok obat-obatan di rumah sakit nyaris habis. Kondisi ini tentu membuat penderitaan rakyat semakin tak tertahankan. Bahkan, para ekonom memperkirakan bahwa perekonomian Bolivia telah kehilangan miliaran dolar AS akibat kekacauan yang berkepanjangan ini. Jika terus dibiarkan, protes ini diprediksi akan menggulingkan pemerintahan non-sosialis pertama yang berkuasa di Bolivia dalam dua dekade terakhir.
ANCAMAN SENGIT PRESIDEN BOLIVIA
Dikutip dari laporan AFP pada Minggu (21/6/2026), Presiden Rodrigo Paz tampil dalam pidato televisi dini hari untuk memberikan peringatan keras kepada seluruh demonstran. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa mereka akan berhadapan dengan kekuatan hukum penuh jika tetap melanjutkan aksi anarkis. Pemerintah pun berkomitmen untuk mengakhiri krisis ini dengan segala cara yang diperlukan.
Tanpa menunggu lama, ia mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat selama 90 hari yang secara resmi membatasi hak untuk berdemonstrasi dan memberi wewenang penuh kepada militer untuk turun tangan mengamankan situasi dalam negeri. Hanya beberapa jam setelah pidato tersebut, wartawan AFP di kota El Alto langsung menyaksikan konvoi pasukan tentara dan polisi bersenjata lengkap bergerak cepat, sementara buldoser mulai membersihkan puing-puing penghalang jalan dengan sigap.
Momen dramatis terjadi ketika beberapa warga justru menyambut kedatangan aparat dengan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Seorang pria bahkan dengan sukarela memberikan sekantong roti kepada seorang petugas polisi yang duduk di belakang truk pikap, menandakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah kelelahan dan sangat mendukung upaya pemulihan ketertiban.
“Saya benar-benar sangat senang,” ujar Carla Butron, seorang pemilik toko berusia 39 tahun dengan mata berbinar. “Segalanya terasa begitu sulit di El Alto selama lebih dari 50 hari terakhir. Kami kehilangan pekerjaan, kebebasan bergerak pun hilang,” keluhnya. Di La Paz yang letaknya berdekatan, situasi juga semakin tegang karena polisi militer dan personel angkatan laut kini menjaga ketat istana presiden, sementara unit taktis polisi berjaga di alun-alun utama.
Melalui unggahan di media sosial, Presiden Paz menegaskan bahwa rakyat Bolivia tidak bisa terus-menerus menjadi sandera akibat ulah segelintir kelompok yang melakukan blokade. “Mereka menghalangi warga untuk bekerja, belajar, mendapatkan perawatan medis, dan membawa makanan ke rumah masing-masing,” tulisnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penetapan keadaan darurat ini bukan bertujuan untuk menghilangkan keadaan normal, melainkan untuk segera memulihkannya kembali. “Kami ingin seluruh aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti sedia kala,” tambahnya.
TUNTUTAN KERAS PARA PENGUNJUK RASA
Di balik aksi blokade yang melumpuhkan, para pengunjuk rasa memiliki tuntutan yang sangat jelas dan tegas. Mereka mendesak Presiden Paz untuk membatalkan seluruh reformasi ekonomi liberal yang dianggap akan memperburuk nasib rakyat miskin. Lebih ekstrem lagi, mereka menuntut Paz untuk segera mundur dari kursi kepresidenan, meskipun ia baru terpilih kurang dari satu tahun lalu.
Namun, Presiden Paz yang berusia 58 tahun ini tetap menunjukkan sikap terbuka untuk berdialog. Ia bahkan telah menyetujui sejumlah kesepakatan dengan salah satu serikat pekerja utama untuk mencoba mengakhiri kekacauan ini. Sebagai imbalan atas komitmen pemerintah untuk tidak memprivatisasi perusahaan negara dan melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, serikat pekerja Buruh Pusat Bolivia setuju untuk menghentikan protes mereka.
Meski demikian, sejumlah kelompok masyarakat adat tetap bersikukuh dan berjanji akan terus berjuang sampai tuntutan mereka dipenuhi. Hingga kini, lebih dari 40 penghalang jalan utama masih tetap berdiri kokoh dan belum mau dibersihkan. “Kami ingin dia pergi. Kami tidak ingin dia menjadi orang yang memerintah,” ujar Lidia Callisaya, seorang pemimpin Aymara berusia 42 tahun dengan penuh semangat.
Di tengah ketegangan yang memuncak, Presiden Paz menuduh bahwa “teroris narkoba” berada di balik kerusuhan ini. Tuduhan ini tentu semakin memperuncing situasi dan menambah kebencian di antara kelompok pendukung oposisi. Di sisi lain, mantan Presiden Evo Morales, tokoh sayap kiri yang berapi-api dan mantan petani koka yang menjabat dari tahun 2006 hingga 2019, kini menjadi sorotan utama.
Saat ini Morales masih dalam pelarian dan bersembunyi dari kejaran aparat karena menghadapi tuduhan serius dugaan perdagangan anak di bawah umur. Tuduhan tersebut telah dibantah keras oleh pihaknya, namun basis kekuatan utamanya di wilayah Chapare, Bolivia tengah, terus menjadi titik konflik yang berpotensi meledak kapan saja. Ribuan pendukung masyarakat adat dengan setia melindunginya dan sejauh ini berhasil mencegah polisi untuk menangkap mantan pemimpin karismatik tersebut.
Pada Sabtu kemarin, Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Oviedo juga menolak untuk mengesampingkan kemungkinan dilakukannya operasi penangkapan terhadap Morales. “Pasukan keamanan akan melaksanakan operasi apa pun yang diperlukan pada waktu yang tepat,” tegasnya dengan nada penuh makna dan ancaman.
Baru-baru ini, Morales menyatakan bahwa rakyat Bolivia sedang memberontak melawan pemerintahan konservatif yang dianggapnya benar-benar tunduk kepada Amerika Serikat. Pernyataan ini jelas menggambarkan bahwa konflik ini bukan hanya soal kebijakan domestik, tetapi juga berkaitan dengan geopolitik dan pengaruh asing yang selama ini menjadi momok bagi kelompok sayap kiri di Amerika Latin.
Dengan segala dinamika yang terjadi, rakyat Bolivia kini berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan masa depan bangsa. Apakah pemerintah berhasil memulihkan stabilitas, ataukah justru akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
