BEKASI, Cinta-news.com – Kabar segar mengenai nasib tenaga non-ASN akhirnya mencuat ke permukaan dan langsung menyita perhatian publik. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kini tengah menantikan terbitnya petunjuk teknis (juknis) sekaligus surat keputusan (SK) resmi. Dokumen krusial tersebut nantinya mengatur skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa Pemkot Bekasi menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan seluruh kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan status kepegawaian tersebut. Meskipun begitu, pemerintah daerah tetap menahan langkah eksekusi karena mereka masih menunggu regulasi teknis yang jelas sebagai pedoman pelaksanaannya.
Menariknya, orang nomor satu di Kota Patriot itu melontarkan pernyataan lugas ketika awak media mewawancarainya di Stadion Patriot Candrabhaga, Kamis (12/11/2026). “Ya tentu kita menunggu juknisnya ya, menunggu SK-nya. Yang paling utama adalah Kota Bekasi tentu siaplah ya, sami’na wa atha’na apa yang kemudian menjadi keputusan pusat, dan kita tinggal melakukan pengamalannya ya,” ujar Tri.
Wajib Buktikan Kinerja hingga Menanti Kejelasan Anggaran
Di samping itu, Tri menaruh harapan besar agar momentum kenaikan status kepegawaian ini mampu memicu lonjakan kinerja seluruh pegawai. Artinya, para pegawai wajib membuktikan dedikasi nyata melalui etos kerja harian yang lebih produktif di masing-masing unit kerja.
Dengan begitu, kebijakan alih status ini tidak hanya menghadirkan kepastian karier bagi pegawai pemerintah daerah. Lebih dari itu, langkah strategis tersebut juga akan mendorong peningkatan mutu pelayanan publik sehingga warga Bekasi bisa merasakan manfaat langsung dari kinerja birokrasi.
Sejalan dengan visi tersebut, Tri menekankan bahwa kenaikan status harus berbanding lurus dengan kualitas pengabdian warga. “Karena memang bagaimanapun juga tentu harapannya dengan adanya peningkatan status, tentu ada peningkatan kinerja yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan dan kepuasan bagi warga masyarakat dalam rangka proses pelayanan publik,” ucapnya.
Sementara itu, persoalan krusial menyangkut kebutuhan dana untuk membiayai pengangkatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menanggapi isu anggaran ini, Tri menjelaskan bahwa Pemkot Bekasi memilih menunggu rincian ketentuan pembiayaan yang akan tercantum di dalam juknis nanti.
Oleh karena itu, pemerintah daerah enggan terburu-buru mengambil langkah fiskal sebelum membaca aturan mengenai skema pendanaan pengangkatan pegawai tersebut. “Kalau masalah pendanaan anggaran nanti kita lihat di juknisnya seperti apa,” tutur dia menutup penjelasannya soal kesiapan anggaran.
Bukan Otomatis, Ini Syarat Ketat dalam Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2026
Sebagai informasi penting yang wajib Anda simak, pemerintah pusat sedang membuka peluang bagi PPPK paruh waktu untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini tentu membawa angin segar bagi ribuan pegawai yang mengabdi di berbagai instansi.
Secara resmi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merumuskan ketentuan tersebut dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Kehadiran regulasi ini sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme jenjang karier pegawai paruh waktu.
Namun demikian, jangan senang dulu karena pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berjalan melalui seleksi ketat. Dalam aturan tersebut, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi kinerja pegawai turut dipertimbangkan oleh instansi.
Tak hanya bergantung pada rapor kinerja, pimpinan instansi juga wajib menyesuaikan setiap pengusulan status baru ini dengan kebutuhan formasi yang tersedia. Artinya, instansi pemerintah tempat pegawai tersebut bekerja harus membutuhkan posisi jabatan itu secara riil.
Dengan demikian, peralihan status dari paruh waktu menuju penuh waktu tidak berlangsung secara otomatis. Sebaliknya, setiap calon penerima manfaat wajib melewati proses pengusulan serta tahapan penetapan administratif yang ketat sesuai ketentuan berlaku.
Alur Lengkap Pengusulan dari Instansi hingga Penetapan BKN
Adapun mekanismenya mengawali tahap pertama ketika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi mengusulkan rincian kebutuhan PPPK kepada Menteri PANRB. Pada fase awal ini, PPK memegang kendali untuk memetakan mendesaknya kebutuhan tenaga penuh waktu di wilayahnya.
Selanjutnya, Menteri PANRB akan mengkaji berkas pengajuan tersebut sebelum menetapkan rincian formasi kebutuhan untuk masing-masing instansi pemerintah. Keputusan penetapan ini menjadi lampu hijau pertama yang menentukan kelanjutan proses perubahan status kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah.
Setelah rincian kebutuhan formasi ditetapkan oleh kementerian, PPK segera mengambil langkah lanjutan dengan mengusulkan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tahap ini menuntut kelengkapan data kepegawaian yang akurat.
Pada giliran berikutnya, Kepala BKN akan menerbitkan dokumen pertimbangan teknis atas perubahan status kepegawaian tersebut. Baru setelah mengantongi pertimbangan teknis itu, PPK dapat menetapkan pengangkatan resmi yang mematuhi koridor peraturan perundang-undangan nasional.
Sebagai catatan tambahan, proses birokrasi lintas sektor ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga karena sebaran PPPK paruh waktu menjangkau berbagai instansi pemerintah. Cakupan tersebut meliputi instansi di tingkat pusat hingga satuan kerja perangkat daerah di Indonesia.
Pada akhirnya, realisasi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu bergantung pada tiga faktor penentu. Ketiga aspek krusial tersebut mencakup kebutuhan riil pegawai, hasil evaluasi kinerja individu, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi pemerintah.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
