Cinta-news.com – Media asal Inggris, The Guardian, baru saja merilis laporan khusus tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka menyoroti ide pemerintah Indonesia membangun ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan. Laporan ini juga mengangkat fakta tentang gedung-gedung pemerintahan yang memakan anggaran sangat besar. Sebagai contoh, Istana Negara memiliki desain arsitektur menyerupai elang bersayap. Intinya, media ini mempertanyakan pembangunan kota masif yang tampaknya belum beroperasi secara optimal.
The Guardian kemudian melukiskan suasana sepi di lokasi IKN. Jalan-jalan raya di antara gedung-gedung futuristik tampak kosong melompong. Hanya beberapa tukang kebun dan wisatawan penasaran yang terlihat berkeliaran. Lebih mengejutkan, laporan tersebut mengungkap kekhawatiran banyak pihak bahwa ibu kota baru ini berpotensi menjadi kota hantu. Kekhawatiran ini muncul tepat tiga tahun setelah mantan Presiden Jokowi meresmikan proyek tersebut.
Media itu juga mengungkap perubahan drastis dalam pola pendanaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, anggaran negara untuk proyek IKN anjlok lebih dari setengahnya. Anggaran 2024 yang semula 2 miliar poundsterling menyusut menjadi 700 juta poundsterling pada 2025. Untuk tahun depan, pemerintah hanya mengalokasikan 300 juta poundsterling. Investasi swasta juga ikut merosot lebih dari 1 miliar poundsterling dari target.
The Guardian turut menyoroti sikap Presiden Prabowski. Mereka mencatat bahwa Prabowo belum sekalipun mengunjungi IKN sejak dilantik. Media ini juga mengklaim adanya keputusan kontroversial yang menurunkan status IKN menjadi “ibu kota politik” pada Mei lalu. Pemerintah baru mengumumkan keputusan ini kepada publik pada bulan September.
Kondisi ini semakin rumit dengan mundurnya pimpinan Otorita IKN pada 2024. Saat ini, hanya sekitar 2.000 ASN dan 8.000 pekerja konstruksi yang menempati Nusantara. Jumlah ini masih sangat jauh dari target 1,2 juta penduduk pada 2030. Kekhawatiran IKN menjadi kota hantu pun kian menguat.
The Guardian mengutip pernyataan Herdiansyah Hamzah, pakar hukum Universitas Mulawarman. Pakar ini menyebut proyek IKN sudah layak menyandang status “kota hantu”. Istilah “ibu kota politik” juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan Indonesia. Menurut analisisnya, Prabowo tidak menjadikan IKN sebagai prioritas. Secara politis, proyek ini ibarat “hidup segan, mati tak mau”.
Laporan tersebut juga mengangkat berbagai dampak lingkungan dan sosial. Masalah seperti banjir, keterpinggiran masyarakat adat, polusi, dan kerusakan ekologis mendapat sorotan khusus. Sementara para pejabat terus membela komitmen pemerintah, banyak pengamat melihat fokus Prabowo sudah beralih. Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 335 triliun dianggap menyedot perhatian dan anggaran.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Otorita IKN justru menyampaikan narasi berbeda. Mereka menegaskan bahwa pembangunan IKN justru memasuki fase percepatan. Pemerintah mendukung fase ini dengan menerbitkan Perpres No 79 Tahun 2025 sebagai payung hukum baru. Otorita menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 dan mengklaim segala persiapan berjalan cepat.
Sebagai bukti komitmen, pemerintah akan memindahkan massal ASN pada November 2025. Mereka menargetkan minimal 4.100 ASN akan berpindah lokasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, “Kami sudah tidak sendiri lagi. Di belakang Perpres tersebut adalah visi Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN.”
Mereka akan merekrut dari 16 Kementerian/Lembaga pendukung IKN. Beberapa instansi yang terlibat antara lain Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian PU, dan Kementerian Kesehatan. Bank Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut. Ke-16 K/L ini telah menyelesaikan surat penugasan untuk ASN mereka.
Untuk mendukung proses ini, Otorita menyediakan hunian dan perkantoran sementara. Fasilitas ini akan menampung ASN di Penajam Paser Utara sebelum mereka menempati Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Pemerintah juga memajukan jadwal penyelesaian infrastruktur fisik dari 2030 menjadi 2028. Fokus utama mereka adalah menyiapkan prasarana untuk Tiga Pilar Kekuasaan.
Untuk kebutuhan eksekutif, pembangunan Istana Wapres mengalami percepatan. Progress pembangunan telah mencapai 76 persen dan ditargetkan tuntas akhir 2025. Sementara kompleks Yudikatif dan Legislatif sedang menjalani proses lelang. Pemerintah merencanakan penandatanganan kontrak pada November 2025. Melalui berbagai langkah ini, OIKN berupaya membuktikan IKN sedang mengalami akselerasi, bukan menuju kota hantu.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
