Cinta-news.com – Masyarakat Indonesia mendadak dibuat gempar oleh sebuah wacana segar yang terlontar dari gedung wakil rakyat. Pasalnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah secara terang-terangan menyarankan agar pemerintah mulai serius menimbang skema wajib militer terbatas. Langkah berani ini beliau gaungkan sebagai strategi krusial untuk memperkokoh tembok pertahanan semesta tanah air kita agar tidak mudah digoyahkan oleh kekuatan pihak luar.
Lebih lanjut, Said menyampaikan pandangannya bahwa kita sama sekali tidak boleh pasrah dan menumpahkan seluruh beban keselamatan bangsa hanya pada pundak Tentara Nasional Indonesia sebagai garda utama. Oleh sebab itu, negara sejatinya sangat membutuhkan kehadiran barisan warga sipil yang terlatih dengan baik agar sanggup menyokong kekuatan militer ketika bahaya besar mendadak datang mengancam kedaulatan negara.
Selain itu, beliau juga menekankan bahwasanya amanat konsep pertahanan semesta yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya masih amat sakti dan relevan untuk kita gunakan saat ini. Namun demikian, kita tentu wajib memoles ulang cara kerjanya supaya benar-benar ampuh dalam meredam variasi ancaman modern yang dari hari ke hari kian beragam dan sulit diprediksi.
Kemudian, Said turut menyodorkan strategi mendesak berupa perluasan wadah Komponen Cadangan sebagai langkah nyata merangkul masyarakat luas. Malahan, peningkatan peran wadah ini diyakini sanggup mendongkrak partisipasi aktif warga secara langsung dalam membentengi kedaulatan serta keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.
Lantas, pada awal pekan, tepatnya Senin tanggal lima Oktober dua ribu dua puluh enam, Said kembali mempertegas ide krusialnya tersebut di hadapan publik. Beliau menyatakan bahwa membina kekuatan rakyat agar terlatih merupakan harga mati karena kehandalan prajurit militer semata tidak akan pernah cukup untuk meredam kompleksitas potensi konflik di era modern.
Namun, jika kita menengok kondisi riil masyarakat dan tantangan era sekarang, apakah wacana penerapan wajib militer terbatas tersebut memang benar-benar relevan untuk langsung dijalankan saat ini juga?
Wacana Panas Wajib Militer Ternyata Memang Sangat Layak Diuji!
Menanggapi riuhnya perbincangan publik ini, Pengamat Militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, langsung angkat bicara memberikan pandangan analisisnya. Nyatanya, beliau menilai bahwa ide segar yang dilontarkan oleh Said Abdullah ini memang sangat pantas dan mendesak untuk masuk ke dalam ruang diskusi publik.
Selanjutnya, saat memberikan keterangan resmi pada Kamis tanggal delapan Oktober dua ribu dua puluh enam, Fahmi membeberkan alasannya secara rinci. Pasalnya, dinamika geopolitik dunia yang kian memanas serta jenis ancaman global yang makin runyam memang menuntut negara untuk segera memperluas dan memperkuat barisan sistem pertahanan nasional.
Di samping itu, Fahmi membongkar fakta hukum bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia sejatinya sudah sejak lama mengenal fondasi wajib militer ini. Bahkan, Konstitusi UUD 1945 sendiri sudah secara tegas mewajibkan seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Tambahan pula, beliau menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor Tiga Tahun Dua Ribu Dua tentang Pertahanan Negara telah jelas mengunci aturan main tersebut. Aturan ini tidak hanya mengatur opsi pengabdian secara sukarela saja, melainkan juga secara tegas membuka pintu bagi pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran yang sifatnya wajib bagi masyarakat.
Biarpun demikian, Fahmi memberikan catatan kritis bahwa eksekusi wajib militer terbatas di lapangan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru atau asal jepret. Alhasil, pemerintah mesti mengkaji secara mendalam aspek kebutuhan strategisnya, sasaran peserta, jenis kemampuan yang ingin dibangun, hingga kesiapan kantong anggaran serta fasilitas infrastruktur pelatihan.
Lagipula, aturan spesifik mengenai program pelatihan kemiliteran wajib ini sejatinya masih membutuhkan turunan undang-undang baru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal Sembilan ayat Tiga Undang-Undang Pertahanan Negara. Oleh sebab itu, para pembuat kebijakan harus menyiapkan kerangka hukum dan mekanisme yang benar-benar jernih sebelum melangkah merangkul masyarakat luas.
Mesti Hitung Matang Sebelum Nekat Menerapkan Aturan Baru!
Sementara itu, Fahmi mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah mengoperasikan wadah Komponen Cadangan yang sejauh ini berjalan secara sukarela. Oleh karena itu, keberadaan skema yang sudah berjalan ini wajib kita jadikan cermin besar serta bahan pembanding utama sebelum memutuskan langkah yang lebih jauh.
Malahan, seluruh rekam jejak dari pengalaman penyelenggaraan Komponen Cadangan tersebut memegang peranan amat penting sebagai bahan evaluasi yang sangat berharga. Dari sanalah, para penentu kebijakan dapat menakar secara jernih sejauh mana sistem pertahanan negara dapat dikembangkan ke skala yang jauh lebih luas dan efektif.
Oleh karena itu, Fahmi sangat mendukung agar gagasan Said Abdullah ini segera menjadi bahan pembahasan lanjutan antara para anggota dewan di parlemen bersama pihak pemerintah. Kebijakan raksasa ini tentu membutuhkan proses penggodokan yang matang agar tidak sampai menimbulkan kepanikan atau polemik baru di tengah kehidupan warga.
Sebab, beliau menegaskan kembali bahwa konsep pertahanan semesta sama sekali bukan cuma soal memobilisasi atau mengumpulkan banyak rakyat untuk diberi pelatihan militer semata. Melainkan, strategi besar ini berfokus pada cara kita membangun kesiapan seluruh potensi bangsa agar mampu mendukung pertahanan negara secara terorganisasi, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan ancaman nyata.
Akhirnya, Fahmi menyimpulkan bahwa nilai relevansi dari ide ini memang tidak perlu kita ragukan lagi keberadaannya. Namun, pemerintah tetap wajib menguji urgensi serta kebutuhan penerapannya secara objektif agar kebijakan yang lahir nantinya benar-benar sanggup memperkuat benteng pertahanan nasional secara nyata.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
