Cinta News – Kabar Terkini, Penuh Inspirasi!
News  

Masyarakat Pesisir Bangka Sampaikan Penolakan Tambang Pasir Kuarsa ke DPRD Babel

BANGKA, Cinta-news.com – Gelombang protes warga mendadak mengguncang pesisir Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, setelah masyarakat setempat menolak keras rencana penambangan pasir kuarsa di kawasan Teluk Uber dan Pantai Rebo. Sejak isu proyek pengerukan laut itu mencuat, warga langsung merapatkan barisan.

Masyarakat Pesisir Bangka Sampaikan Penolakan Tambang Pasir Kuarsa

Pasalnya, warga sangat mengkhawatirkan dampak buruk aktivitas tambang yang rencananya mulai beroperasi pada Januari 2027 mendatang. Lebih lanjut, masyarakat menilai operasi pengerukan pasir laut ini bakal menghancurkan zona tangkapan utama para nelayan, memicu bencana abrasi pantai, sekaligus mematikan geliat sektor pariwisata lokal.

Faktanya, perwakilan warga Teluk Uber bernama Abun mengungkap bahwa polemik rencana penambangan pasir tersebut sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2024 lalu. Kendati demikian, mayoritas masyarakat sejak awal menyatakan sikap menolak tegas setelah warga menggelar forum musyawarah bersama.

“Rencana penambangan pasir telah muncul sejak 2024. Kemudian dilakukan musyawarah dan mayoritas masyarakat menolak,” tegas Abun saat menyampaikan kesaksian langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (19/11/2026).

Tak berhenti sampai di situ, Abun juga membeberkan fakta mengejutkan bahwa perusahaan bakal mengeruk pasir di Teluk Uber dan kawasan Pantai Rebo menggunakan kapal. Ironisnya, meski mayoritas warga tetap menolak, pihak perusahaan justru mulai mendatangi masyarakat secara perorangan.

“Sebagian besar masyarakat masih menolak. Pihak perusahaan kemudian mulai mendatangi orang per orang,” ujar Abun sambil memaparkan dinamika lapangan yang memicu keresahan warga.

Selanjutnya, ia membongkar kejanggalan lain bahwa belakangan ini sempat berlangsung pertemuan khusus bersama pihak perusahaan. Namun, penyelenggara rapat sama sekali tidak mengundang warga yang menolak rencana tambang dalam pembahasan tersebut.

“Rencana penambangan berlanjut. Warga khawatir penambangan pasir akan memicu terjadinya abrasi,” kata dia dengan nada cemas mengingat garis pantai Teluk Uber sangat rentan terhadap pengerukan dasar laut.

Sementara itu, Abun menjelaskan alasan warga yang belum menyampaikan pengaduan resmi kepada Bupati Bangka. Usut punya usut, masyarakat menerima informasi bahwa kewenangan penuh atas sektor pertambangan berada di tangan pemerintah provinsi.

Fakta Mengejutkan: Perusahaan Ternyata Sudah Kantongi Izin!

Dalam forum Rapat Dengar Pendapat tersebut, dinas terkait memaparkan data perizinan yang cukup mengejutkan peserta rapat. Ternyata, pihak perusahaan sudah mengantongi izin wilayah tahap eksplorasi sejak tahun 2023.

Tak cuma itu, perusahaan tersebut kemudian memperoleh izin kesesuaian wilayah kegiatan pada tahun 2024. Lebih jauh lagi, korporasi itu bahkan sudah mengantongi persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada Mei 2026.

Di samping kelengkapan dokumen legalitas tersebut, pihak perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk menempatkan dana jaminan pascatambang dengan nilai mencapai Rp 1,4 miliar.

Adapun luasan area perairan yang bakal menjadi lokasi penambangan mencapai 20,04 hektare. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perusahaan tersebut dengan masa berlaku aktif selama tujuh tahun.

Tak Tinggal Diam! DPRD Siap Panggil Perusahaan dan Tinjau Lokasi

Menyikapi polemik ini, Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menegaskan bahwa pihaknya bakal menggelar RDP lanjutan. Dalam agenda krusial nanti, DPRD akan mengundang perwakilan perusahaan sekaligus Bupati Bangka agar duduk bersama.

Langkah tegas tersebut sangat perlu guna memastikan seluruh pihak terkait bisa menyampaikan pandangan secara langsung. Di samping itu, DPRD ingin memastikan seluruh aspek perizinan serta kesesuaian tata ruang wilayah di lapangan.

“Kita akan melakukan RDP lagi. Supaya kita netral, akan mengundang perusahaan dan Bupati Bangka juga karena yang punya wilayah beliau. Memang ini wewenangnya provinsi, tetapi kita ingin tahu tata ruang wilayahnya seperti apa. Karena perusahaan tidak hadir dan camat tidak hadir, biar semuanya menyampaikan aspirasi, bakal rapat satu kali lagi,” ujar Didit seusai pertemuan.

Selain itu, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merencanakan inspeksi lapangan dengan meninjau langsung titik lokasi yang diusulkan menjadi area pertambangan pasir kuarsa di Teluk Uber.

Para wakil rakyat bakal menjalankan peninjauan lapangan ini guna mencocokkan kondisi riil ekosistem pesisir dengan dasar hukum serta dokumen tata ruang yang berlaku.

“Kita akan lihat dasar hukumnya seperti apa, kita mengevaluasi apa, maka kita butuh surat keterangan dari Kabupaten Bangka juga. Karena ini wilayah administrasi mereka juga, kita bicara administrasi. Perda Zonasi kewenangan provinsi, tetapi yang menggunakan juga kabupaten/kota. Intinya akan kita tindak lanjut. Besok pagi ke lapangan meninjau lokasi,” katanya.

Senada dengan pimpinan dewan, Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung Leviyan turut meminta pemerintah agar mengevaluasi kembali perizinan tambang pasir tersebut. Menurut dia, pemerintah wajib mempertimbangkan mata pencaharian mayoritas warga yang bergantung pada sektor perikanan tangkap dan pariwisata.

“Mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor nelayan dan pariwisata agar bisa dipertimbangkan lagi,” ujar Leviyan sembari mengingatkan pentingnya perlindungan ekonomi pesisir.

Lebih jauh lagi, ia juga mempertanyakan seberapa besar manfaat nyata proyek penambangan pasir kuarsa tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar lokasi.

“Kalau bicara tenaga kerja, berapa yang akan terserap. Ini mayoritas ada masyarakat nelayan dan pariwisata,” katanya menutup pernyataan dengan nada kritis terhadap proyek tersebut.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *