JAKARTA, cinta-news.com – Harapan ribuan calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah melalui jalur furoda atau haji non-kuota tahun ini pupus, pihak travel juga harus bersiap menerima kerugian.
Gagalnya haji furoda disebabkan visa haji furoda tidak diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi karena batas akhir pelayanan.
Kondisi ini menimbulkan dilema besar bagi biro travel penyelenggara haji dan umrah yang terancam merugi hingga ratusan juta rupiah per jemaah.
KDM ke Bobotoh Perusak Stadion GBLA: Pidana atau Barak Militer
Meski demikian, penyelenggara tetap berkomitmen mengembalikan dana jemaah secara utuh.
Kerugian di depan mata
Zaki Zakariya Anshari, Sekjen Amphuri, menekankan bahwa strategi manajemen masing-masing biro travel menentukan besar kecilnya kerugian yang mereka alami.
“Kerugian mungkin akan selalu ada, ya. Kita sudah dengar keluhan-keluhan kawan-kawan penyelenggara.
Tetapi masalah rugi tidaknya penyelenggara itu tergantung strategi pengelolaan program haji furoda dan pengalaman penyelenggara itu sendiri,”
Mahasiswa Indonesia di Harvard Tunggu Kepastian Trump
ujar Zaki saat dihubungi, Minggu (1/6/2025).
Zaki mengidentifikasi tiga pola manajemen utama dalam praktik penyelenggaraan haji furoda.
Pola pertama, travel yang sejak awal membayar penuh atau deposit tiket dan hotel, dengan asumsi visa akan keluar.
Zaki menegaskan, kegagalan penerbitan visa berpotensi merugikan jemaah sebesar Rp 80-100 juta per orang, mengingat sifat pembayaran yang non-refundable.
Pola kedua, biro perjalanan kecil dan kurang berpengalaman cenderung membeli paket dari pihak ketiga. Jika pihak tersebut tidak bertanggung jawab, kerugian bisa mencapai Rp 300 juta per jemaah.
“Ini yang dikhawatirkan saat ini. Model kedua ini kerugian bisa Rp 300 juta per orang,” ucap Zaki.
Adapun pola ketiga adalah travel yang lebih berhati-hati, yakni tidak melakukan pembayaran sebelum visa keluar. Pola ini menjamin keamanan dana jemaah dan memastikan pengembalian dana sepenuhnya jika mereka gagal berangkat.
“Model ketiga tidak ada kerugian sama sekali,” jelas Zaki.
Tetap Kembalikan Dana Jemaah Meski Rugi
Kendati berpotensi merugi, Amphuri menegaskan bahwa para penyelenggara tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan dana jemaah yang gagal berangkat.
Menurut Zaki, hal ini adalah bentuk komitmen dan perlindungan terhadap hak-hak jemaah.
“Contohnya Khazzanah Tours, travel saya sendiri, bagi pendaftar furoda selalu dibuat MOU. Di antara klausulnya, jika ada kegagalan, uang kembali 100 persen. Hal itu untuk memberi rasa keamanan dan kenyamanan bagi jemaah,” tutur Zaki.
Adapun harga wajar paket haji furoda berkisar antara 22.000 hingga 32.000 Dolar AS, sementara untuk paket super VVIP bisa mencapai 50.000 Dolar AS per orang.
Zaki menambahkan, Amphuri tengah mendata anggota yang terdampak dan akan mengirimkan surat edaran guna menginventarisasi kerugian. Pihak penyelenggara akan mengidentifikasi dan mengumumkan jumlah jemaah haji furoda yang gagal berangkat dari data tersebut.
Namun, lanjut Zaki, kegagalan pemberangkatan jemaah furoda tak hanya terjadi pada penyelenggara di bawah Amphuri, tetapi juga asosiasi lainnya.
“Asosiasi lain juga ada yang mendata anggota yang terdampak. Insyaallah nanti kita akan tahu data pastinya,” ucap Zaki
Berharap Menag tetap upayakan visa haji furoda
Di tengah ketidakpastian kondisi saat ini, Zaki berharap Menteri Agama Nasaruddin Umar dapat membantu melobi otoritas Arab Saudi
untuk membuka kembali penerbitan visa furoda.
“Kami masih berharap juga support Menteri Agama yang sudah ada di Tanah Suci yang katanya akan berusaha membantu keluarnya visa furoda ini,” harap Zaki.
Dia menyatakan peluang masih sangat tipis sebelum bandara menutup operasinya pada 2 Juni 2025, alias hari ini.Namun,
Zaki juga tetap menyarankan agar masyarakat mulai mempertimbangkan haji khusus sebagai alternatif layanan yang lebih aman.
“Amannya tetap sebaiknya masyarakat memilih Haji Plus atau Khusus kuota pemerintah Indonesia sebagai alternatif pengganti program Furoda atau Mujamalah,” ujarnya.
DPR desak pemerintah tak lepas tangan
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendesak pemerintah tidak abai terhadap nasib para calon jemaah furoda yang gagal berangkat. Dia menilai negara tetap harus menjamin dan melindungi hak-hak ibadah warganya.
“Ini bukan hanya soal visa, ini soal amanah dan perlindungan terhadap hak ibadah umat. Negara tidak boleh abai,” tegas Dini kepada Kompas.com, Minggu (1/6/2025).
Dini mengakui bahwa insiden seperti ini sangat jarang terjadi. Namun, dia menegaskan bahwa kejadian kali ini tetap berdampak serius dan pemerintah harus segera menindaklanjutinya.
Oleh karena itu, Dini mendesak pemerintah/Kemenag untuk menata ulang skema haji furoda secara transparan dan akuntabel guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Insiden ini menjadi peringatan penting. Kita harus mengelola skema haji non-kuota secara transparan dan akuntabel karena menyangkut ibadah umat dan nama baik negara,” tegasnya.
Dini juga mengusulkan agar Komisi VIII segera memanggil Kementerian Agama dan otoritas terkait untuk meminta penjelasan resmi serta mendorong penegakan hukum terhadap penyelenggara yang lalai atau menyalahi prosedur.
“DPR RI, melalui Komisi VIII, juga akan memanggil Kementerian Agama dan otoritas terkait untuk meminta penjelasan resmi, serta mendesak penegakan hukum terhadap pihak penyelenggara yang diduga lalai atau menyalahi prosedur,” pungkasnya.
Tak ada informasi baru soal visa haji furoda
Hilman Latief, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari Pemerintah Arab Saudi mengenai pembukaan visa furoda.
“Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapat informasi apa pun,” tegas Hilman, Minggu (1/6/2025).
Hilman menyatakan bahwa Kementerian Agama telah merampungkan fase keberangkatan jemaah haji reguler dari Indonesia dengan memberangkatkan total 525 kloter ke Tanah Suci.
Menag Nasaruddin Umar sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa penerbitan visa haji furoda sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia pun tidak bisa ikut campur dalam urusan tersebut.
“Iya, kami lagi menunggu (keputusan) Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami,” ujar Nasaruddin, Kamis (29/5/2025).
Senada dengan Nasaruddin, Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siradj juga menekankan bahwa visa furoda adalah urusan bisnis antara jemaah dan penyelenggara travel, bukan tanggung jawab negara.
“Visa haji furoda belum juga diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi sampai batas akhir pelayanan. Ini bukan tanggung jawab pemerintah karena berada di luar kuota resmi,” kata Mustolih, Jumat (30/5/2025).
Dia menerangkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi yang terdiri atas 98 persen haji reguler dan delapan persen haji khusus.
Mustolih menjelaskan bahwa Kementerian Arab Saudi menetapkan visa haji furoda (visa mujamalah) sebagai jalur undangan khusus.Travel langsung mengurus visa ini, dan tidak termasuk dalam kuota nasional.
Dia menilai minimnya transparansi informasi terkait risiko dalam haji furoda dan kebijakan otoritas Arab Saudi yang bisa berubah sewaktu-waktu juga patut menjadi perhatian bersama sebagai faktor penyebab kegagalan.
“Jadi pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme, syarat, dan standar pelayanan haji furoda perlu segera dirumuskan agar ada kepastian hukum, dan perlindungan bagi jemaah dari potensi kerugian materiil maupun sosial,” pungkasnya.