BOGOR, Cinta-news.com – Kota Bogor menghadapi krisis guru Sekolah Dasar (SD) yang cukup serius! Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Herry Karnadi, mengungkapkan fakta mengejutkan: sekolah-sekolah dasar saat ini membutuhkan tambahan hampir 600 guru, sementara 43 posisi kepala sekolah masih kosong.
“Pak Wali Kota menyebut kita masih membutuhkan 43 kepala sekolah dan hampir 600 guru SD. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan mutu pendidikan jika jumlah pengajarnya saja kurang?” tegas Herry, Rabu (13/8/2025).
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah berani dengan merencanakan penggabungan beberapa SD untuk mengatasi masalah ini. Mereka akan menggabungkan total 23 SD menjadi 11 sekolah dengan sistem dua sekolah menjadi satu.
Contohnya, SD Negeri Semeru 5 akan bergabung dengan SD Negeri Menteng. SD Negeri Pengadilan 2 akan menyatu dengan SD Negeri Pengadilan 5. Empat sekolah di kawasan Polisi – SD Negeri Polisi 1, 2, 4, dan 5 – juga akan bergabung menjadi satu.
“Merger menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Kami sudah membahas wacana ini sejak lama dan tahun ini akan mempercepat pelaksanaannya,” jelas Herry.
Tim Disdik saat ini sedang mematangkan persiapan merger, termasuk menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali). Mereka menargetkan kebijakan ini bisa mulai berlaku tahun depan.
“Tahun depan pasti sudah ada sekolah yang kami gabungkan untuk mengurangi kekurangan guru. Situasi semakin mendesak karena banyak guru yang akan pensiun,” tambah Herry.
Pemkot Bogor juga akan memanfaatkan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sedang magang. Mereka berencana menugaskan para mahasiswa ini untuk membantu mengisi kekosongan tenaga pengajar.
“Kami akan bekerja sama dengan mahasiswa PPG yang sedang magang. Mereka akan membantu mengajar sementara waktu,” papar Herry.
Krisis guru SD di Bogor mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain banyak guru yang memasuki masa pensiun, proses rekrutmen yang berjalan lambat, dan semakin sedikit lulusan pendidikan yang berminat menjadi guru SD.
Dr. Anisa Rahma, pemerhati pendidikan, memberikan tanggapan: “Kebijakan merger bisa menjadi solusi, tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Sekolah perlu memberikan pendampingan psikologis bagi siswa yang terkena dampak penggabungan ini.”
Pemkot Bogor berjanji akan melakukan sosialisasi intensif kepada orang tua dan guru mengenai kebijakan ini. Mereka juga berencana mempercepat proses rekrutmen guru honorer dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengangkatan guru PPPK.
“Kami tidak ingin masa depan generasi penerus terganggu karena kekurangan guru. Semua pihak harus bergerak cepat,” tegas Herry menutup pernyataannya.
Kebijakan merger sekolah ini menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Sebagian pihak mendukung sebagai solusi darurat, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap kondisi psikologis siswa.
