BADUNG, Cinta-news.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, baru saja melontarkan kritik pedas terhadap menjamurnya vila dan penginapan ilegal yang dipasarkan secara online. Ia dengan tegas menyatakan bahwa praktik ini mengancam tatanan pariwisata Bali dan merugikan keuangan daerah. Pasalnya, akomodasi tanpa izin tersebut tidak pernah menyetorkan pajak, sehingga merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan.
Pernyataan tegas itu disampaikan Koster saat konferensi pers penutupan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) ke-12 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada Sabtu (30/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga membeberkan data terbaru soal kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang mulai tergerus.
Wisatawan Turun, Tapi Jangan Panik Dulu!
Koster lalu mengungkapkan fakta mengejutkan: jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada Mei 2026 ternyata mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dihimpun sepanjang 1 hingga 27 Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat turun sekitar 7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Namun, jangan salah! Kecenderungan angkanya sudah mulai membaik,” tegas Koster. Ia menjelaskan bahwa penurunan 7 persen ini lebih rendah dibandingkan bulan April yang sempat menyentuh angka minus 9 persen. “Jadi, minusnya terus menurun, artinya perlahan tapi pasti situasi mulai pulih,” ujar Koster dengan optimisme di Nusa Dua, Sabtu lalu.
Meski jumlah wisatawan menurun, Koster menemukan fenomena menarik: penerimaan pajak hotel dan restoran justru melonjak dibandingkan tahun lalu. Hal ini membuktikan bahwa wisatawan yang datang sekarang cenderung menginap di akomodasi resmi yang patuh membayar pajak, bukan di vila atau penginapan ilegal.
Rahasia di Balik Penurunan Wisatawan: Mereka Nginep di Tempat Ilegal?
Koster pun menduga keras bahwa wisatawan yang tidak lagi datang ke Bali adalah segmen yang biasa menginap di akomodasi ilegal. Mereka inilah yang selama ini menikmati fasilitas tanpa menyumbang pajak daerah. “Kira-kira 7 persen wisatawan yang tidak datang ini adalah tamu yang suka nginep di tempat-tempat yang tidak bayar pajak,” tegasnya. “Karena di Bali, banyak sekali vila ilegal dan penginapan ilegal yang disewakan murah-murah tanpa membayar pajak,” tambahnya dengan nada kesal.
Menurut Koster, praktik ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Selama ini, vila dan penginapan ilegal tersebut dengan mudah ditemukan di berbagai platform pemesanan daring. Mereka menawarkan harga murah, tetapi merusak ekosistem pariwisata yang sehat.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat. Mereka sudah mengumpulkan sejumlah pelaku online travel agent (OTA) dan penyedia akomodasi daring untuk duduk bersama. Pemerintah memberikan ultimatum tegas: akomodasi tanpa izin tidak boleh lagi dipasarkan di platform digital mana pun.
“Kami sudah kumpulkan semua online travel agent. Kami sudah sepakat bersama,” ungkap Koster. “Mereka dilarang keras memasarkan akomodasi yang tidak berizin. Kalau mau dipasarkan, urus izin dulu. Itu harga mati!” tegasnya dengan nada memerintah.
Soal Keadilan Usaha, Koster: Yang Bayar Pajak Jangan Dirugikan!
Koster tidak sekadar melarang, ia pun menjelaskan alasan di balik penertiban ini. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di sektor pariwisata Bali. “Jangan sampai ada yang main curang. Ini merusak tatanan kepariwisataan di Bali,” ujarnya serius.
Ia pun menekankan aspek keadilan. Penertiban ini diperlukan agar para pelaku usaha yang selama ini taat membayar pajak tidak merasa dirugikan oleh penginapan-penginapan ilegal. “Tidak adil rasanya,” kata Koster dengan nada prihatin. “Ada yang bayar pajak dengan setia, tapi di sisi lain ada wisatawan yang nginep di vila ilegal dan tidak menyumbang pajak sama sekali. Ini tidak adil!” tegasnya.
Meski dihadapkan pada tantangan penurunan jumlah wisatawan, Koster memastikan ekonomi pariwisata Bali masih tetap terjaga dengan baik. Ia merujuk pada peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran sepanjang 2026 sebagai bukti nyata. “Dampak ekonominya terhadap Bali tidak terasa negatif,” jelasnya optimistis. “Nah, ini yang harus kami jaga betul ke depannya.”
Di akhir pernyataannya, Koster berharap konflik di Timur Tengah segera berakhir. Namun, satu hal yang pasti: perang melawan vila ilegal di Bali telah dimulai, dan Gubernur Koster tidak akan memberi mereka ruang untuk terus bermain di belakang hukum.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
