JAKARTA, Cinta-news.com – Muhammad Abdimaludin, Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara (UBK), akhirnya mengakui bahwa dirinya menerima uang tunai sebesar Rp 20 juta. Pengakuan mengejutkan ini muncul setelah aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin (15/6/2026), di mana para mahasiswa bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uang tersebut diduga kuat memiliki kaitan erat dengan upaya pemindahan lokasi aksi mahasiswa UBK dari kawasan Istana Presiden, Jakarta Pusat, ke Gedung DPR RI.
Pengakuan di Forum Klarifikasi: Dari Desakan Mahasiswa Hingga Ketegangan
Pengakuan blak-blakan tersebut disampaikan Abdi—sapaan akrabnya—di tengah forum klarifikasi yang digelar oleh mahasiswa pada Senin (22/6/2026) malam. Forum darurat ini terselenggara setelah gelombang desakan dari mahasiswa yang meminta pertanggungjawaban dan transparansi kepada para pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan orang nomor dua di negeri ini.
Salah satu peserta forum yang juga mahasiswi FH UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Gibran memicu banyak pertanyaan dari kalangan mahasiswa. “Akhirnya kami sepakat menggelar forum ini agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka dan tuntas,” ujar Na’ilah saat ditemui awak media pada Selasa (23/6/2026).
Forum yang berlangsung alot dan penuh ketegangan itu sempat menemui jalan buntu karena Abdi tidak hadir sejak awal kegiatan. Mahasiswa yang sudah memenuhi ruangan kemudian mendesak agar Abdi segera datang dan memberikan penjelasan detail terkait isu penerimaan uang yang sudah beredar luas di kalangan mahasiswa.
Begitu tiba di lokasi, Abdi langsung memberikan pengakuan bahwa dirinya memang menerima sejumlah uang yang ditujukan agar kelompok mahasiswa bersedia mengubah rencana aksi. “Dia menjelaskan kronologi lengkapnya. Menurut pengakuannya, uang itu diberikan dengan tujuan agar aksi demonstrasi tidak dilakukan di depan Istana Negara, melainkan dipindahkan ke Gedung DPR RI,” jelas Na’ilah menirukan pernyataan Abdi di forum tersebut.
Namun yang menarik, rencana pemindahan titik aksi itu pada akhirnya tidak pernah terealisasi. Para mahasiswa justru tetap bertahan dan berkumpul di kawasan Istana Negara seperti rencana awal. Di hadapan puluhan mahasiswa yang hadir, Abdi mengakui secara terang-terangan bahwa dirinya memang menerima uang tersebut. Pengakuan ini sontak memicu gelombang kekecewaan besar di kalangan mahasiswa yang mulai mempertanyakan integritas para pengurus organisasi kemahasiswaan.
Pembagian Rp 20 Juta: Rp 6 Juta untuk Ketua BEM, Sisanya Mengalir ke Sejumlah Pihak
Na’ilah pun memaparkan rincian pembagian dana yang diungkap Abdi dalam forum tersebut. Dari total Rp 20 juta, Abdi mengaku menerima bagian terbesar yakni Rp 6 juta untuk dirinya pribadi. Sisanya sebesar Rp 14 juta dibagikan kepada tujuh orang lainnya yang terdiri dari pengurus BEM dan pihak-pihak tertentu.
Berdasarkan pengakuan Abdi, daftar penerima dana meliputi Wakil Ketua BEM FH Rafli Maulana Akbar, Ketua BEM FE Pujiono, Wakil Ketua BEM FE Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua nama yang disebut sebagai senior organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno. “Namun hingga kini, kami belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut-sebut menerima aliran dana tersebut,” tambah Na’ilah.
Tak hanya soal pembagian uang, mahasiswa juga mempertanyakan sumber dana yang mencurigakan karena terdapat perbedaan keterangan yang muncul sepanjang forum berlangsung. Pada awal diskusi, muncul pengakuan bahwa dana berasal dari seseorang yang memberikan uang dengan tujuan memindahkan titik aksi. Namun menjelang akhir forum, Abdi justru memberikan pernyataan berbeda dengan menyebut bahwa uang tersebut berasal dari seorang polisi bernama A’an.
“Ini yang masih menjadi tanda tanya besar bagi kami. Ada perbedaan keterangan soal asal-usul uang itu, dan kami sangat membutuhkan kejelasan,” tegas Na’ilah dengan nada penuh tanya.
Tuntutan Mahasiswa dan Tekanan ke Kampus: Investigasi Independen hingga Pengunduran Diri
Sebagai langkah lanjutan, mahasiswa langsung mengajukan delapan tuntutan resmi kepada pihak kampus. Salah satu poin penting yang diajukan adalah meminta universitas segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut tuntas dugaan penerimaan uang ini. Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar pihak-pihak yang diduga terlibat membuat pernyataan terbuka, mengakui perbuatan mereka, dan mundur dari jabatan organisasi kemahasiswaan.
Mahasiswa bahkan sudah memberikan tenggat waktu tegas kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut. Forum penting ini juga turut disaksikan oleh sejumlah pejabat kampus, antara lain Wakil Rektor III, para dosen, staf kemahasiswaan, Kaprodi Fakultas Hukum, serta Dekan Fakultas Hukum UBK.
Sementara itu, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Abdi dengan gamblang mengakui bahwa dirinya menerima uang Rp 20 juta sebagai koordinator aksi demo. “Terkait uang itu, saya menerima 20 persen. Saya memakai Rp 500 ribu, kebutuhan lain Rp 200 ribu, dan sisanya dibagi sama senior kampus UBK bernama Raffi dan Mubarak,” ucapnya dalam rekaman video yang kini menjadi perbincangan hangat.
Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Apakah ini bentuk pelanggaran etik? Dari mana asal uang tersebut? Dan siapa sebenarnya aktor di balik pemberian uang ini? Mahasiswa menuntut jawaban. Publik menunggu kejelasan. Kampus UBK kini berada di bawah tekanan untuk segera bertindak tegas dan transparan terhadap skandal yang mengguncang integritas organisasi kemahasiswaan ini.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
