JAKARTA, Cinta-news.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya bertindak cepat! Pada Jumat siang (12/9/2025) ini, mereka mengucurkan dana segar pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke lima bank nasional. Langkah ini membuktikan keseriusan pemerintah mendongkrak likuiditas perbankan dan menggerakkan ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyetujui alokasi dana tersebut. Tiga bank besar yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapatkan Rp 55 triliun. Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat Rp 10 triliun.
“Dananya akan segera kita kirim. Saya sudah setujui pagi ini. Saya pastikan dana Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini,” tegas Purbaya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan kecepatan eksekusi timnya.
Purbaya menjelaskan alasan pembagian yang tidak merata ini. Secara khusus, pemerintah mendasarkan perbedaan penempatan dana ini pada ukuran aset dan kapasitas masing-masing bank. Akibatnya, semakin besar banknya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Selain itu, BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang mendapat suntikan dana.
Bank Syariah Indonesia merupakan satu-satunya bank dengan akses dan jaringan kuat hingga ke Aceh. “BSI ikut karena hanya mereka yang punya akses ke Aceh. Dana ini harus bisa dimanfaatkan di sana,” jelas Purbaya. Hal ini membuktikan perhatian pemerintah yang inklusif untuk seluruh daerah.
Purbaya juga memberi peringatan penting. Bank dilarang keras menggunakan dana pemerintah ini untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Instruksi ini mencegah dana ‘mandek’ di pasar modal dan tidak menyentuh sektor riil.
Mekanisme penempatannya menggunakan Deposito On Call (DOC). Pemerintah menitipkan dana sebagai deposito jangka pendek yang bisa ditarik kapan saja. “Deposito on call mirip seperti giro yang cukup likuid. Perbankan akan aman menggunakan uang ini,” papar Purbaya. Strategi ini menunjukkan kecerdikan pemerintah mengelola likuiditas.
Purbaya juga membantak isu yang beredar. Dana ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). “Uang kita saja yang dipindahkan. Sumbernya dari variasi pendapatan pajak,” jelasnya. Ini menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Tujuan kebijakan ini sangat jelas. Pemerintah berharap perbankan segera menggulirkan dana ini sebagai kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha dan masyarakat. Dana tersebut akan berputar dan menghidupkan berbagai aktivitas ekonomi.
“Mungkin bank akan bingung menyalurkan ke mana. Namun pasti perlahan akan dikreditkan sehingga ekonomi bisa bergerak,” tutup Purbaya optimis. Kini perbankan harus merespon dengan cepat. Kebijakan ini tentang akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
