NUNUKAN, Cinta-news.com – Dalam sebuah pengakuan blak-blakan, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Tunas Mandiri Lumbis (TML) mengungkap strategi kontroversial mereka. Selanjutnya, perusahaan mengaku menggandeng koperasi militier TNI AD sebagai ‘mitra’ dalam konflik dengan warga Nunukan, Kalimantan Utara.
Pengakuan Mengejutkan di Rapat DPRD
Humas PT TML, Candra, melontarkan pengakuan mengejutkan ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Nunukan, Kamis (21/8/2025). Rapat itu membahas sengketa lahan 42 hektar antara perusahaan dan Kelompok Tani Serumpun Taka.
Candra membeberkan alasan di balik keputusan kontroversial mereka. Menurutnya, PT TML telah bertahun-tahun menghadapi penyerobotan lahan dan pencurian hasil panen. Bahkan, keamanan pekerja sering terancam. “Laporan kami tidak pernah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kami mencari solusi mandiri,” ujarnya.
“Kami harus menjamin keamanan aset. Alhasil, kami ajak koperasi TNI AD dengan skema bagi hasil 60:40,” sambungnya. Tak hanya itu, Candra menyebut kerja sama sebelumnya dengan Koperasi Mawar (70:30) gagal. “Mereka jalan sendiri. Akibatnya, perusahaan rugi,” tambahnya.
Keterkejutan dan Kecaman dari Ketua DPRD
Pengakuan itu memicu reaksi keras. Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa Hafid, menyatakan keterkejutannya. Lebih jauh, ia menilai perusahaan tidak pantas melibatkan koperasi militer. “Ini jelas dijadikan tameng. Mengapa harus koperasi militer?” tanyanya.
Tidak berhenti di situ, Rahma menegaskan bahwa keamanan adalah kewenangan polisi. “Masyarakat tidak boleh dibenturkan dengan aparat. Tindakan ini adalah penindasan!” tegasnya.
Fakta Baru: Koperasi TNI Tidak Terdaftar
Lebih mencengangkan, terungkap fakta baru dalam rapat. Koperasi TNI AD mitra PT TML itu ternyata tidak terdaftar di Dinas Koperasi Nunukan. Fakta ini memperkeruh situasi dan menguatkan dugaan perusahaan memanfaatkan institusi aparat.
Meski demikian, Candra membela kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa pilihan mitra adalah hak perusahaan. “Siapapun yang kami ajak kerja sama adalah hak mutlak kami,” katanya.
Sementara itu, Cinta-news masih berupaya menghubungi pihak koperasi TNI untuk mendapatkan konfirmasi.
Akar Konflik yang Berkepanjangan
Konflik ini bukanlah isu baru. Bahkan, sengketa telah berlangsung sejak 2008. Awalnya, kesepakatan lisan dengan tokoh masyarakat berujung sengketa karena tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Hingga saat ini, perselisihan atas 42 hektar lahan itu terus berlanjut. Ketegangan antara warga dan perusahaan sering kali memanas. Keterlibatan pihak ketiga dari kalangan militer dikhawatirkan akan memperumit penyelesaian konflik yang adil.
Dapatkan Berita Terupdate Lainnya di Exposenews.id
