PONTIANAK, Cinta-news.com – Mengawali babak baru penegakan hukum di Kalimantan Barat, jajaran penyidik Polda Kalimantan Barat akhirnya melimpahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu atau runway Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, menuju Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Langkah tegas ini sekaligus menandai keseriusan kepolisian dalam mengusut tuntas penyelewengan infrastruktur transportasi udara yang menyangkut keselamatan penerbangan publik.
Lebih jauh lagi, tim penyidik memperkirakan bahwa praktik penyimpangan dalam proyek yang mengandalkan kantong anggaran negara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga menyentuh angka fantastis, yakni mencapai Rp 4,6 miliar. Nominal kerugian yang sangat besar ini tentu memicu keprihatinan masyarakat luas karena dana pembangunan fasilitas daerah justru menguap akibat ulah segelintir oknum tidak bertanggung jawab.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp 338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan agar pengadilan segera menyidangkan perkara ini,” tegas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin saat memberikan keterangan resmi di Pontianak, Sabtu (14/11/2026). Pernyataan lugas tersebut sekaligus memastikan bahwa proses pemberkasan perkara telah lengkap dan siap memasuki tahap penuntutan.
Selanjutnya, perwira menengah Polri tersebut menjelaskan bahwa penyidik menjalankan proses penyerahan berkas maupun para tersangka dalam dua gelombang terpisah, yakni pada tanggal 26 Agustus serta 27 Oktober 2026. Pembagian jadwal pelimpahan ini bertujuan agar tim jaksa penuntut umum dapat meneliti setiap alat bukti dan peran masing-masing pelaku secara cermat sebelum menyusun surat dakwaan.
Lalu, Bagaimana Proyek Runway Bandara Rahadi Oesman Ini Bisa Berujung Menjadi Skandal Korupsi yang Bikin Melongo?
Usut punya usut, perkara rasuah yang mencoreng wajah pembangunan daerah ini berkaitan erat dengan pengerjaan proyek rekonstruksi pada bagian ujung Runway 17 dan Runway 35, sekaligus mencakup pengerjaan marka lintasan di Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang. Padahal, dalam standar teknis keselamatan dunia penerbangan, kualitas permukaan ujung landas pacu dan kejelasan marka memegang peranan krusial bagi ketepatan pendaratan pesawat.
Pada mulanya, pemerintah membiayai penuh proyek pembenahan fasilitas bandara kebanggaan masyarakat tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 dengan pagu nilai anggaran sebesar Rp 7,7 miliar. Kucuran dana segar miliaran rupiah itu sejatinya membawa harapan besar bagi warga Ketapang untuk menikmati layanan transportasi udara yang jauh lebih aman dan modern.
Namun demikian, fakta di lapangan berkata lain setelah auditor ahli merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara, di mana pelaksanaan proyek tersebut menyimpang jauh dari spesifikasi kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 4,6 miliar. Jika kita hitung secara sederhana, nilai kerugian tersebut bahkan melampaui separuh dari total anggaran proyek yang mengucur dari kas negara.
Kongkalikong Pengusaha dan Pejabat, Ini Peran Lima Tersangka Utama

Berdasarkan bukti permulaan yang kuat, Polda Kalbar akhirnya menetapkan lima orang aktor utama sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini. Secara garis besar, kelima tersangka tersebut berasal dari dua unsur berbeda yang saling berkaitan, yakni pihak perusahaan swasta selaku penyedia jasa konstruksi dan oknum pejabat yang memegang tanggung jawab dalam penyelenggaraan proyek pemerintah.
Pertama-tama, apabila kita menelusuri keterlibatan dari unsur penyedia jasa konstruksi, penyidik mengantongi tiga nama tersangka yang masing-masing berinisial:
- Pertama, tersangka berinisial MAG, yang memegang kendali operasional sekaligus menjabat secara resmi selaku Direktur CV Bhadrika Abadi dalam kontrak kerja sama proyek tersebut.
- Kedua, tersangka berinisial MAF, yang berperan aktif sebagai komanditer perusahaan dan ikut mengatur arus modal serta pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan.
- Ketiga, tersangka berinisial HAP, yang bertindak selaku pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan sekaligus pihak yang menikmati aliran keuntungan dari proyek bermasalah ini.
Sementara itu, apabila kita bergeser menyoroti keterlibatan dari unsur aparatur penyelenggara negara yang seharusnya menjaga amanah anggaran publik, penyidik turut menyeret dua oknum pejabat berinisial:
- Keempat, tersangka berinisial ASD, yang mengemban tugas strategis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan wewenang mengawasi progres fisik serta pencairan dana proyek.
- Kelima, tersangka berinisial AHA, yang menduduki posisi puncak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus menjabat Kepala Bandara Rahadi Oesman saat proyek berjalan.
Drama Pelarian Buronan hingga Ancaman Hukuman 20 Tahun Penjara
Menariknya, terselip drama pelarian cukup panjang di balik penangkapan para pelaku, karena salah satu tersangka kunci berinisial HAP sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak bulan Juni 2026. Tersangka tersebut rupanya sengaja menghilang demi menghindari panggilan pemeriksaan penyidik yang mulai mengendus keterlibatannya dalam pengaturan proyek.
Meski begitu, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga, sebab setelah melakukan pelacakan intensif selama beberapa waktu, penyidik akhirnya menangkap HAP di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 19 September 2026. Penangkapan dramatis di ruang publik tersebut membuktikan ketajaman analisis tim reserse dalam melacak jejak buronan hingga keluar pulau.
Lebih lanjut, Burhanuddin mengungkapkan bahwa sesaat setelah tim mengamankan buronan tersebut, penyidik langsung membawa HAP kembali menuju Pontianak guna menjalani proses hukum secara intensif. Kehadiran HAP di ruang pemeriksaan pun melengkapi keterangan tersangka lainnya yang sudah lebih dulu mendekam di balik jeruji tahanan.
Atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara tersebut, penyidik dan jaksa menjerat kelima tersangka menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan aturan berlapis ini mencerminkan ketegasan hukum nasional dalam menindak penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri maupun korporasi.
Tak main-main, Burhanuddin menyebut bahwa para tersangka kini menghadapi ancaman hukuman penjara paling singkat selama dua tahun dan paling lama mencapai 20 tahun sesuai rumusan ketentuan pasal yang menyangkakan perbuatan mereka. Vonis berat yang nantinya dijatuhkan majelis hakim diharapkan mampu menghadirkan efek jera bagi para pengelola anggaran negara agar tidak bermain-main dengan dana publik.
“Mereka terancam pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun sesuai ketentuan pasal yang disangkakan,” tutur Burhanuddin menutup keterangannya kepada awak media.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.











