SEMARANG, Cinta-news.com – Gelombang penolakan mengguncang rencana pengeboran panas bumi di Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Ribuan warga telah membubuhkan tanda tangan mereka pada dua petisi yang beredar luas di platform Change.org, menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap kelestarian sumber daya air, lingkungan hidup, serta kawasan bersejarah dan budaya yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat setempat.
Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran yang mencakup Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal masih berjalan secara bertahap dan mengikuti prosedur yang ketat.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa setiap langkah pengembangan proyek tetap mempertimbangkan berbagai aspek krusial, mulai dari teknis operasional, keselamatan kerja, dampak lingkungan, hingga keberadaan kawasan cagar budaya seperti Candi Gedong Songo yang menjadi ikon sejarah Jawa Tengah.
“Proses pengembangan proyek saat ini masih berada pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan,” jelas Dwi Anggia dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM pada Rabu (2/9/2026). “Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, dan setiap tahapan harus didasarkan pada data, kajian teknis, aspek lingkungan, perizinan, serta pertimbangan sosial masyarakat. Eksplorasi dilakukan untuk memastikan potensi panas bumi sekaligus menilai kelayakan pengembangannya,” tambahnya dengan tegas.
Dua petisi kumpulkan ribuan dukungan, suara rakyat mengema
Berdasarkan pantauan di lapangan, munculnya rencana proyek geothermal Gunung Ungaran ternyata memicu respons besar dari berbagai kalangan masyarakat. Setidaknya terdapat beberapa petisi yang menyoroti isu ini, namun dua di antaranya berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan hingga Kamis (3/9/2026).
Petisi pertama yang digagas oleh Bayu Utomo dengan judul lantang “Hentikan proyek panas bumi di Gunung Ungaran” telah mengumpulkan 8.119 dukungan hingga pukul 12.00 WIB. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya kekhawatiran masyarakat terhadap kelanjutan proyek tersebut.
Dalam petisinya, Bayu menyoroti kembali munculnya rencana proyek panas bumi yang sempat gagal dilaksanakan sebelumnya. Ia menilai Gunung Ungaran bukan sekadar kawasan dengan potensi energi panas bumi, melainkan juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tak ternilai harganya.
Bayu secara khusus menyinggung keberadaan Candi Gedong Songo yang berdiri kokoh di lereng Gunung Ungaran. Menurutnya, kawasan candi ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi Jawa Tengah, sekaligus menjadi destinasi wisata unggulan yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Gunung ini adalah rumah bagi Candi Gedong Songo, kompleks candi Hindu tertua yang berdiri megah di lerengnya. Candi Gedong Songo tidak hanya menarik turis lokal dan mancanegara karena keindahan dan keromantisannya, namun juga karena posisinya yang erat dengan tradisi dan sejarah Jawa Tengah. Kehadiran atau pembangunan proyek panas bumi di lokasi ini mengancam kelestarian dan keutuhan candi-candi tersebut,” tulis Bayu dengan penuh keprihatinan dalam petisinya.
Petisi tersebut juga menyoroti rencana pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 55 megawatt yang dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap kawasan sekitar. Pembuat petisi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali lokasi proyek dan mencari alternatif tempat yang tidak mengancam situs purbakala maupun kelestarian lingkungan.
Sementara itu, petisi kedua yang tak kalah masif digerakkan oleh Heru P atas nama warga yang peduli terhadap lingkungan, sumber air, dan masa depan Gunung Ungaran. Petisi berjudul “Selamatkan Gunung Ungaran : Tolak Pengeboran yang Mengancam Sumber Air dan Masa Depan Kita” ini menekankan kekhawatiran utama terhadap sumber mata air yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat.
Air adalah hidup, jangan korbankan untuk energi!
Yang menarik dari petisi kedua ini adalah penegasan bahwa penolakan bukanlah bentuk sikap anti-pembangunan atau anti-energi bersih. Masyarakat justru menyambut baik upaya transisi energi, namun mereka meminta agar pembangunan tidak mengorbankan kebutuhan dasar yang lebih vital.
Kekhawatiran mereka berfokus pada potensi dampak pengeboran terhadap sumber air dan keseimbangan lingkungan. Beberapa warga bahkan mengaku telah merasakan berkurangnya aliran air dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika musim kemarau tiba. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran mereka terhadap proyek pengeboran yang dikhawatirkan akan memperparah krisis air.
Selain sumber mata air, petisi kedua juga menyoroti ancaman terhadap hutan lindung, kawasan pertanian produktif, area wisata alam, serta kawasan budaya yang menjadi identitas Gunung Ungaran. Semua elemen ini saling terhubung dalam ekosistem yang rapuh dan membutuhkan perlindungan ekstra.
Para pembuat petisi dengan lantang meminta pemerintah untuk menghentikan dan menolak rencana pengeboran panas bumi. Mereka menilai perlindungan sumber air dan lingkungan harus menjadi prioritas utama karena kerusakan alam dapat berdampak panjang bagi generasi mendatang.
“Bagaimana mungkin kita membangun energi masa depan dengan mengorbankan air yang menjadi sumber kehidupan saat ini?” tanya salah satu pendukung petisi dengan nada getir.
Di sisi lain, sikap pemerintah yang tetap melanjutkan tahapan eksplorasi dan studi kelayakan menunjukkan bahwa proyek ini masih memiliki landasan hukum dan teknis yang kuat. Kementerian ESDM berjanji akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.
Konflik kepentingan: energi terbarukan vs kelestarian
Perdebatan ini sejatinya mencerminkan dilema besar yang dihadapi banyak negara berkembang: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan energi bersih dengan perlindungan lingkungan dan warisan budaya. Di satu sisi, pengembangan geothermal merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang semakin menipis dan merusak lingkungan.
Di sisi lain, Gunung Ungaran bukanlah kawasan kosong tanpa nilai. Keberadaan Candi Gedong Songo yang berusia ribuan tahun, mata air yang menghidupi ribuan hektar lahan pertanian, serta ekosistem hutan yang menjadi paru-paru wilayah, semuanya menciptakan ekosistem yang kompleks dan saling bergantung.
Para ahli lingkungan pun angkat bicara mengenai risiko pengeboran geothermal terhadap sistem hidrologi. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengeboran dapat mengubah aliran air tanah, menurunkan debit mata air, dan bahkan menyebabkan kontaminasi kimiawi pada sumber-sumber air permukaan.
Sementara itu, kalangan akademisi dan budayawan menyoroti ancaman terhadap situs Candi Gedong Songo. Getaran dari aktivitas pengeboran, perubahan tata air, serta potensi longsor akibat pembukaan lahan, semua menjadi momok yang menghantui kelestarian candi peninggalan Dinasti Sanjaya ini.
Tantangan dan harapan ke depan
Masyarakat sekitar Gunung Ungaran kini berada dalam situasi yang sulit. Mereka menyambut baik program energi bersih yang dicanangkan pemerintah, namun tidak ingin membayar harga yang terlalu mahal berupa hilangnya sumber air dan rusaknya warisan budaya.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi tolong dengar suara kami,” ujar salah satu warga yang turut menandatangani petisi. “Air adalah kehidupan, dan Candi Gedong Songo adalah identitas kami. Jangan korbankan keduanya demi proyek yang belum tentu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”
Pemerintah daerah pun dihadapkan pada tantangan besar untuk menjembatani kepentingan nasional dalam pengembangan energi terbarukan dengan aspirasi masyarakat lokal yang menginginkan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budayanya.
Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Kajian dampak lingkungan yang komprehensif dan transparan, serta jaminan bahwa setiap langkah proyek akan melibatkan masyarakat, menjadi kunci untuk meredakan ketegangan yang terus memanas.
Yang jelas, ribuan tanda tangan yang terkumpul dalam dua petisi tersebut bukanlah angka yang bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah sinyal kuat bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan warisan budaya. Kini, saatnya pemerintah membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
