Jakarta, Cinta-news.com – Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dengan tegas memperingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan layanan publik. Ia menyoroti rencana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Khozin menekankan, hak-hak warga negara harus tetap menjadi prioritas utama di tengah upaya penghematan energi.
Hak Rakyat Bukan Tawar-Menawar: DPR Ingatkan Risiko di Balik Efisiensi
Lebih lanjut, politisi ini mengingatkan bahwa apapun kebijakan yang diambil pemerintah, urusan dasar rakyat tidak boleh tersendat. “Layanan publik dasar warga negara jangan sampai terabaikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan prima dari negara, terutama dalam urusan-urusan dasar mereka,” ujar Khozin dengan tegas di Jakarta, Kamis (19/3/2026) malam. Ia seolah ingin memastikan bahwa tidak ada alasan bagi birokrasi untuk mengurangi kualitas pelayanan demi efisiensi anggaran.
Menurut pandangan Khozin, wacana penerapan WFH sebagai respons terhadap gejolak harga minyak dunia ini harus dikaji ulang secara mendalam. Pemerintah, lanjutnya, tidak boleh sekadar mengambil kebijakan tanpa perhitungan matang. Ia meminta agar efisiensi dan produktivitas kerja ASN, pekerja swasta, hingga institusi pendidikan menjadi pertimbangan utama. Artinya, penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan efektivitas kerja dan mutu pelayanan.
Jangan Cuma Ikut-Ikutan: Pemerintah Diminta Belajar dari Pengalaman Pandemi
Politikus Fraksi PKB itu pun mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya bukan pemula dalam urusan WFH. Pengalaman panjang saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, menurutnya, adalah laboratorium berharga yang sayang jika tidak dimanfaatkan. “Kita sudah memiliki data lengkap, baik sisi positif maupun kekurangan dari penerapan WFH saat pandemi. Karena itu, pemerintah wajib mengkaji kebijakan ini secara presisi, berdasarkan data empiris, bukan sekadar asumsi,” tegas Khozin. Ia menilai, data tersebut akan membantu merancang skema WFH yang lebih efektif tanpa mengganggu roda pemerintahan.
Tidak hanya menyoroti soal WFH, Khozin juga memberikan usulan konkret untuk penghematan energi di sektor pemerintahan. Ia mendorong pemerintah untuk lebih masif menggalakkan penggunaan transportasi umum bagi ASN. Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan dampak ganda: selain menghemat anggaran BBM, juga mengurangi kemacetan dan polusi. Ia berharap ASN bisa memulai gerakan kolektif dengan meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik yang lebih ramah lingkungan.
Solusi Ganda: Genjot Transportasi Umum dan Hemat Listrik ala Khozin
“Saya berharap kita bisa menggerakkan ASN untuk bersama-sama pergi ke kantor memakai transportasi publik. Ini langkah nyata,” imbuh Khozin. Ia juga menambahkan pentingnya penghematan energi di内部 lingkungan instansi pemerintah. “Penghematan listrik di kantor-kantor pemerintah juga harus dilakukan secara ketat. Jangan sampai lampu menyala terang saat ruangan kosong,” pesannya. Menurutnya, kombinasi antara WFH terukur dan efisiensi energi di kantor akan menghasilkan penghematan yang signifikan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membuka peluang penerapan kebijakan ini. Ia menyebut bahwa WFH bagi ASN hingga pekerja swasta akan mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Pemerintah, kata Airlangga, tengah merancang kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai langkah antisipatif terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global.
Airlangga memaparkan potensi penghematan dari kebijakan ini. “Dengan adanya kebijakan ini, penghematan dari segi mobilitas dan penggunaan bensin cukup signifikan, bisa mencapai seperlima dari konsumsi biasa,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026). Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjadikan WFH sebagai instrumen pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menko Airlangga menambahkan, teknis pelaksanaan WFH masih dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah, jelasnya, tidak ingin terburu-buru dan akan mengumumkan detail aturan ketika semua aspek sudah matang. Ia menekankan bahwa kebijakan ini nantinya akan berlaku universal, tidak hanya menyasar ASN di pusat, tetapi juga mencakup pekerja swasta dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. “Teknisnya sedang disiapkan. Kami harapkan ini tidak hanya untuk ASN, tapi juga swasta dan pemda-pemda,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan WFH ini direncanakan mulai bergulir setelah periode Lebaran 2026. Pemerintah akan menunggu kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor sebelum mengimplementasikannya. “Pasca Lebaran nanti, kita akan tentukan waktu yang tepat,” tutup Airlangga. Wacana ini pun menjadi perbincangan hangat, di mana publik menanti bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi hak masyarakat atas layanan publik yang prima.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
