Cinta-news.com – Sebuah gelombang kejutan baru saja melanda jagat sosial dan politik Indonesia pada Kamis (15/1/2026) lalu. Frank Alexander Hutapea, anak sulung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, resmi bergabung dengan lingkaran elite strategis negara. Ia bersama Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Neo Letto, putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Mereka berdua tidak sendirian. Sepuluh tenaga ahli lain juga menyandang posisi bergengsi ini dalam sebuah upacara khidmat.
Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian DPN, Sjafrie Sjamsoeddin, memimpin langsung prosesi pelantikan ini. Menanggapi sorotan publik, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo, menegaskan proses seleksinya ketat. Semua nama yang dilantik, termasuk Frank, melewati mekanisme yang sama. Pemerintah memastikan pengisian posisi ini hanya untuk memperkuat kebijakan pertahanan. “Kami tidak mengaitkannya dengan latar belakang keluarga atau faktor non-institusional lain,” tegas Rico.
Lalu, apa tugas mereka? Rico menjabarkan peran vital yang akan diemban. Neo Letto akan fokus memberikan masukan sesuai keahlian uniknya. Kontribusinya difokuskan pada pemikiran strategis lintas disiplin. Perspektif sosial, budaya, dan komunikasi strategisnya akan memperkaya kajian DPN.
Mekanisme kerjanya berjalan melalui saluran resmi. Para tenaga ahli menyampaikan masukan melalui forum dan tata kerja DPN. Selanjutnya, bahan pemikiran itu menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan Dewan. Dengan begitu, setiap keputusan tetap mengutamakan kepentingan strategis pertahanan negara.
Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan harapan besar lewat Instagram. Pelantikan ini merupakan langkah strategis. Tujuannya memperkuat fondasi kebijakan negara agar lebih adaptif dan berbasis analisis mendalam. Integritas dan keahlian mereka akan membentuk tulang punggung intelektual. Peran mereka akan merumuskan arah pertahanan nasional yang kokoh dan relevan dengan dinamika global.
Anda mungkin bertanya, apa itu Dewan Pertahanan Nasional (DPN)? Presiden Republik Indonesia memimpin lembaga nonstruktural ini secara langsung. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. Tugas utamanya sangat vital. DPN memberi pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan strategis pertahanan nasional. Cakupannya meliputi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, hingga keselamatan bangsa.
DPN menyelenggarakan beberapa fungsi krusial. Pertama, mereka menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara sebagai pedoman. Kedua, mereka menyusun kebijakan pengerahan komponen pertahanan untuk mobilisasi. Ketiga, mereka menilai risiko kebijakan pertahanan yang ada. Keempat, mereka merumuskan solusi terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Terakhir, mereka menjalankan administrasi dan tugas lain dari Presiden.
Jelas, pelantikan ini bukan sekadar ceremonial. Berdasarkan penjelasan resmi, proses ini mengedepankan kapasitas profesional masing-masing individu. Pengalaman unik mereka justru menjadi nilai tambah. Otoritas keputusan tetap di tangan pimpinan kolektif DPN melalui mekanisme baku. Keseluruhan proses mencerminkan komitmen memilih orang terbaik untuk satu tujuan: menjaga kedaulatan NKRI. Kini, kita tunggu kontribusi nyata mereka bagi kebijakan pertahanan nasional.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
