Cinta-news.com – Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kembali menuai polemik di tengah masyarakat. Pemerintah sendiri memasang target ambisius dengan membangun 80.000 unit KDMP yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Namun, siapa sangka jika kali ini kritik pedas justru meluncur dari kalangan arsitek yang menilai desain bangunan KDMP belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman karakter ekonomi desa di Indonesia.
Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh Yoval Julianto, seorang arsitek profesional dari Dreamlabs Architects. Menurut pengamatannya, sebagian besar luas bangunan justru didominasi oleh ruang gudang yang sangat besar, sementara area yang difungsikan sebagai gerai dan layanan kesehatan hanya mengambil porsi kecil dari keseluruhan bangunan. Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pemanfaatan ruang, terutama bagi desa-desa maupun kelurahan yang tidak mengandalkan aktivitas pertanian sebagai sektor ekonomi utama mereka.
“Ruang gerai Kopdes yang sering kita lihat itu ternyata hanya sebagian kecil dari bangunannya. Sisanya adalah gudang yang jauh lebih besar dari gerainya,” ungkap Yoval saat diwawancarai pada Minggu (12/7/2026). “Tidak ada arahan spesifik fungsi dari gudang tersebut, tapi jika saya menganalisis dari denah ini, terlihat bahwa perancangnya ingin menggambarkan sebuah ‘koperasi ideal’ di suatu desa,” tambahnya dengan nada kritis.
Mengupas Denah Bangunan KDMP: Dominasi Gudang yang Mengkhawatirkan
Berdasarkan denah bangunan yang dianalisis secara saksama, luas total bangunan KDMP mencapai sekitar 20 x 30 meter atau setara dengan 600 meter persegi yang tidak sedikit. Namun, yang mengejutkan adalah ruang yang difungsikan sebagai gerai koperasi hanya berukuran sekitar 6 x 17,5 meter atau sekitar 105 meter persegi saja. Sementara itu, ruang praktik dokter memiliki luas sekitar 3,5 x 10 meter atau sekitar 35 meter persegi yang terbilang sangat terbatas.
Dengan komposisi ruang seperti ini, sebagian besar area bangunan yang tersisa merupakan ruang gudang yang mendominasi. Pertanyaan besarnya kemudian adalah untuk apa gudang seluas itu disiapkan jika sebagian besar desa tidak memiliki aktivitas pertanian yang membutuhkan ruang penyimpanan besar?
Gudang Raksasa: Antara Asumsi dan Realitas di Lapangan
Yoval tidak memungkiri bahwa desain bangunan KDMP kemungkinan direncanakan untuk penyimpanan pupuk hingga hasil bumi pedesaan yang nantinya akan dijual kembali. “Gudang yang besar kemungkinan disiapkan untuk menyimpan pupuk dan hasil bumi desa tersebut untuk dijual. Barang-barang ini bersifat bulk atau curah, sehingga makan tempat dan perlu ruang yang luas,” papar Yoval dengan penjelasan teknisnya.
“Sementara luas total bangunan adalah 20 x 30 meter (600 meter persegi). Bangunan Kopdes pada dasarnya adalah gudang dengan tambahan fitur minimarket dan praktek dokter. Gudang sebesar itu untuk menyimpan apa?,” tanya Yoval retoris.
Menurut Yoval, apabila bangunan tersebut difungsikan untuk penyimpanan komoditas pertanian, ukuran gudang yang besar masih dapat dipahami secara logis. Namun, persoalan krusialnya adalah Indonesia memiliki karakter desa yang sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan begitu saja.
Keberagaman Ekonomi Desa: Ketika Satu Desain Tidak Bisa Untuk Semua
Yoval dengan tegas menyoroti bahwa tidak semua desa di Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Fakta di lapangan menunjukkan banyak desa yang justru bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan, pariwisata, industri rumahan, maupun usaha kreatif yang berkembang pesat. Perbedaan struktur ekonomi tersebut semestinya berpengaruh secara signifikan terhadap kebutuhan ruang sebuah koperasi desa.
“Pertanyaannya, apakah semua desa adalah desa petani? Bagaimana jika mata pencaharian kebanyakan penduduknya adalah bidang jasa? Tentu program ruang yang dibutuhkan akan berbeda,” beber Yoval dengan argumentasi yang logis.
Ia menekankan bahwa penggunaan desain bangunan yang seragam dari Sabang sampai Merauke berpotensi mengabaikan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat desa. Padahal, setiap wilayah memiliki karakter usaha, komoditas unggulan, hingga kebutuhan operasional koperasi yang berbeda-beda dan tidak bisa dipukul rata.
Dampak Negatif Desain Seragam: Ruang Mewah Namun Tak Terpakai
Akibat dari desain yang seragam ini, bangunan koperasi dikhawatirkan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Ruang-ruang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga berpotensi menjadi monumen megah yang menganggur. “Kegagalan memahami keberagaman ekonomi desa inilah yang menjadikan Kopdes pada akhirnya hanya menjadi sebuah toko kelontong yang identik, dengan barang harian yang juga identik atau pabrikan, bukan hasil usaha warga,” ucap Yoval dengan nada prihatin.
Selain itu, Yoval juga menyoroti masalah keterbatasan lahan yang dihadapi oleh banyak desa. Tidak semua desa atau kelurahan memiliki lahan yang cukup untuk membangun bangunan seluas 600 meter persegi, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap strategis untuk kegiatan ekonomi. “Sehingga berdampak pada penentuan lokasi yang terkesan ‘seadanya’. Misalnya di lereng gunung dan sebagainya,” ujar Yoval menggambarkan realitas di lapangan.
Solusi yang Ditawarkan: Koperasi Bukan Tipologi Bangunan Spesifik
Di akhir pernyataannya, Yoval memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depan. “Desain kopdes semestinya tidak template karena koperasi bukanlah tipologi bangunan spesifik. Mestinya desain juga mencerminkan corak ekonomi daerah masing-masing,” tutupnya dengan tegas.
Ia berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam merancang program pembangunan KDMP ke depan dengan melibatkan analisis mendalam tentang karakteristik ekonomi setiap desa. Dengan demikian, bangunan koperasi yang dibangun benar-benar menjadi solusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, bukan sekadar proyek fisik yang menghabiskan anggaran besar namun tidak berdampak signifikan.
Polemik desain KDMP ini menjadi pengingat penting bahwa program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat haruslah fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk memajukan ekonomi desa justru kandas karena desain bangunan yang tidak sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan target pembangunan 80.000 unit yang sangat besar, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan aspek fungsional dan kontekstual dari setiap bangunan KDMP. Keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan perancangan menjadi kunci utama agar koperasi desa benar-benar berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Semoga kritik membangun dari para ahli seperti Yoval Julianto ini dapat menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah dalam menyempurnakan program KDMP ke depannya. Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini justru menjadi bumerang karena desain yang tidak berpihak pada keberagaman ekonomi masyarakat desa.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
