Dana Transfer ke Buleleng Dipotong Rp25 M, TPP ASN Terancam Tergerus

BULELENG, Cinta-news.com – Gaji tambahan alias Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buleleng, Bali, kini terancam dipangkas! Kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan memaksa pemerintah kabupaten memutar otak, dan opsi pemotongan TPP pun masuk dalam daftar hitam kebijakan darurat.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, dengan terus terang mengungkapkan bahwa pemotongan TPP tersebut bisa saja menjadi pilihan terakhir jika kondisi keuangan daerah benar-benar tidak memungkinkan lagi. Namun, beliau menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan kebijakan resmi untuk memangkas TPP ASN.

“Tetapi, kalau sudah terpaksa ya mau tidak mau harus dilakukan untuk mengamankan APBD. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana,” ucap Sutjidra dengan nada penuh harap di Buleleng, Kamis (6/8/2026).

Ancaman serius ini muncul setelah pemerintah pusat secara resmi memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi jatah Buleleng. Kabupaten yang terkenal dengan keindahan alamnya ini kehilangan dana sebesar Rp 25,17 miliar pada tahun 2026 ini. Pemangkasan yang setara dengan 1,63 persen tersebut jelas membuat ruang fiskal Pemkab Buleleng semakin sempit dan terbatas.

Kondisi serupa ternyata juga diprediksi akan terjadi pada tahun 2027 mendatang. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai bersikap lebih selektif dan cermat dalam menentukan setiap belanja yang akan dikeluarkan.

Sutjidra menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan arahan tegas kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.

“Jadi pemotongan TKD ini sangat berpengaruh. Kami kembali ditekankan untuk melakukan efisiensi,” jelasnya.

Menurut Sutjidra, efisiensi anggaran bukan berarti semua pembangunan harus dihentikan sama sekali. Pemerintah Kabupaten Buleleng justru akan memprioritaskan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Program-program prioritas itulah yang akan tetap dijalankan, sementara yang lainnya harus ditunda atau dievaluasi ulang.

“Program prioritas saja yang dijalankan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian atau pangan, kemudian jaminan sosial,” katanya dengan tegas.

Pembangunan Jalan Mulai Terdampak

Salah satu sektor yang mulai merasakan dampak keterbatasan anggaran adalah pembangunan infrastruktur, terutama di bidang jalan. Sutjidra menyebutkan bahwa penurunan kemampuan fiskal daerah terjadi bersamaan dengan melonjaknya biaya konstruksi yang cukup signifikan. Kondisi ini tentu memaksa pemerintah untuk mengatur ulang prioritas pembangunan agar tetap berjalan meskipun dengan skala yang lebih terbatas.

Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada infrastruktur jalan semata. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata juga dinilai sama pentingnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Buleleng.

Pemkab Buleleng tetap berkomitmen melanjutkan revitalisasi sekitar 70 sekolah pada tahun 2026 ini. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan dan dukungan terhadap sektor pariwisata juga tetap masuk dalam agenda prioritas pemerintah daerah.

“Kalau semua anggaran dibawa ke jalan, pariwisata tidak jalan, kesehatan tidak jalan, pendidikan juga tidak jalan. Semuanya penting, tetapi harus dibagi sesuai kemampuan fiskal yang kita miliki,” ungkapnya bijak.

DPRD Bali Beri Peringatan Keras!

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, dengan tegas meminta Pemkab Buleleng agar tidak menjadikan TPP ASN sebagai sasaran efisiensi anggaran. Menurut Kresna Budi, pemangkasan TPP berpotensi besar memengaruhi daya beli ASN yang selama ini turut menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

“Kalau setelah dilakukan efisiensi ternyata memang masih ada kekurangan, saya yakin pemerintah pusat akan membantu lagi. Jadi jangan terlalu berpikir negatif, efisiensi ini untuk efektivitas anggaran,” ujarnya.

Politisi ini berharap pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak ekonomi sebelum memutuskan memangkas TPP ASN. Kresna Budi mengingatkan bahwa pengurangan TPP tidak hanya berdampak terhadap ASN semata, tetapi juga dapat memengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat mengandalkan perputaran konsumsi masyarakat.

“Kalau TPP dikurangi, UMKM juga tidak berjalan karena tidak ada yang belanja. Salah satu penggerak ekonomi di Buleleng adalah pegawai negeri. Jangan sampai kesejahteraan mereka justru dikurangi,” pungkasnya dengan nada prihatin.

Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi ribuan ASN di Buleleng yang kini menanti kepastian nasib TPP mereka di tengah tekanan fiskal yang semakin berat. Apakah pemotongan gaji benar-benar tak terelakkan? Ataukah ada solusi lain yang lebih bijak untuk menyelamatkan APBD tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN dan roda ekonomi daerah?

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.