JAKARTA, Cinta-news.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meluncurkan rencana besar membangun sekitar 900 hingga 1.000 unit hunian sementara atau huntara bagi warga korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ribuan unit rumah akan segera berdiri untuk menyelamatkan mereka dari ancaman bencana yang mengintai setiap saat!
Menteri Dody langsung terjun ke lokasi bencana pada Jumat (13/2/2026) dan mengumumkan langkah cepat ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta jajarannya menangani bencana secara cepat dan tepat sasaran, maka Dody pun bergerak sigap tanpa menunggu lama. Ia ingin memastikan masyarakat tidak terus menerus hidup dalam ketakutan di atas tanah yang terus bergerak.
Hasil kajian Badan Geologi Kementerian ESDM mengungkap fakta mencengangkan: kawasan terdampak sudah tidak layak huni! Tim ahli geologi menyatakan tanah di wilayah tersebut terus bergerak dan membahayakan keselamatan jiwa siapa pun yang tinggal di atasnya. Relokasi menjadi satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal, dan pemerintah segera merealisasikannya.
“Kajian Badan Geologi dari Kementerian ESDM di Bandung menyatakan kawasan ini sudah tidak layak untuk menjadi permukiman. Jadi kami memilih memindahkan warga ke tempat yang aman,” tegas Dody dalam keterangan resminya. Ia menekankan keselamatan warga sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi.
Pemerintah Siapkan Lahan 12 Hektar untuk Ribuan Huntara
Pemerintah Kabupaten Tegal langsung tancap gas menyiapkan lahan seluas sekitar 12 hektar sebagai lokasi pembangunan huntara. Tim kajian mempertimbangkan tiga alternatif lokasi, yakni Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, sebelum akhirnya menentukan pilihan. Setiap lokasi melalui proses evaluasi ketat dari berbagai aspek.
Desa Capar akhirnya terpilih sebagai lokasi paling ideal setelah tim melakukan kajian mendalam dan komprehensif. Desa ini terbukti aman dari potensi bencana geologi dan menawarkan akses mudah bagi warga untuk beraktivitas sehari-hari. Warga pun menyambut keputusan ini dengan sukacita karena mereka akhirnya mendapatkan kepastian tempat tinggal baru.
Pemerintah daerah harus segera menyampaikan usulan resmi sebelum pembangunan huntara dapat dimulai. Usulan tersebut mencakup penetapan lokasi yang jelas serta data calon penerima manfaat yang valid dan terverifikasi. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Kementerian PU berkolaborasi erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Kedua institusi ini langsung bergerak menyusun desain huntara yang nyaman, aman, dan memenuhi standar teknis. Mereka berkomitmen menyelesaikan semua persyaratan teknis secepat mungkin.
“Tim akan membuat desain berdasarkan arahan itu, setelah oke kami segera approve,” ujar Dody dengan penuh optimisme. Ia memastikan proses persetujuan berjalan cepat tanpa mengorbankan aspek kualitas dan keamanan bangunan.
Target Tiga Minggu, Warga Bisa Huni Sebelum Lebaran!
Pemerintah memasang target menantang: menyelesaikan pembangunan huntara hanya dalam waktu tiga minggu sejak pekerjaan dimulai! Kementerian PU memiliki pengalaman dan kapasitas mumpuni untuk mewujudkan target ambisius ini. Dengan kerja keras dan koordinasi solid, target ini sangat mungkin tercapai tepat waktu.
Warga korban bencana akan menempati huntara baru mereka sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Sungguh hadiah Lebaran yang tak ternilai harganya! Mereka akan merayakan hari kemenangan di tempat aman dan layak, terbebas dari ketakutan akan bencana susulan yang selama ini membayangi.
“Kementerian PU biasanya mengerjakan huntara sekitar tiga mingguan. Kami berharap warga sudah menempatinya sebelum Lebaran. Huntara ini lengkap dengan fasilitas umum, kamar mandi, dan sarana pendukung lainnya,” jelas Dody penuh keyakinan. Ia menjamin huntara yang dibangun bukan sekadar tempat berteduh, tetapi dilengkapi berbagai fasilitas pendukung memadai.
Pada tahap awal ini, pemerintah memfokuskan penanganan pada penyediaan hunian sementara dengan tujuan jelas. Masyarakat harus segera mendapatkan tempat tinggal aman dan layak dalam waktu secepat mungkin. Setelah itu, pemerintah akan membahas pembangunan hunian tetap sesuai persyaratan teknis dan rekomendasi geologi.
Saat meninjau lokasi, Menteri Dody tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga berdialog langsung dengan warga terdampak di calon lokasi huntara Desa Capar. Ia mendengarkan keluh kesah, harapan, dan aspirasi mereka dengan penuh perhatian. Kehadiran menteri di tengah-tengah warga memberikan secercah harapan baru.
Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh kelengkapan administrasi secepat kilat. Proses pembangunan akan segera dimulai tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan. Semua pihak bahu-membahu bergerak cepat demi kepentingan warga yang membutuhkan tempat tinggal aman.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
