Cinta-News.com – 335.109 Ijazah Siswa di Jabar. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terus menerima banyak laporan dari orang tua yang protes lantaran sekolah masih menahan ijazah anak mereka. Penyebabnya? Tunggakan biaya pendidikan! Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyoroti betapa janji Pemprov Jabar hingga kini masih sekadar wacana.
“Kami sudah lama menunggu realisasi janji Pak Gubernur. Nyatanya, yang terjadi cuma retorika tanpa aksi. “Ubaid mengecam, ‘Pemerintah mengabaikan hak dasar anak-anak Jabar untuk mendapatkan pendidikan layak!’ saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (16/05/25).”
Tak hanya orang tua, kepala sekolah swasta—termasuk madrasah dan pesantren—ikut merasakan dampaknya. Para kepala sekolah menentang permintaan Pemprov karena meski terus mendesak pembebasan ijazah, mereka sendiri menunda pencairan dana tebusan. Alhasil, ijazah ratusan ribu siswa masih terkatung-katung.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar harus menanggung dana sebesar Rp1,3 triliun untuk membebaskan ijazah yang sekolah-sekolah tahan.”Tagihannya besar sekali, total Rp1,3 triliun untuk yang tidak mampu,” ungkap Dedi dalam video YouTube-nya, Rabu (26/04/25).
Sayangnya, hingga pertengahan Mei, dana itu masih menguap. Padahal, Ubaid menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, sesuai konstitusi dan UU Sisdiknas.
Data JPPI menunjukkan, daya tampung SMA/SMK negeri di Jabar cuma 36% dari total kebutuhan. Artinya, 64% siswa terpaksa masuk swasta.”Ubaid menegaskan, ‘Sekolah swasta menyelamatkan pendidikan, namun pemerintah malah membiarkan mereka rugi. Penuhi sekarang janji tebus ijazah itu!'”
JPPI juga memperingatkan risiko besar: angka putus sekolah bisa meledak jika ijazah tetap ditahan. “Jabar sudah juara jumlah anak putus sekolah tertinggi se-Indonesia. Kalau dana tak cair, situasi bakal makin parah,” tambahnya.
Tuntutan JPPI untuk Pemprov Jabar
JPPI mendesak Gubernur Jabar segera:
- Bayar lunas dana tebusan ijazah tanpa ditunda.
- Evaluasi sistem pembiayaan pendidikan di Jabar.
- Terapkan pendidikan gratis untuk semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Ubaid menekankan, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD wajib dipenuhi. Jika tidak, kasus ijazah tertahan akan terus berulang dan krisis pendidikan di Jabar makin runyam.
“Rakyat butuh aksi nyata, bukan pencitraan! Jangan korbankan masa depan ribuan siswa hanya karena ijazah tak bisa ditebus. Stop jadikan generasi muda sebagai korban konten viral!” seru Ubaid.
