JAKARTA, Cinta-news.com – Publik Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan isu yang bikin bulu kuduk merinding. Bayangkan saja, kabar tentang pesawat militer Amerika Serikat dikabarkan bakal punya tiket bebas terbang di seluruh langit Nusantara. Namun, kabar ini langsung disambar tegas oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. Dengan lantang, politikus PKS itu menegaskan satu hal: tidak ada dasar hukum yang membolehkan pesawat tempur asing, termasuk AS, melenggang bebas di angkasa Indonesia.
DPR Tegaskan Prosedur Ketat Wajib Dilalui
Lebih lanjut, Sukamta memberikan penjelasan yang gamblang. Menurutnya, setiap aktivitas penerbangan dari negara asing, terlebih lagi yang bernuansa militer seperti dari Negeri Paman Sam, wajib hukumnya tunduk pada aturan perizinan yang super ketat. “Jangan coba-coba!” tegasnya, mengingatkan bahwa langit Indonesia bukanlah taman bermain bebas bagi siapa pun.
Dalam pernyataannya yang dihubungi pada Senin (13/4/2026), Sukamta kembali mengulaskan palu hukum. “Tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing,” ujarnya. Dengan kalimat sejelas itu, ia praktis menutup pintu spekulasi tentang “jalan tol” di udara bagi kekuatan asing.
Selanjutnya, Sukamta membeberkan prosedur baku yang harus dilalui. Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut mencakup diplomatic clearance dan security clearance yang wajib dipenuhi. Kedua persetujuan ini, lanjutnya, harus sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional yang berlaku. Jadi, tidak ada istilah “izin dadakan” atau “karpet merah” tanpa proses berlapis.
Meski begitu, Sukamta juga mengajak semua pihak untuk tidak panik berlebihan. Pasalnya, ia mengakui bahwa isu mengenai rencana pemberian akses luas bagi pesawat militer AS ini masih berada di ranah spekulatif. Hingga detik ini, pemerintah pun belum mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung kabar tersebut.
“Jangan buru-buru ambil kesimpulan, ya!” pesan Sukamta. “Hingga saat ini, informasi yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum didukung oleh pernyataan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia. Penting bagi semua pihak untuk tidak menarik kesimpulan prematur sebelum terdapat klarifikasi yang komprehensif,” imbuhnya.
Setelah menegaskan penolakan terhadap akses bebas, Sukamta kemudian meluruskan sikap Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia pada prinsipnya sangat terbuka untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Namun, ada syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Syarat tersebut, terang Sukamta, adalah kerja sama itu harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Tidak hanya itu, kerja sama tersebut juga wajib menghormati kedaulatan negara serta tidak boleh mengganggu politik luar negeri bebas aktif yang menjadi harga mati bangsa Indonesia.
Tak lupa, Sukamta mengingatkan fungsi pengawasan DPR yang sangat krusial. Menurutnya, DPR memiliki wewenang penuh untuk mengawasi setiap kebijakan pertahanan dan hubungan luar negeri. Jadi, pemerintah tidak bisa bertindak sendiri tanpa sepengetahuan rakyat melalui wakilnya di Senayan.
“Apabila terdapat perjanjian atau kesepakatan strategis yang berdampak pada aspek kedaulatan dan pertahanan negara, maka hal tersebut semestinya dikonsultasikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Sukamta dengan nada mengingatkan.
Sementara itu, dari kubu yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, ikut angkat bicara. Dengan gaya tegas namun santun, Dave menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh akses militer asing adalah isu yang super sensitif. Karena itu, semua harus melalui mekanisme resmi dan mempertimbangkan kepentingan nasional secara matang.
“Setiap kebijakan yang menyangkut akses militer asing merupakan hal yang sangat sensitif dan harus melalui mekanisme resmi sesuai hukum nasional serta prinsip diplomasi yang menjaga kepentingan bangsa,” tegas Dave.
Lebih lanjut, Dave memberikan peringatan dini. Ia menjelaskan bahwa setiap perubahan mekanisme izin, terutama yang bersifat menyeluruh tanpa persetujuan per kasus, harus melalui kajian yang mendalam. Selain itu, persetujuan politik yang jelas juga menjadi harga mati yang tidak bisa diabaikan.
Klarifikasi Kemenhan: Masih Tahap Awal, Belum Final
Sebelumnya, dunia maya sempat digemparkan oleh unggahan akun X @Its_ereko. Akun tersebut menyebutkan bahwa Amerika Serikat sedang berusaha mati-matian mendapatkan akses penerbangan di seluruh wilayah udara Indonesia. Bahkan, disebut-sebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan menandatangani kesepakatan tersebut di Washington, Amerika Serikat.
Namun, kabar ini segera mendapat respons cepat dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dengan sigap, Kemenhan menegaskan bahwa kabar mengenai perjanjian pesawat militer AS yang bebas keluar-masuk wilayah Indonesia masih dalam tahap pembahasan awal. Artinya, belum ada kesepakatan final yang mengikat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas dan Infohan) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memberikan klarifikasi yang menenangkan. “Ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi,” kata Rico dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Rico pun memastikan bahwa dokumen yang beredar itu bukanlah perjanjian final. Akibatnya, dokumen tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dokumen itu belum bisa dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia.
Setelah itu, Rico menegaskan komitmen pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap kerja sama pertahanan dengan negara lain harus mengutamakan kepentingan nasional. Terlebih lagi, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga yang tidak bisa ditawar.
Seluruh proses, lanjut Rico, tetap berpedoman pada ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Tidak ada satu langkah pun yang diambil tanpa pertimbangan matang. “Setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut,” ujar Rico.
Dengan tegas, Kemenhan juga menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada di tangan negara. Ini adalah pernyataan yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan kehilangan kendali atas langitnya sendiri.
“Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” kata Rico mengakhiri.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
