Cinta-news.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini mengambil tindakan yang sangat tegas demi menindak warga yang hobi mengotori ruang publik, sehingga mereka secara resmi memperketat penegakan aturan kebersihan lingkungan dengan menaikkan denda administratif bagi siapa saja yang nekat membuang sampah sembarangan hingga menyentuh angka fantastis Rp 3 juta.
Kebijakan super ketat yang sesungguhnya sudah mulai berlaku efektif sejak tanggal 14 September 2026 ini tertuang secara sah di dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 45 Tahun 2026.
Selanjutnya, regulasi anyar ini hadir khusus sebagai langkah amandemen atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017, yang mana petunjuk teknis tersebut mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.
Oleh karena itu, pihak pemerintah kota merancang kebijakan keras ini bukan tanpa alasan, melainkan demi memicu efek jera yang sangat nyata, menghentikan kebiasaan buruk masyarakat yang gemar membuang sampah seenaknya, serta memulihkan kembali kualitas ekosistem lingkungan hidup di Kota Pahlawan secara menyeluruh.
Jangan Kaget! Ini Rincian Nominal Denda Berdasarkan Volume Sampah dan Jenis Pelanggarannya
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, secara mendetail menjelaskan bahwa penyesuaian nominal denda serta perincian jenis pelanggaran kebersihan memang menjadi fokus utama pemerintah dalam Perwali terbaru ini.
Maka dari itu, tim pengawas bakal langsung menindak tegas setiap warga yang tertangkap basah melempar kotoran atau sampah di titik-titik terlarang—seperti area aliran sungai, selokan pemukiman, saluran riol air, trotoar pejalan kaki, hingga tengah badan jalan raya—yang mana besaran sanksinya akan dihitung secara langsung berdasarkan volume sampah tersebut.
- Volume Sampah Kecil (< 1 Meter Kubik): Apabila warga kedapatan melempar sampah berukuran kecil seperti kantong plastik, tisu bekas, atau puntung rokok, maka petugas bakal langsung mengenakan denda administratif sebesar Rp 1.000.000.
- Volume Sampah Besar (> 1 Meter Kubik): Sebaliknya, jika volume sampah yang dibuang ternyata melampaui satu meter kubik, maka sanksi denda akan langsung melonjak drastis hingga mencapai angka maksimal Rp 3.000.000.
Tidak hanya itu, pemerintah kota juga menerapkan sanksi finansial berat yang serupa bagi warga yang kedapatan menumpuk sampah melebihi kapasitas yang ditentukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Apabila warga nekat membuang sampah di lokasi TPA atau TPS dengan volume yang melebihi satu meter kubik, maka mereka tentu akan dikenai denda maksimal sebesar Rp3.000.000, namun warga yang membuang sampah di bawah batasan volume tersebut tentu saja tidak akan didenda sebesar itu,” tegas Fikser saat memberikan konfirmasi resmi pada hari Jumat (6/11/2026).
Dilarang Buang Puing Bangunan dan Impor Sampah Luar Kota!
Di samping menyasar sampah limbah rumah tangga biasa, aturan baru yang sangat ketat ini nyatanya juga mengincar aksi pembuangan puing sisa material bongkaran bangunan atau gragal ke area TPS, TPST, maupun TPA yang dilakukan tanpa prosedur resmi:
- Puing Bangunan Volume Kecil (< 1 Meter Kubik): Pelanggar yang terbukti membuang puing sisa material bongkaran bangunan dengan volume kurang dari satu meter kubik bakal dijatuhi denda sebesar Rp 1.500.000.
- Puing Bangunan Volume Besar (> 1 Meter Kubik): Selanjutnya, apabila volume puing bangunan tersebut melampaui satu meter kubik, maka sanksi denda yang dijatuhkan oleh petugas akan membengkak hingga Rp 3.000.000.
Bahkan, Pemkot Surabaya kini secara sangat tegas melarang keras oknum atau pihak mana pun yang membawa serta memasukkan sampah dari luar wilayah administrasi Kota Surabaya ke TPS, TPST, atau TPA tanpa mengantongi izin tertulis resmi dari Wali Kota.
Awas Kena Razia! Gerobak Ditinggal dan Bakar Sampah Sembarangan Kena Sanksi Jutaan Rupiah
Lebih lanjut, Fikser menambahkan bahwa proses penindakan hukum di lapangan juga bakal menyapu bersih berbagai macam pelanggaran tata kelola kebersihan lainnya di area publik:
- Gerobak Sampah Ditinggalkan: Pemilik gerobak sampah yang dengan sengaja meninggalkan gerobaknya hingga memicu penumpukan kotoran di kawasan TPS atau TPST akan langsung dikenai denda sebesar Rp 1.000.000.
- Penumpukan Sampah Sembarangan di TPA: Pihak yang nekat menumpuk sampah secara liar di luar zona landfill TPA bakal dijatuhi denda administratif sebesar Rp 3.000.000.
- Pembakaran Sampah Terbuka (Open Burning): Warga yang kedapatan membakar sampah di ruang terbuka tanpa memenuhi standar teknis pengelolaan lingkungan akan diganjar denda sebesar Rp 1.500.000.
- Di samping itu, sanksi denda jauh lebih besar juga telah disiapkan secara khusus bagi korporasi atau perorangan yang mengelola sampah secara ceroboh hingga memicu pencemaran atau kerusakan ekosistem yang parah.
“Kebijakan ini sesungguhnya merupakan upaya nyata pemerintah untuk menghentikan aksi pelanggaran, memulihkan kualitas lingkungan hidup yang sudah rusak, sekaligus mendorong masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan perlindungan ekosistem,” ujar Fikser menekankan pentingnya kesadaran publik.
Begini Prosedur Razia Lapangan dan Nasib Uang Denda Warga
Mengenai teknis pelaksanaan penindakan di lapangan, tim yustisi gabungan bersama para petugas pengawas dari DLH Surabaya bakal langsung bergerak dan bertindak di tempat kejadian perkara. Petugas yang berwenang tersebut akan langsung meminta identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pelanggar untuk memproses serta menerbitkan sanksi administratif berupa denda tunai sesuai ketentuan Perwali.
Nantinya, seluruh perolehan uang denda administratif yang terkumpul tersebut wajib disetorkan secara langsung ke kas daerah melalui saluran resmi bendahara penerimaan. Setelah uang tersebut masuk ke kas daerah, Pemkot Surabaya memastikan bahwa dana tersebut bakal dialokasikan kembali untuk mendanai berbagai program pemulihan ekosistem lingkungan, memberikan edukasi kebersihan kepada masyarakat, hingga menggelar sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah di seluruh Kota Surabaya.
“Harapan utama kami sebenarnya bukan untuk membebani keuangan masyarakat, melainkan agar seluruh warga memiliki rasa takut dan kesadaran diri yang tinggi untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, lantaran aturan ini sudah resmi berjalan penuh dan menjadi pedoman utama bagi para petugas penegak di lapangan,” pungkasnya secara mengakhiri sesi penjelasan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
