BANDUNG, Cinta-news.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas memastikan bahwa mereka akan menggenggam kendali penuh atas gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi yang sedianya digelar pada tahun 2027. Langkah berani ini muncul segera setelah Kabupaten Garut secara resmi menarik diri dari posisi sebagai tuan rumah, dengan alasan klasik namun krusial, yaitu keterbatasan anggaran daerah yang sedang terseok-seok.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa sikap sigap ini adalah wujud nyata tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap kondisi fiskal daerah, sembari tetap memastikan bahwa agenda sakral keagamaan ini tidak sampai terpaksa dibatalkan. Komunikasi intens pun sudah dijalin sejak dini hari, di mana sang gubernur langsung berkoordinasi dengan Asisten II yang memang ditunjuk khusus untuk menangani urusan MTQ di tatar Parahyangan ini.
“Saya tadi subuh sudah berkomunikasi dengan Asisten II yang menangani MTQ di Jawa Barat. Karena Garut mengundurkan diri sebagai tuan rumah, kita juga memahami APBD-nya mengalami defisit,” ujar Dedi dengan nada bijak, Minggu (2/8/2026). Keputusan pengambilalihan ini bukanlah langkah dadakan, melainkan respons cepat atas mundurnya Kabupaten Garut yang sebelumnya telah resmi ditunjuk sebagai penyelenggara. Namun, situasi berubah drastis ketika Garut akhirnya menyatakan tidak sanggup menggelar pesta akbar Al-Qur’an tersebut karena kondisi kas daerah yang sedang tertekan.
Mengapa Pemprov Jabar Buru-buru Ambil Alih MTQ?
Tentu saja, keputusan strategis ini tidak lepas dari faktor pemicu utama, yaitu pengunduran diri Kabupaten Garut sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat. Garut sejatinya sudah ditunjuk dan memulai persiapan, namun puncaknya mereka menyatakan ketidakmampuan untuk melanjutkan tanggung jawab besar tersebut. Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Barat, Asep Sukamana, dengan terus terang mengungkapkan bahwa akar masalahnya memang sederhana, yaitu soal anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan operasional acara.
“Awalnya tuan rumah itu sudah ada Garut, tapi mereka berkirim surat tidak sanggup karena memang dana urusannya anggarannya,” ungkap Asep dengan nada memahami. Pihak LPTQ pun tidak tinggal diam, mereka bergerak cepat mencari daerah pengganti sebagai tuan rumah baru. Namun, hasil penelusuran di lapangan cukup mengecewakan, karena mayoritas kabupaten dan kota di Jawa Barat kompak menyatakan belum siap secara finansial. Hanya ada sebagian kecil yang berminat, namun itu pun tidak cukup kuat untuk diandalkan.
“Kemudian ditanya beberapa kota kabupaten lain tidak siap karena anggaran, ada juga yang siap tapi minoritas,” jelasnya dengan nada sedikit lega karena akhirnya ada keputusan tegas dari pucuk pimpinan provinsi.
Di Mana Lokasi Mewah MTQ 2027 Digelar?
Setelah melakukan perhitungan matang, Dedi Mulyadi dengan penuh keyakinan memastikan bahwa seluruh rangkaian acara MTQ 2027 akan dipusatkan di jantung Kota Bandung. Pemerintah provinsi berencana menggunakan ikon-ikon kebanggaan daerah sebagai panggung utama kegiatan ini. Mereka berani memutuskan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat akan bertindak langsung sebagai tuan rumah tunggal.
“Maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan penyelenggaraan MTQ 2027 dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat langsung. Tuan rumahnya langsung Pemprov Jabar,” katanya dengan penuh semangat. Rencana yang lebih detail sudah mulai dipetakan, di mana pembukaan akbar MTQ direncanakan akan berlangsung megah di halaman Gedung Sate yang ikonik, sementara malam penutupan yang khidmat akan dipusatkan di Masjid Raya Al Jabbar yang megah.
“Pembukaannya di halaman Gedung Sate, penutupannya di Masjid Al Jabbar,” ujar Dedi dengan optimisme tinggi.
Apa Pesan Gubernur di Balik Gelaran MTQ?
Lebih dari sekadar memastikan acara tetap berjalan, Dedi Mulyadi juga menyelipkan pesan moral yang dalam terkait integritas penyelenggaraan. Ia mengingatkan dengan serius bahwa MTQ bukanlah ajang seremonial belaka, melainkan sebuah kompetisi sakral yang sarat dengan nilai-nilai dakwah dan pengajaran Al-Qur’an.
“Karena MTQ ini mengembangkan syiar Islam, mengajarkan nilai-nilai Al-Qur’an, maka penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi asas kejujuran,” katanya dengan penuh penekanan. Ia menegaskan bahwa semua pihak, mulai dari panitia penyelenggara hingga dewan juri, harus bergerak dengan profesionalisme dan transparansi. Kemenangan harus diperoleh dengan cara yang bersih dan adil.
“Harus jujur dalam penyelenggaraan, jujur dalam penjurian,” imbuhnya dengan tegas.
Bagaimana Daerah Merespons Penundaan MTQ?
Keputusan untuk memundurkan jadwal MTQ tingkat provinsi hingga tahun 2027 tentu saja sempat mengundang beragam reaksi dari berbagai daerah. Beberapa kabupaten dan kota bahkan menyuarakan protes mereka, karena sudah terlanjur menyelesaikan MTQ tingkat daerah sebagai tahap seleksi, dan kini harus menunggu lebih lama untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Ada sebagian yang protes. Makanya kita mau raker dulu, dan akan ditanyakan satu-satu, kira-kira kemungkinannya seperti apa,” ucap Asep yang berusaha menenangkan situasi. Meskipun demikian, pihak LPTQ dengan tegas menyatakan bahwa keputusan ini murni didasarkan pada pertimbangan kondisi anggaran yang memang sedang tidak memungkinkan, sama sekali tidak ada unsur lain yang mempengaruhinya.
Meski jumlah pastinya belum dirinci secara detail, Asep menyebut bahwa untuk menggelar MTQ tingkat provinsi yang meriah dibutuhkan suntikan dana yang tidak sedikit. Perkiraan kasar yang beredar adalah angka di bawah 10 miliar rupiah, namun angka pastinya masih dalam perhitungan matang tim anggaran.
“Harus ditanyakan dulu, khawatir lupa. Tapi secara umum anggarannya dibawah 10 miliar idealnya. Tapi yang utamanya kami tegaskan tidak siap tuan rumah dan beberapa daerah ga bisa juga dan ketiga ada MTQ Nasional berbarengan, ini murni karena fiskal daerah,” katanya menutup pernyataan dengan lugas.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
