BANDUNG, Cinta-news.com – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara penumpang memicu gelombang penolakan keras dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, dengan tegas meminta sang gubernur mengurungkan niatnya dan menunda reaktivasi bandara yang berada di jantung Kota Bandung tersebut.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Asep menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap langkah yang dinilainya dapat membunuh masa depan BIJB Kertajati. “Bayangkan, puluhan triliun rupiah telah digelontorkan untuk membangun bandara megah di Majalengka, namun kini justru ada wacana menghidupkan kembali bandara lama,” ujarnya dengan nada frustasi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya lebih fokus memaksimalkan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebelum memikirkan opsi lain.
Menurut pandangan Asep, BIJB Kertajati bukan sekadar bandara biasa, melainkan aset strategis kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang telah dibangun dengan investasi fantastis. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan bandara tersebut berfungsi secara optimal sebelum membuka kembali layanan penerbangan komersial di Bandara Husein yang notabene sudah berusia tua. “BIJB itu milik masyarakat Jawa Barat, bukan milik segelintir orang. Sudah seharusnya ini menjadi pertimbangan utama bagi Pak Gubernur sebelum melakukan reaktivasi Bandara Husein,” tegas Asep pada Kamis (16/7/2026).
Dengan semangat membara, ia menambahkan, “Kami berharap ada upaya yang lebih sungguh-sungguh untuk memprioritaskan Bandara Kertajati agar benar-benar berfungsi optimal. Jangan sampai aset rakyat ini sia-sia begitu saja.” Seruan ini pun menjadi pukulan telak bagi rencana reaktivasi yang tengah digodok oleh pemerintah provinsi.
Reaktivasi Bandara Husein: Bumerang bagi Pengembangan Kertajati?
Lebih lanjut, Asep memaparkan kekhawatirannya bahwa pengoperasian kembali Bandara Husein sebagai bandara penumpang dapat berdampak sangat buruk terhadap upaya pengembangan BIJB Kertajati. Menurut logikanya, keberadaan penerbangan komersial di Bandara Husein berpotensi besar membuat maskapai maupun penumpang kembali memilih bandara yang berada di Kota Bandung karena lokasinya yang lebih strategis dan mudah dijangkau.
Kondisi ini, lanjut Asep, secara otomatis dapat mempersempit peluang Kertajati untuk berkembang sebagai pusat penerbangan utama di Jawa Barat. “Kalau Bandara Husein diaktifkan lagi sebagai bandara penumpang, otomatis peluang pengembangan Kertajati akan semakin sempit. Padahal sejak awal BIJB memang dirancang menjadi bandara utama di Jawa Barat,” ujarnya dengan nada prihatin. Ia menekankan bahwa seharusnya ada konsistensi kebijakan dari pemerintah agar investasi besar di Kertajati tidak terbuang percuma.
Asep dengan lantang menegaskan bahwa keberadaan BIJB Kertajati tidak hanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat Majalengka semata. Bandara tersebut, kata dia, merupakan aset milik seluruh masyarakat Jawa Barat yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran bersama. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan BIJB Kertajati dilakukan melalui proses panjang yang melibatkan pengorbanan besar dari masyarakat di sekitar kawasan bandara.
Ribuan hektare lahan pertanian produktif terpaksa dibebaskan untuk pembangunan bandara megah ini. Tak hanya itu, sejumlah warga juga harus meninggalkan tempat tinggal mereka yang telah dihuni puluhan tahun agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan lancar. “Harapan masyarakat yang sudah berkorban tentu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi benar-benar memaksimalkan potensi Bandara Kertajati,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Saat ini, BIJB Kertajati telah memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu didarati pesawat berbadan lebar. Bandara ini juga dilengkapi terminal modern yang dirancang untuk melayani jutaan penumpang setiap tahunnya. Namun sayangnya, semua fasilitas megah itu masih terasa sepi dan belum termanfaatkan secara optimal.
Faktor Keamanan: Kertajati Jauh Lebih Unggul dari Husein
Selain mempertimbangkan investasi dan potensi pengembangan jangka panjang, Asep menyoroti aspek keselamatan penerbangan yang juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut analisisnya, BIJB Kertajati memiliki keunggulan kompetitif karena berada di kawasan yang relatif jauh dari permukiman padat penduduk. Kondisi ini sangat berbeda dengan Bandara Husein Sastranegara yang berada di tengah kawasan perkotaan Bandung yang super sibuk dan padat.
“Dari sisi keselamatan penerbangan, Kertajati jauh lebih aman karena berada di kawasan yang tidak padat penduduk,” ucapnya dengan penuh keyakinan. Hal ini menjadi pertimbangan krusial mengingat sejarah panjang Bandara Husein yang pernah menelan korban jiwa akibat kecelakaan pesawat yang menimpa pemukiman warga. Atas dasar itu, Asep meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat memiliki strategi yang konsisten dalam mengembangkan BIJB Kertajati sebagai simpul utama transportasi udara.
Pengembangan bandara, menurut dia, tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur fisik semata. Pemerintah juga perlu secara agresif memperluas rute penerbangan, menarik lebih banyak maskapai untuk beroperasi, serta membangun ekosistem ekonomi yang kuat di sekitar kawasan bandara. “Jangan hanya membangun megah tapi lupa mengisi,” sindirnya.
Dukung Kertajati Jadi Pusat Industri Kedirgantaraan Nasional
Meski dengan tegas meminta rencana reaktivasi Bandara Husein ditunda, Asep tetap memberikan apresiasi terhadap kerja sama strategis antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB. Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) ini diarahkan untuk mengembangkan kawasan Kertajati sebagai pusat industri kedirgantaraan nasional yang modern.
Salah satu sektor unggulan yang akan dikembangkan ialah layanan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat. Menurut Asep, pengembangan industri aviasi ini dapat menjadi langkah awal yang tepat agar BIJB Kertajati memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar. Kawasan bandara diharapkan tidak hanya bergantung pada jumlah penerbangan penumpang, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan industri penerbangan yang bergengsi.
“Kami mengapresiasi langkah Pak Gubernur melakukan MoU dengan PT Dirgantara Indonesia. Paling tidak itu menjadi awal agar Bandara Kertajati yang sudah menghabiskan anggaran puluhan triliun bisa berfungsi sebagai pusat industri penerbangan nasional,” ujarnya dengan nada optimis. Ia berdoa semoga ke depan Kertajati berkembang menjadi bandara komersial dengan lebih banyak rute penerbangan domestik dan internasional.
Terkait kemungkinan kerja sama yang menyentuh sektor pertahanan, Asep dengan bijak menyerahkan pembahasannya kepada pemerintah pusat. Menurut pandangannya, setiap rencana yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional harus melalui kajian mendalam serta melibatkan pemerintah pusat dan DPR RI sebagai pemegang otoritas tertinggi.
Tokoh Jawa Barat Diminta Bersatu Perjuangkan BIJB
Di akhir pernyataannya, Asep mengajak seluruh tokoh di Jawa Barat, khususnya yang berasal dari Majalengka dan wilayah sekitarnya, untuk bersama-sama mendorong optimalisasi BIJB Kertajati. Ia berharap dukungan terhadap pengembangan Kertajati tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di Jawa Barat. “Kami mengimbau seluruh tokoh Jawa Barat ikut memperjuangkan agar Bandara Kertajati bisa berfungsi maksimal. Sekali lagi, BIJB adalah bandara milik masyarakat Jawa Barat,” tegasnya dengan penuh semangat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyaksikan penandatanganan MoU antara PT Dirgantara Indonesia dan PT BIJB di Jakarta. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan kawasan Kertajati Aerocity sebagai pusat industri aviasi nasional. Pengembangan itu juga ditujukan untuk memperkuat posisi BIJB Kertajati sebagai simpul transportasi udara sekaligus kawasan ekonomi baru yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Kini, semua mata tertuju pada Gubernur Dedi Mulyadi. Akankah ia mendengarkan aspirasi masyarakat Majalengka dan menunda reaktivasi Bandara Husein? Atau justru ia akan tetap melanjutkan rencananya dan mengambil risiko besar terhadap masa depan BIJB Kertajati? Yang jelas, keputusan yang diambil dalam waktu dekat ini akan menentukan arah kebijakan transportasi udara Jawa Barat untuk dekade-dekade mendatang. Masyarakat pun berharap agar kepentingan rakyat dan aset daerah dapat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
