JAKARTA, Cinta-news.com – Pemerintah kembali memanas-manasi isu bebas visa kunjungan yang sempat bergulir kencang beberapa waktu belakangan. Pasalnya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dengan tegas meminta agar usulan pembebasan visa kunjungan bagi turis dari 8 negara untuk ditinjau ulang secara mendalam dan dipikirkan kembali dengan matang. Mengapa demikian? Ternyata, kebijakan serupa sudah pernah dicoba pada tahun 2016 lalu, namun hasilnya jauh dari yang dibayangkan karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan devisa negara.
Pernah Coba 2016, Hasilnya Nol Besar!
“Kami mohon dengan sangat agar wacana bebas visa kunjungan ini dipikirkan lagi dan dievaluasi secara komprehensif,” ujar Hendarsam di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026). Ia menambahkan bahwa pada tahun 2016, Indonesia pernah membuka pintu selebar-lebarnya bagi 159 negara untuk masuk tanpa visa, namun langkah besar itu nyatanya tidak mampu mendongkrak pendapatan devisa negara sesuai yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut tidak serta-merta menjadi solusi ajaib bagi sektor pariwisata nasional.
Menariknya, Hendarsam juga meyakini bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan kedatangan turis-turis berkualitas yang benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian lokal. “Ketika kita membebaskan visa begitu saja, bukankah itu berarti kita mengobral martabat bangsa ini?” tegasnya dengan nada penuh keyakinan. Pertanyaan retoris ini langsung menggugah kesadaran banyak pihak bahwa harga diri bangsa tidak bisa ditukar dengan sekadar jumlah kunjungan wisatawan yang tidak terukur kualitasnya.
Keamanan Terancam? Imigrasi Angkat Bicara!
Selanjutnya, Hendarsam juga menyoroti berbagai tantangan keamanan yang muncul seiring dengan masuknya wisatawan asing ke Indonesia. Berdasarkan pengalaman lapangan, beberapa kasus menunjukkan bahwa kehadiran turis mancanegara tidak jarang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat setempat. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut stabilitas sosial yang selama ini sudah terjaga dengan baik.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sebenarnya ada banyak alternatif strategi untuk meningkatkan mutu pariwisata Indonesia tanpa harus mengandalkan skema bebas visa kunjungan. “Kami harus mengambil langkah progresif, namun yang terpenting adalah kami sangat concern terhadap masalah keamanan,” jelas Hendarsam. Dirjen Imigrasi itu pun menekankan bahwa tugas pokok imigrasi adalah menjaga kedaulatan dan keamanan negara, termasuk kedaulatan ekonomi yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat.
Kemenpar Ngotot, 8 Negara Ini Jadi Target!
Sementara itu, wacana pemberian bebas visa kunjungan untuk 8 negara ini sendiri digulirkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai salah satu upaya strategis meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun resmi Instagram Dispar Kepri pada Senin (22/6/2026), Kemenpar mengusulkan kebijakan bebas visa bagi delapan negara beserta satu kategori khusus untuk menggenjot kunjungan wisatawan di tengah gangguan konektivitas penerbangan yang disebabkan oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang semakin memanas.
Usulan yang saat ini masih bergulir dan menunggu keputusan tingkat menteri tersebut mencakup Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, Belarusia, Kazakhstan, Makau, serta perluasan fasilitas bagi permanent resident Singapura. Langkah ini diharapkan mampu membuka keran kunjungan wisatawan dari negara-negara potensial yang selama ini menjadi target pasar utama pariwisata Indonesia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pun memberikan penjelasan yang cukup mencengangkan mengenai situasi terkini. Ternyata, hingga 27 Mei 2026 tercatat 1.444 penerbangan yang dibatalkan, dan hal ini berpotensi menghilangkan 160.052 perjalanan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Bayangkan, angka sebesar itu hilang begitu saja hanya karena faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan!
Untuk mencapai target ambisius 17,6 juta kunjungan wisman pada tahun 2026, pemerintah pun mengambil langkah taktis dengan mengalihkan fokus promosi dari pasar Eropa dan Timur Tengah ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Selain itu, berbagai strategi jitu juga mulai diterapkan seperti penguatan promosi digital, kerja sama erat dengan maskapai penerbangan, penambahan kapasitas kursi, pemberian insentif penerbangan, kebijakan bebas visa, serta peningkatan anggaran promosi untuk menjaga daya saing destinasi Indonesia di kancah global.
Dengan segala pertimbangan yang ada, jelas bahwa perdebatan antara kebijakan bebas visa dan upaya menjaga keamanan serta martabat bangsa masih akan terus bergulir. Di satu sisi, kita ingin pariwisata tumbuh pesat dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh lengah terhadap potensi gangguan yang bisa merusak tatanan sosial yang sudah terbangun dengan susah payah.
Yang pasti, pemerintah diharapkan bisa mengambil keputusan terbaik yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keamanan, kedaulatan, dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia. Tunggu saja keputusan final dari tingkat menteri yang akan menentukan nasib kebijakan kontroversial ini!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
